Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsidee Transparansi Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Dinamika Hukum Dan Masyarakat
Herryani, Mas Rara Tri Retno
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI HONORER SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Rikianto, Rikianto; Cahyono, Stella Putri; Wahid, Abdul; Herryani, Mas Rara Tri Retno
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i1.4349

Abstract

ABSTRAK Tenaga honorer merupakan pegawai tidaktetap yang bekerja di instansi pemerintah dalam rangka membantu Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya. Namun setelah penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mempengaruhi kedudukan dan perlindungan hukum bagi pegawai honorer sebab dalam ketentuantersebut pegawai honorer dihapuskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dan perlindungan hukum bagi pegawai honorer setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 20014 tentang Apparatur Sipil Negara. Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (Applied law research) yaitu penelitian hukum tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PERUSAHAAN BATIK KEDIRI Mujiono, Mujiono; Njoto, Harsono; Herryani, Mas Rara Tri Retno
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2019): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.563 KB) | DOI: 10.30737/dhm.v2i1.1141

Abstract

ABSTRAK Seni batik berkembang seiring dengan industri, sehingga potensi ekonomi beriringan dengan potensi budaya yang melekat pada batik. HKI merupakan satu sistem hukum yang relatif baru yang memiliki orientasi perlindungan aset-aset ekonomi serta penghargaan atas daya kreatifitas intelektual manusia. Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum hak cipta perusahaan motif batik Kediri sebagai karya intelektual tradisional berdasarkan Undang Undang Hak Cipta. Selain itu juga tentang tindakan pemerintah Kabupaten Kediri dalam upaya mendorong perlindungan industri batik perlu dikaji bersama dan kendalanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Karena pendekatannya yuridis empiris, maka bahan penelitian yang digunakan meliputi data primer dan skunder. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara bebas terpimpin dengan subjek yang ditentukan. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan dokumen-dokumen resmi pemerintah, sedangkan bahan hukum sekunder dengan beberapa literatur yang terkait.Semua data tersebut kemudian disusun dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan,  pertama, keberadaan  motif batik Kediri dirasakan bukan saja dari segi seni dan budaya yang menunjukkan ciri khas daerah yang sangat ekologis, namun juga secara ekonomi. Kedua, perlindungan motif batik Kediri berdasarkan Undang Undang Hak  Cipta dibedakan menjadi motif tradisional dan motif kontemporer. Masing  masing diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (i) Undang Undang Hak Cipta.  Ketiga, Pemerintah Kabupaten Kediri hanya melakukan upaya non-yuridis dalam upaya meningkatkan dan mendorong perlindungan atas motif batik Kediri, seperti pendaftaran motif-motif kontemporer ke Ditjen HKI, pelatihan-pelatihan dan pameran. Sedangkan kendala yuridis yang dihadapi diantaranya minimnya pemahaman perajin atas sistem hukum HKI, belum adanya penetapan dari pemerintah tentang jenis motif  tradisional. Sementara kendala non-yuridis antara lain minimnya  anggaran, minimnya nilai produksi, kesulitan bahan mentah, minimnya kreatifitas, serta persaingan dengan batik luar.  Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Batik Kediri.
Evocation of Trade Disputes Through Arbitration of The World Trade Organization Herryani, Mas Rara Tri Retno; Rahma, Iklima Nur; Albar, Mohammad Haris Yusuf
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2167

Abstract

Arbitration is an independent, final and binding mechanism for resolving international commercial disputes within the framework of the WTO. There are two major international agreements on arbitration, namely the New York Convention and the ICSD Convention/Washington, which contains provisions in the form of "the law of arbitration”. Arbitration concerns several things, including party autonomy, competence, legal obligations, good ethics, efficiency, audit and modification, privacy and confidentiality, separation, limitation of judicial involvement, venue, and fair and impartial treatment. The advantages of arbitration include fast resolution, confidentiality, and freedom to choose arbitrators. However, there are also disadvantages that must be considered. For example, if the parties do not fulfill the requirements of the good faith rule, then the arbitral award will lose full legal force and effect. Therefore, the selection of arbitration as a method of dispute resolution must be done carefully by considering all relevant aspects and principles.
Enhancing Legal Protection for Digital Transactions: Addressing Fraudulent QRIS System in Indonesia: Meningkatkan Perlindungan Hukum dalam Transaksi Digital: Mengatasi Sistem QRIS Palsu di Indonesia Herryani, Mas Rara Tri Retno
Rechtsidee Vol. 11 No. 1 (2023): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v12i1.990

Abstract

This study examined the legal safeguards necessary to combat fraudulent QRIS systems in digital transactions, focusing on the imperative need to protect consumers who are often more vulnerable than business entities in the digital transaction process. Employing a normative legal research methodology, the study utilized a legislative approach and concept analysis to deliver its findings. The study revealed that preventive legal protection, manifesting as increased public awareness and understanding of the QRIS system, its use, and associated criminal potentials, is essential. Repressive legal protection should be implemented by enhancing the capacity and infrastructure of law enforcement agencies. In cases of internal issues with the QRIS system, the liability of the system's creator or issuer must be clearly defined. The electronic system's execution can be managed by the electronic system provider or delegated to e-business agent operators, underlined by good faith, transparency, accountability, fairness, and prudence. This research underscores the importance of extensive public socialization and training on the use and risks of the QRIS system, providing implications for bolstering consumer protection laws, enhancing law enforcement capacity and infrastructure, and refining electronic transaction regulations in Indonesia. Highlights: The vulnerability of consumers in digital transactions necessitates robust legal safeguards, particularly regarding the use of the QRIS system. Both preventive (educational) and repressive (enforcement) legal protections are vital to combat fraudulent digital transactions and enhance consumer confidence. Enhancing law enforcement capabilities and infrastructure, as well as clearly defining the liability of QRIS system issuers, is imperative for maintaining the integrity of digital transactions. Keywords: Legal protection, digital transactions, fraudulent QRIS, consumer protection, law enforcement capacity.
Co-Authors Abdul Wahid Albar, Mohammad Haris Yusuf Cahyono, Stella Putri Harsono Njoto Mujiono Mujiono Rahma, Iklima Nur Rikianto, Rikianto