Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penguatan Karakter dan Literasi Digital sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa MTs Mardhotillah Husnul Hotimah; Fitriyani Fitriyani; Muhammad Aufa Tamami
Jurnal Pengabdian Pelitabangsa Vol. 7 No. 01 (2026): Jurnal Pengabdian Pelitabangsa - April 2026
Publisher : DPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jabmas.v7i01.7020

Abstract

Penyalahgunaan narkoba pada usia remaja merupakan persoalan multidimensional yang berkaitan dengan kerentanan psikososial, tekanan teman sebaya, lemahnya pengambilan keputusan, serta paparan informasi digital yang tidak selalu sehat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya narkoba, memperkuat karakter positif, dan mengembangkan literasi digital sebagai faktor protektif terhadap perilaku berisiko. Kegiatan dilaksanakan di MTs Mardhotillah dengan melibatkan 30 siswa kelas VII dan VIII. Program menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan interaktif melalui penayangan video, penyampaian materi, diskusi kelompok, studi kasus, refleksi, serta penyusunan komitmen pribadi. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipasi, telaah hasil diskusi dan refleksi, serta pre-test dan post-test yang disiapkan oleh tim pelaksana. Hasil deskriptif menunjukkan bahwa peserta lebih mampu menjelaskan dampak narkoba, mengenali tekanan teman sebaya dan informasi digital yang berisiko, mengemukakan alternatif penolakan, serta merumuskan komitmen hidup sehat dan penggunaan media digital secara bertanggung jawab. Pendekatan yang mengintegrasikan edukasi narkoba, pendidikan karakter, dan literasi digital memperluas fokus pencegahan dari sekadar transfer pengetahuan menuju pembentukan ketahanan diri. Namun, karena rekapitulasi numerik pre-test dan post-test belum tersedia secara lengkap dalam naskah, efektivitas program belum dapat dinyatakan dalam ukuran statistik. Program lanjutan perlu dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan guru, orang tua, tenaga kesehatan, dan Badan Narkotika Nasional serta didukung instrumen evaluasi yang terdokumentasi
Analisis Hukum Terhadap Praktik Cerai Gantung dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus di Kelurahan Petukangan Utara Kota Jakarta Selatan) Sirod Musofa; Husnul Hotimah
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3100

Abstract

Perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan yang diatur secara sah melalui Pengadilan Agama sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, di masyarakat masih ditemukan fenomena cerai gantung, yaitu kondisi ketika suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa kabar dan tanpa nafkah, tetapi status pernikahan secara administratif belum diputus secara resmi. Fenomena ini banyak ditemukan di RT 05 Kelurahan Petukangan Utara, Jakarta Selatan, di mana dari 36 kepala keluarga berstatus single parent, terdapat 5 kepala keluarga yang mengalami kondisi cerai gantung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep cerai gantung dalam perspektif Hukum Islam, konsep cerai gantung dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, serta implementasi penyelesaiannya di Kelurahan Petukangan Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam, cerai gantung mendekati konsep mafqud yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui fasakh, meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai batas waktu penantian istri. Dalam hukum positif Indonesia, kondisi ini dapat dijadikan dasar gugatan cerai berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 116 KHI. Namun, penyelesaian di masyarakat cenderung dilakukan secara informal melalui musyawarah keluarga tanpa proses hukum formal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi hukum keluarga guna memastikan kepastian hukum bagi istri yang mengalami cerai gantung.