<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Provinsi Banten, Indonesia. Implementasi sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi merupakan upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penanganan perkara anak. Namun demikian, bukti empiris menunjukkan masih adanya berbagai tantangan yang berkelanjutan, antara lain ketidakkonsistenan data, keterlambatan sinkronisasi data, keterbatasan fungsi sistem, serta kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam pengelolaan database pemasyarakatan. Permasalahan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan serta pencapaian prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, survei, observasi, dan analisis dokumen dengan melibatkan informan kunci, termasuk petugas pemasyarakatan, operator sistem, dan pimpinan lembaga. Kerangka analisis penelitian ini mengintegrasikan teori implementasi kebijakan Sabatier dan Mazmanian, Model Keberhasilan Sistem Informasi DeLone dan McLean, kerangka organisasi McKinsey 7S, serta prinsip-prinsip good governance. Pendekatan multidimensional ini memungkinkan dilakukannya penilaian secara komprehensif terhadap efektivitas kebijakan dari perspektif kelembagaan, teknologi, dan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPPA melalui Sistem Database Pemasyarakatan telah berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi administrasi, aksesibilitas data, serta koordinasi antarinstansi. Sistem ini mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan informasi perkara anak yang terstruktur dan terpusat. Namun demikian, efektivitas implementasi masih belum optimal karena adanya berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknis, integrasi sistem yang belum optimal, kurangnya pelatihan bagi petugas, serta tantangan dalam koordinasi organisasi. Selain itu, ketidaksesuaian antara data digital dan data manual menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam keandalan sistem dan kesiapan kelembagaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan kualitas sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi kelembagaan, serta optimalisasi infrastruktur teknologi merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.]]>
