Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bandung Conference Series: Law Studies
Rusli Kustiaman Iskandar
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Reformulasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik Melalui Prinsip Negara Demokrasi Muhammad Yasa Shofiyulloh; Rusli Kustiaman Iskandar
Bandung Conference Series: Law Studies 1053 - 1060
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23890

Abstract

Abstract. This study is motivated by the fact that the Constitutional Court's authority to adjudicate political party dissolution cases has never been exercised since its establishment, reflecting a gap between legal norms (das sollen) and factual implementation (das sein). This condition is primarily caused by the limitation of applicants' legal standing under Constitutional Court Regulation (PMK) Number 12 of 2008, which grants such authority exclusively to the Government and limits public participation in safeguarding constitutional democracy. This research aims to analyze the Constitutional Court's authority in political party dissolution and examine the urgency of reformulating legal standing from the perspective of participatory democracy. This study employs normative legal research with descriptive-analytical specifications using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the exclusive legal standing arrangement makes the implementation of the Court's constitutional authority entirely dependent on the Government's political will, resulting in ineffective constitutional oversight. Therefore, reformulating legal standing is essential to broaden access to constitutional justice for parties with legitimate constitutional interests while ensuring accountability. The study concludes that revising PMK Number 12 of 2008 is necessary to strengthen democratic governance, uphold the rule of law, and balance constitutional democracy with the protection of human rights.   Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pembubaran partai politik yang belum pernah digunakan sejak Mahkamah Konstitusi berdiri pada tahun 2003, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan implementasi faktual (das sein) akibat pembatasan legal standing pemohon. Masalah utama dalam penelitian ini adalah monopoli kedudukan hukum oleh Pemerintah dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008 yang menumpulkan fungsi pengawasan masyarakat, dengan tujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan tersebut serta mengkaji urgensi reformulasinya melalui perspektif demokrasi partisipatif. Prosedur penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Ringkasan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan legal standing secara sempit menyebabkan efektivitas kewenangan Mahkamah Konstitusi bergantung secara mutlak pada kehendak politik pemerintah, sehingga reformulasi hukum acara pembubaran partai politik mendesak dilakukan guna memperluas akses keadilan konstitusional bagi subjek hukum yang memiliki kepentingan konstitusional secara proporsional dan akuntabel. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa reformulasi legal standing dalam PMK Nomor 12 Tahun 2008 diperlukan untuk mewujudkan mekanisme peradilan yang demokratis dan partisipatif. Saran yang dapat diberikan adalah agar Mahkamah Konstitusi bersama pembentuk undang-undang segera menyempurnakan hukum acara pembubaran partai politik demi menjaga keseimbangan antara perlindungan demokrasi konstitusional (militant democracy), supremasi hukum, dan hak asasi manusia.
Pemenuhan Hak Pesangon Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja Massal Akibat Penutupan Pabrik PT Sepatu Bata Tbk di Purwakarta Tahun 2024 Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP No. 35 Alia putri adinda; Rusli Kustiaman Iskandar
Bandung Conference Series: Law Studies 1103 - 1110
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23995

Abstract

Abstract.  Mass termination of employment due to the closure of a production facility raises legal questions regarding the qualification of grounds for termination, the scope of employees' rights, employer liability, and the legal consequences if those rights are not fulfilled. This study examines the closure of PT Sepatu Bata Tbk's factory in Purwakarta in 2024, which triggered the mass termination of 233 workers. The research aims to analyze the juridical qualification of the grounds for mass termination, the form of employer liability in fulfilling employees' rights, and the legal consequences and remedies if those obligations are not met. The method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches, descriptive-analytical in nature, using secondary data analyzed qualitatively with deductive conclusions. The results show that the closure of the Purwakarta factory cannot be equated with the closure of the entire corporate entity, because what ceased was a specific production facility as part of a restructuring, while PT Sepatu Bata Tbk as a corporate entity continued to operate and remained listed on the Indonesia Stock Exchange. Based on audited financial statements, the company recorded consecutive net losses in 2021–2023, so the most legally appropriate qualification is efficiency due to losses as regulated under Article 43 paragraph (1) of Government Regulation Number 35 of 2021, with a minimum multiplier of 0.5 times the provision of Article 40 paragraph (2). The company’s payment using a formula of 1 times the provision exceeds that minimum, meaning the fulfillment of employees’ rights has surpassed the binding legal standard. Should the obligations not be fulfilled, a rights dispute arises to be resolved through bipartite negotiation, mediation, and the Industrial Relations Court.   Abstrak . Artikel ini membahas pewarisan aset digital melalui perbandingan hukum waris Indonesia dan Amerika Serikat. Urgensi penelitian muncul karena penggunaan aset digital seperti cryptocurrency, e-wallet, dan NFT semakin berkembang serta memiliki nilai ekonomi, tetapi pengalihannya kepada ahli waris masih menghadapi hambatan hukum dan teknis. Objek penelitian ini adalah mekanisme pewarisan aset digital di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan comparative law. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, lalu diolah dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tema aset digital, mekanisme pewarisan, dan perlindungan ahli waris. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode deduktif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengakui aset kripto sebagai benda bergerak tidak berwujud, tetapi belum memiliki aturan khusus mengenai pewarisan aset digital. Ahli waris masih bergantung pada akses teknis seperti private key, password, dan wallet. Amerika Serikat memiliki mekanisme lebih jelas melalui probate dan RUFADAA. Indonesia perlu membentuk aturan khusus mengenai pewarisan aset digital.  
Co-Authors Alia putri adinda Muhammad Yasa Shofiyulloh