Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Asimetri Kekuasaan dan Defisit Institusional dalam Kolaborasi Penta Helix: Studi Tata Kelola Pariwisata Perkotaan di Kota Satelit Metropolitan H.M. Harry Mulya Zein; Rusdjiman Soemaatmadja; Dayanti Anggraeni; Sisca Septiani
Indo Green Journal Vol. 4 No. 3 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i3.859

Abstract

Studi ini menganalisis bagaimana asimetri daya dan defisit kelembagaan membentuk penerapan model Penta Helix dalam tata kelola pariwisata perkotaan di Kota Tangerang, sebuah kota satelit metropolitan yang berdekatan dengan Jakarta. Studi kasus kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dengan 28 informan di lima kategori Penta Helix, pengamatan lapangan di tiga situs pariwisata representatif, dan analisis dokumen dokumen strategis dan regulasi regional. Data dianalisis melalui model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan triangulasi sumber, metode, dan teoretis. Temuan mengungkapkan konfigurasi jaringan yang berpusat pada pemerintah di mana otoritas pariwisata lokal mendominasi penetapan agenda, sementara akademisi, bisnis, komunitas, dan media menempati posisi subordinat dan episodik. Tidak ada forum kolaboratif yang terinstitusionalisasi yang beroperasi secara berkelanjutan; Dialog tatap muka jarang terjadi, kepercayaan antar aktor rendah, dan tidak ada kemenangan kecil yang dapat diidentifikasi yang menumpuk untuk memperkuat kolaborasi. Studi ini mengajukan proposisi tata kelola hibrida untuk kota satelit, dengan berargumen bahwa model Penta Helix tidak dapat berfungsi sebagai keseimbangan horizontal kecuali asimetri kekuasaan diatasi melalui desain institusional yang mengikat, kepemimpinan fasilitatif, dan struktur insentif yang dikalibrasi. Kontribusi ini memperluas kajian tata kelola kolaboratif ke dalam konteks empiris pariwisata urban satelit metropolitan yang kurang dieksplorasi.
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan melalui Penataan Regulasi Internal dan Rencana Strategis pada Yayasan An-Nabawi Kota Tangerang H.M. Harry Mulya Zein; Rusdjiman Soemaatmadja; Sisca Septiani
Indo Green Journal Vol. 4 No. 3 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i3.860

Abstract

Yayasan keagamaan memerlukan tata kelola yang mampu menjaga amanah sosial sekaligus memenuhi tuntutan legalitas, profesionalitas, transparansi, dan keberlanjutan. Yayasan An-Nabawi Banjar Wijaya di Kota Tangerang menaungi unit pendidikan, dakwah, zakat, infak dan sedekah, majelis taklim, program orang tua asuh, serta layanan sosial. Keragaman unit tersebut menimbulkan kebutuhan akan hierarki regulasi internal, pembagian kewenangan tiga organ, standar kerja, arah pembangunan jangka menengah, rekrutmen berbasis kompetensi, dan administrasi aset yang seragam. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat tata kelola kelembagaan melalui pendampingan penataan regulasi internal dan penyusunan Rencana Strategis 2026-2031. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif melalui tujuh tahap, yaitu diagnosis kebutuhan, audit dokumen dan pemetaan kewenangan, perancangan bersama, asistensi penyusunan dokumen, forum kelompok terpumpun dan rapat pleno, validasi serta penetapan, dan monitoring tindak lanjut. Data kegiatan berasal dari telaah dokumen, catatan diskusi, hasil konsolidasi tiga organ, dan pemeriksaan kesesuaian luaran. Kegiatan menghasilkan rumusan hierarki regulasi, penegasan fungsi Pembina, Pengurus, dan Pengawas, Peraturan Pembina, Rencana Strategis 2026-2031, peta jalan lima fase, rancangan sistem merit, indikator kinerja utama, serta kerangka tata kelola aset dan pelaporan. Evaluasi berbasis proses dan produk memperlihatkan bahwa dokumen strategis telah terhubung dengan mekanisme operasional melalui SOP, RKAT, laporan berkala, evaluasi kinerja, dan pengawasan. Pendampingan membangun fondasi good foundation governance yang lebih jelas, terukur, dan dapat ditindaklanjuti. Keberlanjutan program memerlukan audit internal tahunan, pengukuran pemahaman organ secara berkala, digitalisasi arsip dan keuangan, serta evaluasi Renstra melalui target tahunan.
Asimetri Kekuasaan dan Defisit Institusional dalam Kolaborasi Penta Helix: Studi Tata Kelola Pariwisata Perkotaan di Kota Satelit Metropolitan H.M. Harry Mulya Zein; Rusdjiman Soemaatmadja; Dayanti Anggraeni; Sisca Septiani
Indo Green Journal Vol. 4 No. 3 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i3.859

