Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Shevanna Putri Cantiqa
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Dana Pemerintah Kepada Lembaga Bantuan Hukum Untuk Mendukung Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Daerah Jawa Timur Shelomita Putri Amelia; Tabitha Fransisca R. N; Shevanna Putri Cantiqa; Aurelya Putri Alzahrah; Mikie Aditya Wicaksana; Yuliana Yuli
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 4 No. 02 (2024): AL-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v4i02.5205

Abstract

Legal aid is an effort to help people who are not well-off in the legal field. Indonesian people, especially the underprivileged, consider legal aid as a form of legal protection. The formulation of the problem in this journal is how the role of legal aid institutions in increasing the availability and accessibility of legal aid for the poor in East Java, how to optimize government funds for legal aid institutions in order to create justice for the poor in East Java. The research method used is the normative juridical method with a statutory approach and a case approach. This research focuses more on analyzing the laws and regulations relating to the legal issues being addressed. The results found are that local governments can play an active role in supporting the legal aid budget for the poor, in accordance with the Legal Aid Law Article 19 Paragraph (1) and Paragraph (2). Strategic action is needed to improve the efficiency of legal aid to the poor and improve their access to justice. The provision of legal aid to the poor should be a top priority, by addressing issues that impede provision through planned actions. Efforts to improve access to justice for the poor in East Java should be directed at optimizing government funding for legal aid institutions. By doing so, it is expected to create an environment
Keabsahan Akta Notaris Digital Melalui Video Conference Dalam Perspektif Hukum Teknologi Informasi Shevanna Putri Cantiqa
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 2 (2025): November: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam praktik kenotariatan, khususnya melalui pemanfaatan video conference dalam pembuatan akta notaris digital. Kondisi ini memunculkan perdebatan mengenai keabsahan akta yang tidak lagi sepenuhnya berlangsung melalui pertemuan fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta notaris digital, mengkaji keabsahannya dalam perspektif hukum positif, serta menelaah implikasi hukum dan kebutuhan penguatan regulasi terhadap praktik cyber notary di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris digital memperoleh pengakuan sebagai dokumen elektronik yang sah berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam rezim Undang-Undang Jabatan Notaris. Keabsahan akta melalui video conference sangat bergantung pada terpenuhinya syarat autentikasi, verifikasi identitas, serta keandalan sistem elektronik. Praktik peradilan mulai menunjukkan penerimaan terhadap akta elektronik sebagai alat bukti yang sah. Meskipun demikian, belum adanya pengaturan eksplisit mengenai cyber notary menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi yang komprehensif agar praktik akta notaris digital dapat terlaksana secara legal, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Co-Authors Aurelya Putri Alzahrah Mikie Aditya Wicaksana Shelomita Putri Amelia Tabitha Fransisca R. N Yuliana Yuli