Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities
Ifrani
Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Hukum Pidana: Judges' Considerations in Delivering an Acquittal Verdict For Defendants in Murder Cases Based on Criminal Law Melinia; Ifrani
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7907

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa kasus pembunuhan berdasarkan hukum pidana Indonesia. Fokus utama penelitian adalah penerapan asas beyond a reasonable doubt dan in dubio pro reo dalam praktik peradilan pidana. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut secara konsisten diterapkan dalam beberapa kasus seperti Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2057/Pid.B/2018/PN.Plg, dan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 3/Pid.B/2022/PN.Sgm, di mana terdakwa dibebaskan karena bukti yang diajukan tidak memenuhi standar keyakinan hakim yang bebas dari keraguan. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst terkait kasus Jessica Kumala Wongso, hakim menjatuhkan pidana meskipun terdapat keraguan signifikan pada kualitas bukti yang dihadirkan. Analisis ini menyoroti pentingnya teori pembuktian negatif serta keadilan substantif dalam sistem hukum pidana, yang menekankan bahwa hakim harus menjadikan keraguan sebagai dasar pembebasan demi melindungi hak asasi terdakwa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya standardisasi pertimbangan hakim agar prinsip-prinsip pembuktian diterapkan secara objektif dan konsisten, sehingga menghasilkan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia: Corporate Criminal Liability for Money Laundering Offenses in Indonesia Nur Aidah Rahmayanti; Ifrani
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.7948

Abstract

Tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk kejahatan yang kompleks, terutama ketika dilakukan oleh korporasi yang memiliki struktur, jaringan, dan sumber daya yang mendukung penyamaran asal-usul dana ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia berdasarkan pendekatan hukum normatif. Kajian dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus aktual yang mencerminkan praktik pencucian uang oleh entitas korporasi. Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Pendekatan follow the money menjadi metode efektif dalam mengungkap tindak pidana tersebut, khususnya dalam pelacakan aset hasil kejahatan. Lembaga seperti PPATK memainkan peran penting dalam sistem anti pencucian uang melalui pelaporan dan analisis transaksi mencurigakan. Namun, penegakan hukum masih menghadapi tantangan seperti kompleksitas transaksi, teknologi finansial, dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga, dan penggunaan pendekatan penelusuran uang yang lebih sistematis menjadi kunci dalam efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi di Indonesia.
Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Terkait Kasus Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Perspektif Pra Peradilan: Legal Analysis of SP3 in Excessive Self-Defense Cases through the Lens of Pretrial Justice in Indonesia Gunawan Hadi Saputra; Ifrani
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8096

Abstract

Penelitian ini membahas mekanisme hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dari perspektif praperadilan. Meskipun Pasal 49 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pelaku tidak dapat dipidana apabila pembelaan yang dilakukannya dipicu oleh keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan, masih ditemukan kasus di mana pelaku tetap ditetapkan sebagai tersangka hingga akhirnya dikeluarkan SP3. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, termasuk kasus Amaq Sinta (2022) dan Muhyani (2023), untuk menganalisis apakah penghentian penyidikan sejalan dengan prinsip perlindungan hukum serta mekanisme praperadilan yang mengawasi tindakan penyidik dan penuntut umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SP3 dalam konteks noodweer exces dapat dibenarkan secara hukum apabila didasarkan pada alat bukti yang sah, analisis proporsionalitas dan subsidiaritas, serta sesuai dengan asas keadilan. Selain itu, perlu adanya penguatan posisi praperadilan sebagai pengawas horizontal dalam menjamin tidak terjadinya kriminalisasi terhadap warga yang melakukan pembelaan hukum. Penelitian ini merekomendasikan perumusan batas waktu pengajuan praperadilan terhadap SP3 dalam revisi KUHAP guna menghindari ketidakpastian hukum.
Opportunities and challenges of implementing the legal policy of the warehouse recipe system in improving farmers welfare and food security Abdul Halim Barkatullah; Ifrani; Muhammad Ali Amrin; Nadhira Farah Sabilla; Mutiara Caltrin Surya; Dan Muhammad Rizaldy Akmal
Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities Volume 6, Issue 3, September 2021
Publisher : Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26500/JARSSH-06-2021-0303

Abstract

Aim: During the peak of the harvest season, falling prices are a common issue for Indonesian farmers. Farmers had exhausted their ability to store their crops due to insufficient funds and a lack of storage space. In most cases, intermediaries and loan sharks will take advantage of this situation for financial gain. This research defines the novel concept of warehouse receipts as a marketing model for agricultural commodities and examines its potential benefits for farmer income and family nutrition. Methodology: The investigation used a literature review of various books, statutes, and regulations, as well as a study of judicial decisions and advice from experts in the field. In-depth interviews were also a part of the research team’s efforts on the ground. Findings: According to the research results, the government’s SRG policy, which was developed with the farmers’ well-being in mind, had resulted in the farmers receiving legal protection, both in terms of guarantees in banks and other financial institutions and in terms of legal protection for farmers making use of the warehouse receipt system to obtain bank loans backed by guarantees. Transferring warehouse receipts and security in the form of invoices raised is possible; second, the government policy still encounters obstacles in its implementation. Several factors act as roadblocks, including: (1) Farmer’s lack of awareness regarding the availability of warehouse receipts. (2) The large number of middlemen relying on warehouse receipts leads to an overestimated inventory. (3) Internal banking regulations limit warehouse receipts as collateral because banks are wary of the potential decline in asset value. Implications/Novel Contribution: This article looks at the latest developments and discusses their benefits and drawbacks. Food supply chain management is its primary area of expertise, including inventory management, shipping, demand forecasting, and warehouse receiving. Financial institutions would rather have investments in real estate or other tangible assets whose value is stable or expected to rise over the next few years. To better the farmers’ lot, it is necessary to have federal and state governments step in so that banks feel safe lending money with warehouse receipt guarantees.
Co-Authors Abdul Halim Barkatullah Dan Muhammad Rizaldy Akmal Gunawan Hadi Saputra Melinia Muhammad Ali Amrin Mutiara Caltrin Surya Nadhira Farah Sabilla Nur Aidah Rahmayanti