Erma Zahro Noor
Universitas Narotama

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sosialisasi Perancangan Perjanjian Pengelolaan Hutan di Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Gunungkidul, DIY: Sebuah Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hukum Lingkungan dan Agraria Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya; Heppy Hyma Puspytasari; Astrid Amidiaputri Hasyyati; Meita Debi Riyanti; Erma Zahro Noor
Jurnal Darma Loka Vol 1 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Village forest management in Indonesia often faces challenges related to legal certainty, benefit distribution, and environmental sustainability. Giri Sekar Village, Panggang District, Gunungkidul Regency, is an area with community forest potential but also ecological vulnerability due to its karst landscape. Through the Community Service (PkM) program, a team of academics conducted a socialization program on the drafting of forest management agreements, fulfilling the academic obligations of the Tri Dharma of Higher Education. Giri Sekar Village has significant community forest potential but faces challenges in legal certainty and environmental preservation. Giri Sekar Village has significant community forest potential but faces challenges in legal certainty and environmental preservation. This socialization program aimed to improve community legal understanding, strengthen citizen participation, and foster community understanding of the contents of the draft agreement, which can serve as a legal basis for forest management. Through group discussions, outreach, and training, this activity successfully raised community legal awareness and created participatory agreement instruments. This contributed to improving community legal understanding and providing legal instruments that support sustainable forest governance.
Urgensi Pengaturan Standar Keamanan Siber Perbankan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Dari Kejahatan Phising Dan Skimming Erma Zahro Noor; Muhammad Amiruddin Widodo
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 7 (2026): INLAW - Juli 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital sektor perbankan Indonesia menghadirkan ancaman kejahatan siber berupa phishing dan skimming yang terus meningkat intensitasnya, sementara kerangka regulasi yang ada masih bersifat sektoral dan belum membentuk standar keamanan siber yang komprehensif, terukur, dan adaptif sebagai instrumen perlindungan konsumen perbankan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan comparative approach melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perbankan Indonesia mencakup UU P2SK, UU PDP, UU ITE, dan POJK terkait belum menetapkan minimum cybersecurity standard yang seragam, serta mekanisme pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah akibat kegagalan siber masih menempatkan nasabah pada posisi yang secara struktural dirugikan akibat beban pembuktian yang tidak proporsional. Diperlukan reformasi regulasi melalui pembentukan lex specialis keamanan siber perbankan, penerapan prinsip strict liability dan pembuktian terbalik, kewajiban cyber insurance, serta penguatan kapasitas LAPS-SJK guna mewujudkan perlindungan konsumen yang substantif dan berkeadilan