Sandia Pratama
Universitas Sriwijaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS CO-PRODUCTION DALAM PENGELOLAAN RUANG PUBLIK DANAU OPI PALEMBANG: KETERLIBATAN MASYARAKAT, PEMERINTAH, DAN PELAKU LOKAL Sandia Pratama; Pramudya Wulandari; Aulia Salsabila; Jeni Aprianti; Siti Nuraziza
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/0t0qj869

Abstract

Ruang publik merupakan fasilitas penting yang mendukung aktivitas sosial, rekreasi, dan interaksi masyarakat. Namun, efektivitas pengelolaannya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai aktor melalui mekanisme Co-production. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi ruang publik, tingkat partisipasi masyarakat, peran aktor kunci, serta model Co-production ideal pada pengelolaan Ruang Publik Danau OPI Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, melalui observasi lapangan dan wawancara informal dengan pengunjung, pedagang, serta petugas parkir. Instrumen disusun berdasarkan teori Co-Production Ostrom serta pengembangan dari Brandsen & Pestoff, meliputi empat dimensi analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas dasar di Danau OPI cukup tersedia, tetapi belum optimal karena masih terdapat masalah kebersihan, minimnya penerangan, tidak adanya area bermain, dan belum tertatanya pedagang. Partisipasi masyarakat berjalan secara informal dan sporadis, tanpa wadah kolaboratif yang terstruktur. Pemerintah berperan dalam pembangunan fisik, namun masih lemah pada aspek regulasi dan pemeliharaan, sementara keterlibatan swasta hampir tidak terlihat. Penelitian menyimpulkan perlunya model Co-production yang lebih sistematis melalui forum komunikasi, regulasi pedagang, dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, serta swasta untuk mewujudkan ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan.
ANALISIS QUIET QUITTING SEBAGAI BENTUK PENURUNAN PERILAKU EXTRA-ROLE (ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR) DALAM ORGANISASI PUBLIK: TINJAUAN LITERATUR Sandia Pratama; Imam Khairi Al Mubarak; Angel Lauren; Anisa Bella; Atrika Iriani
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/ct4y5d68

Abstract

Fenomena quiet quitting semakin mendapat perhatian dalam kajian perilaku organisasi sebagai bentuk penurunan keterlibatan kerja pegawai yang hanya berfokus pada pelaksanaan tugas formal tanpa memberikan kontribusi ekstra di luar deskripsi pekerjaan. Dalam konteks organisasi publik, fenomena ini menjadi relevan karena kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada perilaku ekstra peran atau Organizational Citizenship Behavior (OCB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena quiet quitting sebagai bentuk penurunan OCB dalam organisasi publik serta mengkaji implikasinya terhadap efektivitas pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah literature review dengan pendekatan kualitatif, melalui penelaahan berbagai artikel ilmiah nasional dan internasional yang relevan dalam rentang waktu 2015–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa quiet quitting dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rendahnya keterikatan kerja, ketidakseimbangan antara kontribusi dan penghargaan, serta karakteristik birokrasi yang hierarkis dan prosedural. Fenomena ini berkontribusi terhadap penurunan OCB yang ditandai dengan berkurangnya perilaku sukarela pegawai di luar tugas formal. Lebih lanjut, penurunan OCB berdampak pada menurunnya efektivitas pelayanan publik, seperti melemahnya koordinasi kerja, rendahnya inisiatif, serta lambatnya respons birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem manajemen sumber daya manusia di sektor publik untuk meningkatkan keterlibatan pegawai dan mendorong perilaku OCB guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.