Johanes Basuki
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Lingkungan Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum Republik Indonesia Isidorus Anung Prabadhi; Triyuni Soemartono; Johanes Basuki; Gatot Hery Djatmiko
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 5 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Agustus - September 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i5.9645

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Politeknik Imigrasi. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi keberhasilan sistem melalui model DeLone & McLean dengan mengintegrasikan Kepemimpinan Transformasional dan Manajemen Perubahan sebagai variabel anteseden. Masalah utama yang diangkat adalah adanya gap antara desain sistem yang canggih dengan aktualitas penggunaan di lapangan yang masih terkendala oleh keterbatasan kompetensi SDM dan hambatan organisasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi di lingkungan Politeknik Imigrasi. Analisis data dilakukan secara sistematis untuk membedah bagaimana faktor manajerial memengaruhi dimensi kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan sistem informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas teknologi SAKTI tidak secara otomatis menjamin keberhasilan implementasi tanpa dukungan faktor non-teknis. Kepemimpinan transformasional berperan krusial dalam memberikan stimulasi intelektual untuk mengatasi hambatan kompetensi pengguna. Sementara itu, manajemen perubahan dengan pendekatan ADKAR menjadi instrumen penting dalam memitigasi resistensi dan menjamin keberlanjutan transisi digital. Temuan penelitian menegaskan bahwa integrasi kepemimpinan yang kuat dan manajemen perubahan yang terstruktur secara signifikan meningkatkan kepuasan pengguna dan dampak organisasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas manajerial sebagai prasyarat mutlak keberhasilan transformasi digital di sektor publik.
Model Kebijakan Pemetaan Residivis Berbasis Single Identity Number (SIN) Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Indonesia Iman Santoso; Triyuni Soemartono; Johanes Basuki; Gatot Hery Djatmiko
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 5 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Agustus - September 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i5.9646

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan model kebijakan pemetaan residivis berbasis Single Identity Number (SIN) warga binaan. Studi ini dilaksanakan di Lapas Kelas I Cipinang, dengan menggunakan metode Sequential Explanatory Mixed Methods. Pada tahap pertama, data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat struktural dan teknis pemasyarakatan serta pemangku kepentingan dalam sistem identitas tunggal, yang akan menghasilkan hipotesis atau proposisi yang akan diuji secara kuantitatif pada petugas pemasyarakatan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Single Identity Number (SIN) di Lapas Kelas I Cipinang belum optimal akibat keterbatasan regulasi, integrasi sistem, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi. Upaya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui pengembangan Sistem Database Pemasyarakatan, integrasi data dengan Dukcapil, dan pemanfaatan teknologi biometrik menjadi landasan pemetaan residivis berbasis data. Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan data (β = 0,41), kesiapan petugas (β = 0,36), dan ketersediaan infrastruktur (β = 0,27) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan SIN (R² = 0,68). Penelitian ini menghasilkan Bryson 2.0 yang berhasil menutup celah teoritis dalam literatur perencanaan strategis, khususnya terkait dengan penerapannya pada institusi publik yang memiliki karakteristik kompleks, koersif, dan berisiko tinggi seperti lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi SIN dalam Sistem Data Base Pemasyarakatan merupakan inovasi strategis yang mendukung transformasi tata kelola pemasyarakatan menuju sistem yang akuntabel, adaptif, dan berbasis bukti, serta berpotensi menekan angka residivisme dan permasalahan overcrowding secara berkelanjutan.