Marwanti Marwanti
Universitas Lakidende Unaaha

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Manajemen Pelayanan Kependudukan (Studi Pada Desa Wunduongohi Kecamatan Anggaberi Kabupaten Konawe) Marwanti Marwanti; Sitti Rahmatyah; Jefry Crisbiantoro
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 04 (2026): AGUSTUS - SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan kemampuan pemerintah desa dalam manajemen pelayanan kependudukan di Desa Wunduongohi, Kecamatan Anggaberi, Kabupaten Konawe, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan tersebut. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya kendala dalam pelayanan administrasi kependudukan, seperti terbatasnya kemampuan aparatur desa, sistem pelayanan yang belum berjalan maksimal, serta kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan informan meliputi Kepala Desa, aparat desa, dan masyarakat penerima layanan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah desa dalam manajemen pelayanan kependudukan secara umum sudah berjalan cukup baik, terutama dalam memberikan penjelasan prosedur pelayanan, membantu pengurusan administrasi, dan bersikap ramah kepada masyarakat. Namun demikian, pelayanan belum optimal karena keterbatasan kemampuan teknis aparatur, minimnya sarana dan prasarana, serta sistem pelayanan yang masih sederhana sehingga sebagian besar pengurusan tetap dilanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan pemerintah desa meliputi kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, disiplin dan kondisi kerja aparatur, profesionalisme aparatur, partisipasi masyarakat, serta kekompakan dan koordinasi antaraparatur. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, pembenahan sistem pelayanan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar pelayanan administrasi kependudukan dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan responsif.