Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Optimalisasi Dana Pemerintah Kepada Lembaga Bantuan Hukum Untuk Mendukung Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Daerah Jawa Timur Shelomita Putri Amelia; Tabitha Fransisca R. N; Shevanna Putri Cantiqa; Aurelya Putri Alzahrah; Mikie Aditya Wicaksana; Yuliana Yuli
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 4 No. 02 (2024): AL-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v4i02.5205

Abstract

Legal aid is an effort to help people who are not well-off in the legal field. Indonesian people, especially the underprivileged, consider legal aid as a form of legal protection. The formulation of the problem in this journal is how the role of legal aid institutions in increasing the availability and accessibility of legal aid for the poor in East Java, how to optimize government funds for legal aid institutions in order to create justice for the poor in East Java. The research method used is the normative juridical method with a statutory approach and a case approach. This research focuses more on analyzing the laws and regulations relating to the legal issues being addressed. The results found are that local governments can play an active role in supporting the legal aid budget for the poor, in accordance with the Legal Aid Law Article 19 Paragraph (1) and Paragraph (2). Strategic action is needed to improve the efficiency of legal aid to the poor and improve their access to justice. The provision of legal aid to the poor should be a top priority, by addressing issues that impede provision through planned actions. Efforts to improve access to justice for the poor in East Java should be directed at optimizing government funding for legal aid institutions. By doing so, it is expected to create an environment
Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Shelomita Putri Amelia
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 2 (2025): November: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik terhadap kebocoran data pribadi pengguna berdasarkan kerangka hukum nasional serta pola insiden yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan layanan digital yang semakin masif meningkatkan risiko kebocoran data akibat serangan siber maupun kelalaian internal, sehingga penguatan kewajiban hukum PSE menjadi kebutuhan mendesak. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU Perlindungan Data Pribadi, PP 71/2019, dan peraturan pendukung lainnya telah memberikan landasan normatif yang jelas mengenai kewajiban pengendali data dalam memastikan keamanan teknis, pemberitahuan insiden, dan pemulihan kerugian pengguna. Analisis kasus pada sektor e-commerce, layanan publik, dan cloud computing memperlihatkan bahwa sebagian besar kebocoran terjadi karena lemahnya enkripsi, manajemen akses, dan pemantauan keamanan real-time. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum PSE mencakup sanksi perdata, pidana, dan administratif yang dapat diterapkan apabila terbukti lalai dalam menjaga data pribadi. Penguatan audit keamanan, peningkatan transparansi, serta edukasi perlindungan data bagi pengguna menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik di era digital yang penuh risiko.