Rizal Putra Mahendra
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Integrasi Big Data dan IoT untuk Mendukung Smart Government: : Sebuah Systematic Literature Review Inayah Zahira Putri; Rizal Putra Mahendra; Yoga Brema Tarigan; Ari Apriyansa; Muhammad Ilham Syafi’i
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v8i1.6367

Abstract

Transformasi digital mendorong pemerintah memanfaatkan teknologi berbasis data untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik. Big Data dan IoT merupakan dua teknologi yang saling melengkapi dalam mendukung Smart Government, terutama melalui pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi Big Data dan IoT dalam mendukung Smart Government, mencakup pemanfaatan, tantangan, faktor keberhasilan, serta relevansinya terhadap pemerintahan digital Indonesia. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan protokol PRISMA 2020 terhadap artikel jurnal peer-reviewed terindeks minimal SINTA 4 atau Scopus pada periode 2019-2025. Dari 312 rekam artikel yang diperoleh pada tahap identifikasi, proses seleksi menghasilkan 20 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi sebagai korpus analisis akhir. Hasil sintesis menunjukkan bahwa integrasi Big Data dan IoT didukung oleh fungsi yang saling melengkapi, yaitu IoT menghasilkan data real-time, sedangkan Big Data mengolah dan menganalisis data tersebut menjadi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Tema manfaat yang paling dominan adalah peningkatan efisiensi operasional layanan publik (80%) dan pengambilan keputusan berbasis data (75%), sedangkan tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur digital (70%), interoperabilitas antar-sistem/instansi (65%), serta keamanan data dan privasi (60%). Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komitmen kepemimpinan dan kesiapan organisasi, dukungan regulasi dan tata kelola data, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta kapasitas digital aparatur. Kajian ini menunjukkan bahwa integrasi Big Data dan IoT berpotensi memperkuat Smart Government, tetapi implementasinya memerlukan kesiapan teknologi dan kelembagaan yang memadai.  
Navigating Bureaucratic Disruption: Organizational Adaptation in the Digital Transformation of E-Planning in Surabaya Ruth Roselin Erniwaty Nainggolan; Eem Nurnawaty; Titis Sari Putri; Rizal Putra Mahendra; Vivi Dwi Ardiyanti
Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia Vol. 7 No. 4 (2026): Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59784/glosains.v7i4.925

Abstract

Background: Digital transformation has become a strategic agenda for public administration reform. However, previous research has focused more on the adoption of technology and its successful implementation than on the dynamics of organizational change after digitalization. Objective: This study analyzes bureaucratic disruption due to the implementation of e-planning and the process of adaptation of local government organizations to these changes. Methods: This study used a qualitative case-study design in the Surabaya City Government. Data were collected through in-depth interviews with informants from BAPPEDA and DISKOMINFO, observations of e-planning use, planning coordination meetings, and program and activity preparation, and analysis of the RPJMD 2021–2026, Mayor Regulation No. 62 of 2023, RKPD 2025, and LKPJ 2025. ATLAS.ti was used to analyze the interview transcripts and policy documents through open coding, axial coding, and network analysis. Results: The findings indicate that e-planning implementation was accompanied by changes in workflows, distribution of authority, digital competency needs, and apparatus resistance. Across the case data, bureaucratic disruption appeared as a transitional condition associated with organizational responses such as strengthening e-planning, adjusting procedures, improving human resource competence, organizational learning, cross-agency coordination, digital culture, and bureaucratic simplification. Conclusion: The case findings indicate that digital transformation in Surabaya involves both technological and organizational change. Based on patterns across the analyzed sources, this study proposes a conceptual model in which bureaucratic disruption is interpreted as a transitional phase associated with organizational adaptation. This model represents a case-based conceptual interpretation rather than a demonstrated causal mechanism.