Abstract

Studi ini menganalisis bagaimana asimetri daya dan defisit kelembagaan membentuk penerapan model Penta Helix dalam tata kelola pariwisata perkotaan di Kota Tangerang, sebuah kota satelit metropolitan yang berdekatan dengan Jakarta. Studi kasus kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dengan 28 informan di lima kategori Penta Helix, pengamatan lapangan di tiga situs pariwisata representatif, dan analisis dokumen dokumen strategis dan regulasi regional. Data dianalisis melalui model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan triangulasi sumber, metode, dan teoretis. Temuan mengungkapkan konfigurasi jaringan yang berpusat pada pemerintah di mana otoritas pariwisata lokal mendominasi penetapan agenda, sementara akademisi, bisnis, komunitas, dan media menempati posisi subordinat dan episodik. Tidak ada forum kolaboratif yang terinstitusionalisasi yang beroperasi secara berkelanjutan; Dialog tatap muka jarang terjadi, kepercayaan antar aktor rendah, dan tidak ada kemenangan kecil yang dapat diidentifikasi yang menumpuk untuk memperkuat kolaborasi. Studi ini mengajukan proposisi tata kelola hibrida untuk kota satelit, dengan berargumen bahwa model Penta Helix tidak dapat berfungsi sebagai keseimbangan horizontal kecuali asimetri kekuasaan diatasi melalui desain institusional yang mengikat, kepemimpinan fasilitatif, dan struktur insentif yang dikalibrasi. Kontribusi ini memperluas kajian tata kelola kolaboratif ke dalam konteks empiris pariwisata urban satelit metropolitan yang kurang dieksplorasi.
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan melalui Penataan Regulasi Internal dan Rencana Strategis pada Yayasan An-Nabawi Kota Tangerang H.M. Harry Mulya Zein; Rusdjiman Soemaatmadja; Sisca Septiani
Indo Green Journal Vol. 4 No. 3 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i3.860

Abstract

Yayasan keagamaan memerlukan tata kelola yang mampu menjaga amanah sosial sekaligus memenuhi tuntutan legalitas, profesionalitas, transparansi, dan keberlanjutan. Yayasan An-Nabawi Banjar Wijaya di Kota Tangerang menaungi unit pendidikan, dakwah, zakat, infak dan sedekah, majelis taklim, program orang tua asuh, serta layanan sosial. Keragaman unit tersebut menimbulkan kebutuhan akan hierarki regulasi internal, pembagian kewenangan tiga organ, standar kerja, arah pembangunan jangka menengah, rekrutmen berbasis kompetensi, dan administrasi aset yang seragam. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat tata kelola kelembagaan melalui pendampingan penataan regulasi internal dan penyusunan Rencana Strategis 2026-2031. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif melalui tujuh tahap, yaitu diagnosis kebutuhan, audit dokumen dan pemetaan kewenangan, perancangan bersama, asistensi penyusunan dokumen, forum kelompok terpumpun dan rapat pleno, validasi serta penetapan, dan monitoring tindak lanjut. Data kegiatan berasal dari telaah dokumen, catatan diskusi, hasil konsolidasi tiga organ, dan pemeriksaan kesesuaian luaran. Kegiatan menghasilkan rumusan hierarki regulasi, penegasan fungsi Pembina, Pengurus, dan Pengawas, Peraturan Pembina, Rencana Strategis 2026-2031, peta jalan lima fase, rancangan sistem merit, indikator kinerja utama, serta kerangka tata kelola aset dan pelaporan. Evaluasi berbasis proses dan produk memperlihatkan bahwa dokumen strategis telah terhubung dengan mekanisme operasional melalui SOP, RKAT, laporan berkala, evaluasi kinerja, dan pengawasan. Pendampingan membangun fondasi good foundation governance yang lebih jelas, terukur, dan dapat ditindaklanjuti. Keberlanjutan program memerlukan audit internal tahunan, pengukuran pemahaman organ secara berkala, digitalisasi arsip dan keuangan, serta evaluasi Renstra melalui target tahunan.