Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Suprapto
Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pengawasan dan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Tarif Honorarium Notaris yang Tidak Wajar: Supervision and Legal Responsibility for Unreasonable Notary Honorarium Rates Marissa; Suprapto
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7870

Abstract

Notaris sendiri dapat dikatakan sebagai pelaku usaha, dikarenakan Notaris adalah perorangan yang menyediakan dan memberikan jasa dibidangnya kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dan atas jasa yang diberikannya kepada masyarakat, Notaris berhak memungut honor dari pekerjaanya. Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai Tanggung Jawab Majelis Pengawasan Notaris, terkhususnya mengenai Pengawasan Majelis Notaris terhadap tarif Honorarium Notaris yang tidak wajar dan untuk Tanggung Jawab Majelis Pengawas Notaris terhadap tarif Honorarium Notaris yang tidak wajar. Metode yang dilakukan dalam peneitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah pertama, Pengawasan Majelis Notaris terhadap tarif Honorarium Notaris yang tidak wajar. Majelis Pengawas Notaris hanya sebatas melakukan pengawasan dan pembinaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan standar honorarium Notaris.Kedua, Tanggung Jawab Majelis Pengawas Notaris terhadap tarif Honorarium Notaris yang tidak wajar. Majelis Pengawas Notaris memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa Notaris menjalankan profesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), serta Kode Etik Notaris.
Klasifikasi Dan Standar Sanksi Terhadap Notaris yang Meninggalkan Wilyah Jabatannya Atas Asas Kepastian Hukum: Classification and Standards of Sanctions Against Notaries who Leave Their Area of Office Based on the Principle of Legal Certainty Merry Rimadini; Suprapto
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7888

Abstract

Penelitian ini membahas ketidakjelasan dalam penerapan sanksi terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa izin berdasarkan Pasal 17 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, ditinjau dari perspektif asas kepastian hukum. Permasalahan muncul karena tidak adanya peraturan pelaksana yang menjelaskan lebih lanjut mekanisme, standar, dan prosedur sanksi, serta adanya disparitas penerapan di berbagai daerah yang mengakibatkan inkonsistensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab ketidakjelasan, serta menawarkan klasifikasi dan standar sanksi yang sesuai prinsip legalitas dan keadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan disebabkan oleh lemahnya formulasi norma, kurangnya standar nasional dalam pengawasan, lemahnya kode etik, dominasi diskresi pengawas, serta ketiadaan sistem informasi yang transparan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan norma dan regulasi teknis yang menjamin proporsionalitas, konsistensi, serta perlindungan hukum bagi notaris maupun masyarakat pengguna jasanya.
Kewenangan Peradilan Militer Dalam Menindak Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Umum: The Jurisdiction of Military Courts in Prosecuting Members of the Indonesian Armed Forces for General Crimes Suprobo Rini; Suprapto
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8018

Abstract

Penelitian ini membahas kewenangan peradilan militer dalam menindak anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum. Dalam praktik sistem hukum Indonesia, peradilan militer tetap memegang yurisdiksi terhadap prajurit aktif, bahkan ketika mereka melakukan kejahatan yang tidak terkait langsung dengan kedinasan militer. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang memperkuat posisi hukum peradilan militer sebagai lembaga yang memiliki kekhususan terhadap subjek hukum militer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka untuk mengkaji dasar yuridis, implikasi hukum, serta kritik terhadap praktik tersebut. Temuan menunjukkan bahwa selain sanksi pidana, prajurit juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), yang membawa konsekuensi terhadap status sosial dan hak-hak administratif. Di sisi lain, penggunaan yurisdiksi militer untuk tindak pidana umum menimbulkan perdebatan mengenai akuntabilitas, keterbukaan persidangan, dan perlindungan hak-hak korban, terutama yang berasal dari masyarakat sipil. Oleh karena itu, reformasi hukum peradilan militer dipandang mendesak guna menjamin keadilan substantif dan kesetaraan di hadapan hukum.
Co-Authors Marissa Merry Rimadini Suprobo Rini