Garuda - Garba Rujukan Digital

The Trinity of Village Transform How Capacity, Participation, and Institutions Shape Development Policy Implementation in Indonesia Kustiyaman; Triyuni Soemartono; Pandji Sukmana; Gatot Hery Djatmika
Danadyaksa: Post Modern Economy Journal Vol. 4 No. 1 (2026): Post Modern Economy Journal
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Bustanul Ulum Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69965/danadyaksa.v4i1.271

Indonesia's ambitious village governance reform, anchored by Law No. 6 of 2014 and disbursing over IDR 609 trillion in village funds, aims to transform rural communities into self-reliant entities. Yet, significant variation in implementation outcomes persists, even within the same regency. This study investigates how institutional capacity, participatory processes, and collaborative dynamics interact to shape the success of village development policy implementation. Employing a qualitative multi-site case study design, the research examines four villages in Sumedang Regency, West Java, purposively selected to represent the spectrum of development statuses: self-reliant (swasembada), developing (swakarya), and underdeveloped (swadaya). Data were collected through in-depth interviews with 13 informants, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that implementation success is not determined by any single factor but by the synergistic interaction of three dimensions, forming a "trinity of village transformation." Villages achieving self-reliant status demonstrate high institutional capacity, quality participatory processes, and robust collaborative dynamics. Trust emerges as a pivotal mediating mechanism, distinguishing virtuous cycles of transformation from vicious cycles of stagnation. Facilitative leadership can compensate for formal capacity limitations. The study concludes by proposing a "Collaborative Implementation Model" that integrates Grindle's (1980) policy implementation framework with Ansell and Gash's (2008) collaborative governance theory, offering both theoretical contributions and practical recommendations for strengthening village development policy.

Efektivitas Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pemasyarakatan dan Pembinaan Melalui Klasifikasi Narapidana di Lapas Kelas 1 Tangerang Ali Muhammad; Triyuni Soemartono; T. Herry Rachmatsyah; Pandji Sukmana
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 5 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Agustus - September 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i5.9612

Tujuan penelitian adalah menganalisis efektivitas implementasi kebijakan tersebut melalui klasifikasi narapidana, mengidentifikasi hambatan utama, serta klasifikasi narapidana yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap pimpinan UPT, petugas pembinaan, pengamanan, wali pemasyarakatan, serta narapidana. Analisis dilakukan dengan teori implementasi kebijakan Edward III, teori efektivitas Gibson–Ivancevich–Donnelly, dan Model Risk–Need–Responsivity (RNR) Andrews & Bonta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan melalui tahap mapenaling, asesmen risiko-kebutuhan, input data ke SDP, penataan blok hunian, dan program pembinaan. Namun, konsistensi pelaksanaan masih terganggu oleh komunikasi kebijakan yang belum merata, keterbatasan SDM asesor dan kompetensinya, sarana-prasarana yang tidak memadai, serta koordinasi lintas fungsi yang lemah. Klasifikasi narapidana telah mengadopsi prinsip Risk and Need, dengan mayoritas narapidana berisiko minimum ditempatkan di blok tertentu, sementara kasus high-risk ditangani melalui koordinasi eksternal dan pemindahan.

Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Lingkungan Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum Republik Indonesia Isidorus Anung Prabadhi; Triyuni Soemartono; Johanes Basuki; Gatot Hery Djatmiko
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 5 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Agustus - September 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i5.9645

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Politeknik Imigrasi. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi keberhasilan sistem melalui model DeLone & McLean dengan mengintegrasikan Kepemimpinan Transformasional dan Manajemen Perubahan sebagai variabel anteseden. Masalah utama yang diangkat adalah adanya gap antara desain sistem yang canggih dengan aktualitas penggunaan di lapangan yang masih terkendala oleh keterbatasan kompetensi SDM dan hambatan organisasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi di lingkungan Politeknik Imigrasi. Analisis data dilakukan secara sistematis untuk membedah bagaimana faktor manajerial memengaruhi dimensi kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan sistem informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas teknologi SAKTI tidak secara otomatis menjamin keberhasilan implementasi tanpa dukungan faktor non-teknis. Kepemimpinan transformasional berperan krusial dalam memberikan stimulasi intelektual untuk mengatasi hambatan kompetensi pengguna. Sementara itu, manajemen perubahan dengan pendekatan ADKAR menjadi instrumen penting dalam memitigasi resistensi dan menjamin keberlanjutan transisi digital. Temuan penelitian menegaskan bahwa integrasi kepemimpinan yang kuat dan manajemen perubahan yang terstruktur secara signifikan meningkatkan kepuasan pengguna dan dampak organisasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas manajerial sebagai prasyarat mutlak keberhasilan transformasi digital di sektor publik.

Model Kebijakan Pemetaan Residivis Berbasis Single Identity Number (SIN) Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Indonesia Iman Santoso; Triyuni Soemartono; Johanes Basuki; Gatot Hery Djatmiko
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 5 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Agustus - September 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i5.9646

