Happy Trizna Wijaya
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analysis of Inventory As An Object of  Fiduciary Security In Credit Agreements Juridical Philosophical And Sociological Review Happy Trizna Wijaya; Made Warka; Krisnadi Nasution
YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 21 No. 1 (2025): June
Publisher : Faculty of Law, Merdeka University Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55173/yurisdiksi.v21i1.288

Abstract

The development of the global economy is progressing rapidly in line with the dynamics of globalization. To support economic activities, large amounts of capital are required that are quick and easy to access. One of the ways to obtain such funds is by applying for credit through financial institutions. In the credit application process, collateral or security is typically required to guarantee the debt. One such object of fiduciary security is inventory. Inventory is a type of movable property that can serve as fiduciary collateral. This study aims to examine the concept of inventory as fiduciary collateral and to analyze its philosophical, juridical, and sociological foundations. The findings indicate that inventory, as fiduciary collateral, may include raw materials, goods in process, and finished goods. Philosophically, this type of collateral is based on a relationship of trust between creditor and debtor, particularly regarding the repayment of debt as agreed upon using the specified collateral.Juridically, the use of inventory as fiduciary collateral is regulated under Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, specifically in the Elucidation of Article 6 letter c. The unique characteristic of inventory lies in its dynamic and transferable nature, which results in the principle of droit de suite (right of pursuit) not being applicable. This is further emphasized in Articles 20 through 24 of the Fiduciary Security Law. Sociologically, fiduciary security agreements involving inventory contribute positively to economic activities within society and support the realization of equitable, prosperous, and just welfare.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN JUDI ONLINE DIKALANGAN MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA STUDI KASUS NOMOR PERKARA 61/PID.SUS/2023/PN SMN Charmadani Umbu; J.S. Murdomo; Happy Trizna Wijaya
Kajian Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Mei
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/2023kh.v8.i1.30

Abstract

Istilah selebgram atau selebritis media instagram adalah seseorang yang terkenal pada aplikasi media sosial instagram melalui karya-karya yang dihasilkan pada bidang fashion, teknologi, ilmu pengetahuan, kuliner dan lain sebagainya, kemunculan istilah selebgram ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan selebritis yang muncul di layar kaca televise, viralnya sosok selebgram pada Instagram di jadikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengendorse, mempromosikan produknya termasuk situs judi melalui akun Instagram milik selebgram tersebut. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis sosiologis yang merupakan kebutuhan untuk menjawab permasalaahn penelitian yang memfokuskan kajiannya pada sistem penerapan hukum itu sendiri, penggunaan kedua pendekatan sekaligus dalam kajian hukum terhadap pidana judi online merupakan metode yang relatif baru yang berusaha mengkolaborasi dan mengintegrasikan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis guna menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana perjudian online dikalangan masyarakat DIY adalah dengan cara preventif dan represif, sementara faktor penghambat yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online di DIY adalah faktor internal yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana/prasarana dan faktor eksternal yang terdiri dari server yang diletakan di negara yang melegalkan perjudian, VPN, masyarakat. Sementara penjatuhan sanksi hukum terhadap selebgram dilakukan berdasarkan Pasal 27 (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik karena telah melakukan promosi situs judi online.