Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JAIM (Jurnal Abdi Masyarakat) Transparansi Hukum Dinamika Hukum Dan Masyarakat
Setiono, Gentur Cahyo
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
CIDERA JANJI DALAM PERJANJIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA Setiono, Gentur Cahyo; Sulistyo, Hery; widayati, satriyani cahyo
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i1.1510

Abstract

ABSTRAKLembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan kebendaan yang berkembang di Indonesia khususnya untuk jaminan benda bergerak. Lembaga jaminan ini lahir untuk mengurangi resiko atas kredit yang diberikan oleh bank, jaminan harta benda milik debitor merupakan jaminan tambahan untuk mengamankan pengembalian dana yang telah dikucurkan. Dalam hal debitor tidak dapat melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam hal ini tidak dapat menyelesaikan kredit pinjaman maka obyek jaminan akan dieksekusi (lelang) dan digunakan sebagai pelunasan hutang-hutang debitor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative untuk mengetahui kekuatan eksekutorial lembaga jaminan fidusia atas obyek jaminan, ketika pihak debitur dalam keadaan tidak mampu melaksanakan kewajibannya (cidera janji).   Kata Kunci :  Fidusia, Jaminan Kebendaan, Kredit, Cidera Janji 
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 18B AYAT 2 TENTANG PENGAKUAN NEGARA TERHADAP NORMA ADAT DALAM PERSPEKTIF RELIGIUS DAN RITUALIS MASYARAKAT DUSUN TEMBORO KECAMATAN WATES KABUPATEN KEDIRI Bramantyo, Rizki Yudha; Setiono, Gentur Cahyo
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v0i0.3688

Abstract

ABSTRAKSI Penelitian yang berjudul implementasi undang-undang dasar 1945 pasal 18b ayat 2 tentang pengakuan negara terhadap norma adat dalam perspektif religius dan ritualis masyarakat dusun temboro kecamatan wates kabupaten kediri ini adalah sebuah penelitian empirik yang bertujuan untuk memotret fenomena yng terjadi di kehidupan masyarakat dimana seiring dengan kemajuan jaman dan percepatan era keterbukaan informasi apakah kebiasaan masyarakat terkait dengan kehidupan religius dan ritualnya sudah ikut berubah atau belum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata ritual terkait religiusitas masyarakat di pare belum berubah dan masih ada disana dan dihormati. Penelitian menggunakan pendekatan empirik dimana peneliti menggunakan dirinya sendiri sebagai instrumen penelitian dan menulis serta bertanya secara mendalam dengan informan kunci demi mendapatkan data primer. Kata Kunci : Implementasi, reigius dan ritualis, norma
TINJAUAN YURIDIS TENTANG POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Setiono, Gentur Cahyo; Bahroni, Achmad
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2018): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (963.747 KB) | DOI: 10.30737/dhm.v1i1.810

Abstract

ABSTRAK Poligami adalah perkawinan lebih dari satu, Dan poligami dibedakan menjadi dua yaitu poligini dan poliandri yang pada dasarnya, di indonesia menganut prinsip monogami, dimana pada prinsip ini suami hanya boleh mempunyai satu isteri dan sebaiknya. Namun pada saat sekarang ini poligami menjadi marak dan banyak masyarakat yang belum mentaatinya, meskipun pada dasarnya sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Poligami di perbolehkan dengan alasan memenuhi beberapa syarat-sayarat yaitu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta mendapat izin dari Pengadilan Agama dan Izin isteri untuk berpoligami namun hanya di batasi 4 (empat) orang isteri dalam berpoligami. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara jelas mengenai poligami, tetapi keduannya hanya mengatur tentang syarat berpoligam, yaitu mampu bersikap adil kepada isteri dan anak-anak mereka serta mampu menjamin keperluan isteri dan anak-anak mereka, itu merupakan syarat utama dalam berpoligami. Syarat izin isteri tidak berlaku bagi suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan apabila tidak ada kabar sekurang-kurangnya 2 2 (dua) tahun, atau karna sebab-sebab lainnya yang perlu mendapatkan penelitian dari pihak-pihak pengadilan. Jika syarat berpoligami tidak terpenuhi, atau tidak mendapat izin dari isteri atau Pengadilan Agama suami tidak dapat melakukan poligami. Jika suami tetap melakukan poligami maka suami dapat dikenakan pasal 279 KUHP dan peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 pasal 45, serta surat edaran MA Nomor. 9 Tahun 2016, dan isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan ke Pengadilan Agama setempat. Kata kunci : perkawinan,pembatalan perkawinan, poligami
TINJAUAN YURIDIS HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR PERKAWINAN DALAM PEWARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Setiono, Gentur Cahyo; Ardjayeng, Lindu
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2018): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (640.517 KB) | DOI: 10.30737/dhm.v1i2.852

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan anak luar perkawinan yang diakui menurut KUHPerdata dan bagaimana hak dan kedudukan anak luar perkawinan yang diakui dalam pewarisan menurut KUHPerdata. Anak yang dilahirkan luar perkawinan sah maka disebut juga anak luar perkawinan. Berdasarkan ketentuan KUHPerdata, anak luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan orangtuanya apabila orangtua dari anak tersebut tidak melakukan tindakan pengakuan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pasal 43 ayat (1) Undangundang Perkawinan menjelaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya mempunyia hubungan perdata dengan ibunya saja tetapi dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum itu sah. Dalam KUHPerdata tidak semua anak luar perkawinan mendapat pengakuan dari ayah maupun ibunya, yaitu anak zina dan anak sumbang, hal ini diatur dalam pasal 272 KUHPerdata. Dengan adanya pengakuan dan pengesahan anak luar perkawinan maka anak luar perkawinan mendapat hak waris dari orangtuanya. Kata Kunci : Anak Luar Kawin, Pewarisan, dan Undang-undang
PERAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI KAMPUNG PANCASILA KELURAHAN PAKELAN KOTA KEDIRI Leksono, Totok Minto; Setiono, Gentur Cahyo; Margareta, Serlyna; Setiawan, Iput
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Abdi Masyarakat Mei 2025
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v8i2.6708

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertema “Peran Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Di Masyarakat Multikultural Di Kampung Pancasila Kelurahan Pakelan Kota Kediri” dilaksanakan sebagai upaya memberikan edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami serta menerapkan hukum dalam kehidupan sosial yang majemuk. Kampung Pancasila Kelurahan Pakelan Kota Kediri merupakan wilayah dengan latar belakang masyarakat yang beragam, baik dari segi etnis, agama, maupun budaya, sehingga memiliki potensi konflik yang cukup tinggi apabila tidak dikelola dengan bijaksana. Pengabdian ini dilaksanakan melalui beberapa metode, antara lain penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah (FGD), simulasi mediasi konflik, dan distribusi buku saku hukum. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya peran hukum, baik hukum negara maupun hukum adat, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik sosial. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme tinggi terhadap materi yang disampaikan. Mereka menyadari pentingnya dialog dan mediasi dalam menyelesaikan konflik, serta pentingnya peran tokoh masyarakat dan lembaga adat sebagai penjaga keseimbangan sosial. Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang lebih baik di tengah masyarakat kampung. Secara umum, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan. Diharapkan kegiatan ini dapat berkelanjutan dan menjadi model edukasi hukum di masyarakat multikultural lainnya
Co-Authors Ardjayeng, Lindu Bahroni, Achmad Bramantyo, Rizki Yudha Leksono, Totok Minto Margareta, Serlyna Satriyani Cahyo Widayati Setiawan, Iput Sulistyo, Hery