This Author published in this journals
All Journal Kajian Hukum
J.S. Murdomo
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN JUDI ONLINE DIKALANGAN MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA STUDI KASUS NOMOR PERKARA 61/PID.SUS/2023/PN SMN Charmadani Umbu; J.S. Murdomo; Happy Trizna Wijaya
Kajian Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Mei
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/2023kh.v8.i1.30

Abstract

Istilah selebgram atau selebritis media instagram adalah seseorang yang terkenal pada aplikasi media sosial instagram melalui karya-karya yang dihasilkan pada bidang fashion, teknologi, ilmu pengetahuan, kuliner dan lain sebagainya, kemunculan istilah selebgram ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan selebritis yang muncul di layar kaca televise, viralnya sosok selebgram pada Instagram di jadikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengendorse, mempromosikan produknya termasuk situs judi melalui akun Instagram milik selebgram tersebut. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis sosiologis yang merupakan kebutuhan untuk menjawab permasalaahn penelitian yang memfokuskan kajiannya pada sistem penerapan hukum itu sendiri, penggunaan kedua pendekatan sekaligus dalam kajian hukum terhadap pidana judi online merupakan metode yang relatif baru yang berusaha mengkolaborasi dan mengintegrasikan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis guna menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana perjudian online dikalangan masyarakat DIY adalah dengan cara preventif dan represif, sementara faktor penghambat yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online di DIY adalah faktor internal yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana/prasarana dan faktor eksternal yang terdiri dari server yang diletakan di negara yang melegalkan perjudian, VPN, masyarakat. Sementara penjatuhan sanksi hukum terhadap selebgram dilakukan berdasarkan Pasal 27 (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik karena telah melakukan promosi situs judi online.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN RIWAYAT PENGIDAP GANGGUAN JIWA (STUDI KASUS: LP B/260/IX/2021/SPKT/POLRESBANTUL/POLDA D.I.YOGYAKARTA) Edi Kurniawan; Sigit Herman Binaji; J.S. Murdomo
Kajian Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/2024kh.v9.i1.41

Abstract

Tujuan Penelitian. Tujuan Objektif. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan dengan riwayat pengidap gangguan jiwa. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan riwayat pengidap gangguan jiwa jika dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian sebagai sarana untuk memahami objek masalah. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut: Sifat dari penelitian ini adalah bersifat yurdis emprisi. yang memilik tujuan untuk menjelaskan tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan dengan riwayat pengidap gangguan jiwa.Sehingga dalam penelitian ini diharapakan mendapatkan keterangan, informasi serta data dengan seluruhnya serta dilakukan dengan cara yang sistematis sesuai pada fokus penelitian. Pembahasan hasil materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan: pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan dengan riwayat pengidap gangguan jiwa. kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan riwayat pengidap gangguan jiwa jika dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana mendapatkan di dahului dengan : Pemanggilan saksi-saksi; Penangkapan terlapor di Polres Bantul. Penahanan terlapor sementara di Polres Bantul; Penggeledahan rumah terlapor; Penyitaan barang bukti dari korban yang dibawa terlapor; Pemeriksaan terlapor dan penyerahan berkas perkara. Usaha penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum.objek dari hukum itu sendiri dimana hukum itu mempunyai beberapa unsur, yaitu: Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK (STUDI PADA KASUS PUTUSAN NOMOR 146K/PID/2015) Muhammad Lutfi Irsyadi; J.S. Murdomo; Takariadinda Diana Ethika
Kajian Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/2024kh.v9.i1.43

Abstract

Seorang Notaris tidak lepas dari potensi melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma yang berlaku atau melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan tugasnya. Apabila melawan hukum maka Notaris harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauhmana aspek hukum pidana dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka dan Teknik pengumpulan datanya adalah mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, yang didukung dengan wawancara lapangan menggunakan metode Purposive Sampling yaitu Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang menggunakan penelitian kuantitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi.Hasil penelitian ini adalah Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik akan dikenakan Pasal 264 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun dan pemeriksaan Notaris yang terjerat tindak pidana dimulai sejak adanya penetapan status tersangka kemudian Majelis Pengawas Daerah akan memeriksan dan membuatkan berita acara yang hasilnya akan diserahkan ke Majelis Pengawas Wilayah dimana Notaris yang bersangkutan berpraktek.