Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Normatif Penahanan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Ainur Gufron; Fitriyah Fitriyah; Khosnol Khotimah
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 4 No. 1 (2026): Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v4i1.2414

Abstract

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan, termasuk ketika berhadapan dengan hukum. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan pendekatan keadilan restoratif dan diversi sebagai prinsip utama, serta menempatkan terpencil sebagai upaya paksa yang bersifat eksepsional dan ultimum remedium. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip perlindungan anak dalam SPPA, kedudukan tersingkir sebagai upaya paksa yang bersifat terbatas, serta syarat normatif tersingkirkan anak menurut ketentuan peraturan-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kontekstual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPPA membangun konstruksi perlindungan anak melalui pengawasan ketat terhadap penggunaan terpencil, baik dari segi usia minimum, ancaman pidana, penilaian risiko, maupun kewajiban mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Penahanan anak hanya dapat dilakukan apabila syarat terpenuhinya persyaratan dan tidak tersedia alternatif lain yang lebih melindungi kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, kebijakan normatif tersingkir merupakan instrumen penting untuk menjaga konsistensi prinsip perlindungan anak, mencegah perlindungan upaya paksa, serta menjamin keadilan yang berorientasi pada rehabilitasi dan masa depan anak.
Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Anak Hasan Yafiie; Fitriyah Fitriyah; Ainur Gufron
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 4 No. 1 (2026): Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v4i1.2416

Abstract

This study examines the regulation and implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 5 of 2019 on Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Requests and its implications for child rights protection in Indonesian marriage law. Employing a normative juridical approach with statutory and conceptual analysis, the study reviews Law No. 16 of 2019, PERMA 5/2019, and Law No. 35 of 2014 through library research and descriptive-analytical methods. The findings indicate that PERMA 5/2019 provides comprehensive guidelines for judges through the best interests of the child principle, including age verification, child-friendly examinations, and expert involvement to assess health, education, psychological, and family economic aspects. Its implementation shifts the judicial paradigm toward child-centered justice. However, challenges such as socio-cultural pressures, variations in judicial competence, and limited access to experts lead to inconsistent decisions that potentially perpetuate child marriage. Key implications include strengthening children's rights to participation, education, and development, yet field practices show dispensations often rely on emergency reasons like premarital pregnancy without long-term considerations. The study recommends enhancing judicial capacity, institutional synergy, digital monitoring, and regulatory revisions to position dispensation as a limited exception, effectively preventing early marriage.
Implikasi Putusan Pemidanaan terhadap Anak Perspektif Keadilan Restoratif dan Rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Arif Rahman; Moh. Wakid; Ainur Gufron
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 4 No. 1 (2026): Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v4i1.2432

Abstract

This study aims to analyze the implications of sentencing decisions for children from the perspective of restorative justice and rehabilitation in the juvenile justice system in Indonesia. Children in conflict with the law require special protection because they are still developing psychologically and socially, so the sentencing process is not only oriented towards punishment, but also towards recovery and guidance. This study uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach and a conceptual approach referring to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The results show that sentencing decisions for children have a significant impact on the psychological, social, and future conditions of children. The application of restorative justice principles through diversion and rehabilitation is considered more effective in encouraging child recovery, improving social relationships, and reducing the likelihood of recurrence of criminal acts. However, the implementation of restorative justice still faces various obstacles, such as a lack of understanding among law enforcement officials, limited rehabilitation facilities, and minimal post-sentencing supervision. Therefore, it is necessary to strengthen coordination between institutions, improve the quality of guidance, and optimize the rehabilitative approach so that the juvenile criminal justice system can provide protection and best interests for children.