Garuda - Garba Rujukan Digital

Bahroni, Achmad

Unknown Affiliation

Author-ID : 1111311

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Hak Penambangan Pasir Oleh Masyarakat Lokal di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Bahroni, Achmad
Transparansi Hukum Vol 1, No 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum masyarakat lokal dalam melakukan kegiatan penambangan pasir, mengetahui pandangan masyarakat setempat terhadap kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dan mengetahui kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban atas kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Obyek penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Kediri, tepatnya di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, dengan cara pengumpulan data ada dua cara, yaitu metode penelitian kepustakaan dan lapangan yang terdiri dari wawancara dan observasi dilapangan. Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, dan data sekunder berupa studi kepustakaan.Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deskriptif, dan hasil penelitian yang diperoleh adalah dasar hukum penguasaan oleh masyarakat lokal terhadap kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yaitu penguasaan secara fisik yag terjadi secara alamiah dan turun temurun, tetapi dasar hukum penguasaan secara fisik saja tidak cukup untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dalam hal ini masyarakat yang penambangan pasir harus mempunyai ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan oleh pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Kediri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Setiono, Gentur Cahyo; Bahroni, Achmad
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2018): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

ABSTRAK Poligami adalah perkawinan lebih dari satu, Dan poligami dibedakan menjadi dua yaitu poligini dan poliandri yang pada dasarnya, di indonesia menganut prinsip monogami, dimana pada prinsip ini suami hanya boleh mempunyai satu isteri dan sebaiknya. Namun pada saat sekarang ini poligami menjadi marak dan banyak masyarakat yang belum mentaatinya, meskipun pada dasarnya sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Poligami di perbolehkan dengan alasan memenuhi beberapa syarat-sayarat yaitu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta mendapat izin dari Pengadilan Agama dan Izin isteri untuk berpoligami namun hanya di batasi 4 (empat) orang isteri dalam berpoligami. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara jelas mengenai poligami, tetapi keduannya hanya mengatur tentang syarat berpoligam, yaitu mampu bersikap adil kepada isteri dan anak-anak mereka serta mampu menjamin keperluan isteri dan anak-anak mereka, itu merupakan syarat utama dalam berpoligami. Syarat izin isteri tidak berlaku bagi suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan apabila tidak ada kabar sekurang-kurangnya 2 2 (dua) tahun, atau karna sebab-sebab lainnya yang perlu mendapatkan penelitian dari pihak-pihak pengadilan. Jika syarat berpoligami tidak terpenuhi, atau tidak mendapat izin dari isteri atau Pengadilan Agama suami tidak dapat melakukan poligami. Jika suami tetap melakukan poligami maka suami dapat dikenakan pasal 279 KUHP dan peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 pasal 45, serta surat edaran MA Nomor. 9 Tahun 2016, dan isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan ke Pengadilan Agama setempat. Kata kunci : perkawinan,pembatalan perkawinan, poligami

PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK PRODUK KRIPIK JAMUR KRISPY FCK DI KEDIRI Pujiono, Bambang; Bahroni, Achmad
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2018): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mentengahui bentuk perlindungan hukum terhadap merek dagang keripik jamur krispy FCK jika terjadi sengketa merek konsumen, dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa. Jenis penelitian ini menggunakan system normatif empiris, sedangkan sumber data primer ini diperoleh dari media berupa Undang-Undang Hak Cipta, Hak Paten, Hak merek, buku, jurnal yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Sumber data sekunder ini diambil secara langsung dari penelitian yang berupa hasil wawancara. Metode pengumpulan data yang digunakan ini adalah hasil study kepustakaan. Adapun dengan adanya penelitian ini memperlihatkan bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak Merek, pemegang hak merek dapat berupaya melakukan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 terhadap pelaku pelanggaran hak merek. Sedangkan upaya penyelesaian hukum jika terjadi senketa terhadp merek prodek jamuf FCK dengan melalui jalur litigasi atau nonlitigasi. Upaya tersebut menghasilkan keputusan yakni melalui mediasi serta pembayaran royalty. Kay word: Hak Merek, sengketa, HaKI

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search