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan model kebijakan pemetaan residivis berbasis Single Identity Number (SIN) warga binaan. Studi ini dilaksanakan di Lapas Kelas I Cipinang, dengan menggunakan metode Sequential Explanatory Mixed Methods. Pada tahap pertama, data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat struktural dan teknis pemasyarakatan serta pemangku kepentingan dalam sistem identitas tunggal, yang akan menghasilkan hipotesis atau proposisi yang akan diuji secara kuantitatif pada petugas pemasyarakatan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Single Identity Number (SIN) di Lapas Kelas I Cipinang belum optimal akibat keterbatasan regulasi, integrasi sistem, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi. Upaya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui pengembangan Sistem Database Pemasyarakatan, integrasi data dengan Dukcapil, dan pemanfaatan teknologi biometrik menjadi landasan pemetaan residivis berbasis data. Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan data (β = 0,41), kesiapan petugas (β = 0,36), dan ketersediaan infrastruktur (β = 0,27) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan SIN (R² = 0,68). Penelitian ini menghasilkan Bryson 2.0 yang berhasil menutup celah teoritis dalam literatur perencanaan strategis, khususnya terkait dengan penerapannya pada institusi publik yang memiliki karakteristik kompleks, koersif, dan berisiko tinggi seperti lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi SIN dalam Sistem Data Base Pemasyarakatan merupakan inovasi strategis yang mendukung transformasi tata kelola pemasyarakatan menuju sistem yang akuntabel, adaptif, dan berbasis bukti, serta berpotensi menekan angka residivisme dan permasalahan overcrowding secara berkelanjutan.

Pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Sistem dan Kualitas Layanan terhadap Nilai Publik Kantor Imigrasi di Indonesia Rasona Sunara Akbar; Triyuni Soemartono; Pandji Sukmana; T. Herry Rachmatsyah
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 5 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Agustus - September 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i5.9647

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan terhadap nilai publik, serta menguji peran kepuasan pengguna sebagai variabel moderasi pada layanan M-Paspor di DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei terhadap 393 responden pemohon paspor pengguna M-Paspor pada lima Kantor Imigrasi di DKI Jakarta, dan data dianalisis dengan SEM-PLS (SmartPLS) melalui pengujian outer model (validitas–reliabilitas) dan inner model (koefisien jalur, signifikansi, dan daya jelaskan model). Hasil menunjukkan bahwa kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai publik, sementara kepuasan pengguna juga berpengaruh positif signifikan terhadap nilai publik, namun, seluruh jalur moderasi kepuasan pengguna pada hubungan kualitas informasi/sistem/layanan terhadap nilai publik tidak signifikan, sehingga kepuasan pengguna lebih tepat diposisikan sebagai prediktor langsung. Model menjelaskan variasi nilai publik dengan R² adjusted sekitar 0,243. Kesimpulannya, peningkatan nilai publik M-Paspor terutama ditentukan oleh penguatan kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dan kepuasan pengguna sebagai efek langsung, dengan implikasi praktis pada peningkatan keandalan sistem, pengalaman pengguna, serta mekanisme verifikasi–validasi–otentikasi untuk menjaga integritas layanan.

Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pelayanan Tahanan dalam Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kesadaran Hukum Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Ade Cici Rohayati; Triyuni Soemartono; Pandji Sukmana; T. Herry Rachmatsyah
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 5 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Agustus - September 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i5.9662

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan revitalisasi pelayanan tahanan terhadap pemenuhan hak dan peningkatan kesadaran hukum tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan pejabat, petugas, tahanan, serta pihak terkait. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui penguatan komunikasi, koordinasi, optimalisasi sumber daya, dan penataan struktur birokrasi yang mendukung pemenuhan hak tahanan melalui layanan kesehatan, bantuan hukum, pendidikan, serta program pembinaan. Kesadaran hukum juga meningkat melalui penyuluhan dan pendampingan hukum. Implementasi didukung oleh regulasi, komitmen pimpinan dan petugas, kerja sama lintas instansi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun, pelaksanaan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, overkapasitas, serta rendahnya pemahaman kebijakan oleh sebagian petugas dan pengetahuan hukum tahanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya, tata kelola, koordinasi, inovasi layanan berbasis teknologi informasi, serta sinergi antarpemangku kepentingan agar implementasi kebijakan semakin efektif dalam menjamin pemenuhan hak dan meningkatkan kesadaran hukum tahanan.

Efektivitas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Se-Provinsi Banten Naniek Pangestuti; Triyuni Soemartono; Pandji Sukmana; Gatot Hery Djatmiko
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 5 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Agustus - September 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i5.9663

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Provinsi Banten, Indonesia. Implementasi sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi merupakan upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penanganan perkara anak. Namun demikian, bukti empiris menunjukkan masih adanya berbagai tantangan yang berkelanjutan, antara lain ketidakkonsistenan data, keterlambatan sinkronisasi data, keterbatasan fungsi sistem, serta kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam pengelolaan database pemasyarakatan. Permasalahan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan serta pencapaian prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, survei, observasi, dan analisis dokumen dengan melibatkan informan kunci, termasuk petugas pemasyarakatan, operator sistem, dan pimpinan lembaga. Kerangka analisis penelitian ini mengintegrasikan teori implementasi kebijakan Sabatier dan Mazmanian, Model Keberhasilan Sistem Informasi DeLone dan McLean, kerangka organisasi McKinsey 7S, serta prinsip-prinsip good governance. Pendekatan multidimensional ini memungkinkan dilakukannya penilaian secara komprehensif terhadap efektivitas kebijakan dari perspektif kelembagaan, teknologi, dan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPPA melalui Sistem Database Pemasyarakatan telah berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi administrasi, aksesibilitas data, serta koordinasi antarinstansi. Sistem ini mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan informasi perkara anak yang terstruktur dan terpusat. Namun demikian, efektivitas implementasi masih belum optimal karena adanya berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknis, integrasi sistem yang belum optimal, kurangnya pelatihan bagi petugas, serta tantangan dalam koordinasi organisasi. Selain itu, ketidaksesuaian antara data digital dan data manual menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam keandalan sistem dan kesiapan kelembagaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan kualitas sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi kelembagaan, serta optimalisasi infrastruktur teknologi merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search