Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Legal Legal Efforts for Rehabilitation of Narcotics Crimes Against Narcotics Addicts in Indonesia Febriana, Maria; Mamangkey, Jesicha Yenny Susanty; Albar, Mohammad Haris Yusuf
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2113

Abstract

Abstrak: Rehabilitasi di Indonesia merupakan langkah penting dalam perawatan dan pemulihan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sosialnya agar dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, rehabilitasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu rehabilitasi medis yang difokuskan pada perawatan untuk mengatasi ketergantungan narkotika, dan rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial pecandu. Tata cara pelaksanaan rehabilitasi diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait seperti misalnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 yang memberikan pedoman mengenai indikasi dan kategori orang yang layak untuk mendapatkan rehabilitasi. Kewajiban untuk melakukan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencerminkan perlindungan hukum bagi pecandu dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif narkotika dan mendukung proses pemulihan. Pengajuan permohonan rehabilitasi dapat dilakukan melalui penyidik, penuntut umum, atau hakim dan memerlukan penilaian oleh tim penilai terpadu serta putusan pengadilan mengenai tempat rehabilitasi yang tepat. Meskipun ada peraturan dan pedoman, tantangan dalam pelaksanaan rehabilitasi masih ada, termasuk kurangnya integrasi antara lembaga penegak hukum dan terbatasnya pilihan rehabilitasi. Upaya yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kualitas rehabilitasi dan mendukung integrasi sosial pecandu narkoba. Reformasi hukum ini akan meningkatkan respons terhadap pecandu narkoba, termasuk mengakui pecandu narkoba sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi dan bukan hanya pelaku kejahatan, serta memberikan solusi yang lebih manusiawi dan efektif untuk penyalahgunaan narkoba.
Evocation of Trade Disputes Through Arbitration of The World Trade Organization Herryani, Mas Rara Tri Retno; Rahma, Iklima Nur; Albar, Mohammad Haris Yusuf
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2167

Abstract

Arbitration is an independent, final and binding mechanism for resolving international commercial disputes within the framework of the WTO. There are two major international agreements on arbitration, namely the New York Convention and the ICSD Convention/Washington, which contains provisions in the form of "the law of arbitration”. Arbitration concerns several things, including party autonomy, competence, legal obligations, good ethics, efficiency, audit and modification, privacy and confidentiality, separation, limitation of judicial involvement, venue, and fair and impartial treatment. The advantages of arbitration include fast resolution, confidentiality, and freedom to choose arbitrators. However, there are also disadvantages that must be considered. For example, if the parties do not fulfill the requirements of the good faith rule, then the arbitral award will lose full legal force and effect. Therefore, the selection of arbitration as a method of dispute resolution must be done carefully by considering all relevant aspects and principles.
Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Suami Albar, Mohammad Haris Yusuf; Pujiono, Bambang; Windradi, Fitri
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1295

Abstract

Crimes of human trafficking still often occur to this day, even people who are supposed to be protectors of their wives are willing to sell their wives to other people with the aim of meeting their household needs. This makes it difficult for the government to provide protection to wives who are victims of human trafficking carried out by their husbands, because there could be wives who are unwilling to report their beloved husbands to law enforcement officials for what their husbands have done. In this research, normative legal research is used with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. There are various efforts that can be made to provide legal protection to victims of human trafficking carried out by their beloved husband, including preventive and repressive efforts.