Garuda - Garba Rujukan Digital

Public Service Management in Rural Primary Health Care: Organizational Capacity, Standard Operating Procedure Compliance, and Community Outreach in Indonesia Nartin; Jefry Crisbiantoro; Jabal Arfah; Hasjad; Melati
Fundamental and Applied Management Journal Vol. 4 No. 2 (2026): June
Publisher : Global Research Collaboration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66314/famj.v4i2.920

Rural primary health care facilities must deliver public services under resource constraints, diverse service needs, and uneven community health awareness. In Indonesia, Puskesmas functions not only as a first-level health care facility, but also as a public service organization that must manage resources, standard operating procedures, service communication, and community outreach. This study analyzes public service management in rural primary health care by examining organizational capacity, standard operating procedure compliance, implementer disposition, community outreach, and cross-sector coordination at Mowewe Puskesmas, East Kolaka Regency, Indonesia. Methods: A descriptive qualitative case study was conducted from April to May 2026. Sixteen informants were selected through purposive sampling and limited snowball sampling, including managers, health workers, administrative staff, health cadres, and service users. Data were collected through observation, in-depth interviews, and review of standard operating procedure documents. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model through data reduction, data display, and conclusion drawing. Findings: The findings show that Mowewe Puskesmas provides curative, preventive, promotive, and rehabilitative services based on regulations and standard operating procedures. Health worker commitment, mobile outreach services, and health cadres support service delivery. However, limited human resources, suboptimal facilities, low community health awareness, and irregular cross-sector coordination constrain service effectiveness. This study contributes an empirical model that links organizational capacity, standard operating procedure compliance, implementer disposition, community outreach, and cross-sector coordination as interrelated determinants of rural primary health care effectiveness. The findings support managerial action on workforce planning, procedure evaluation, facility improvement, cadre development, mobile service scheduling, and routine cross-sector coordination.

Pelayanan Publik dalam Penerapan Sistem Digital(E-Government) pada Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Konawe Nur Apriyanti Putri; Jefry Crisbiantoro; Rola Pola Anto
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 04 (2026): AGUSTUS - SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem digital (E-Government) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya dalam pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Dinas, staf pengelola sistem informasi, pengelola website, serta petugas layanan digital di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem digital (E-Government) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe telah dilaksanakan melalui berbagai layanan digital, seperti website resmi pemerintah daerah, aplikasi layanan publik, layanan Call Center 112, ruang podcast pemerintah daerah, serta sistem informasi online yang terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penerapan sistem digital tersebut membantu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempermudah akses informasi masyarakat, mempercepat proses pelayanan, serta mendukung keterbukaan informasi publik. Faktor pendukung dalam penerapan sistem digital meliputi tersedianya infrastruktur teknologi, jaringan internet, perangkat komputer, serta sumber daya manusia yang mendukung pengelolaan layanan digital. Selain itu, dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan teknologi informasi juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan E-Government. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan jaringan internet pada beberapa wilayah, gangguan teknis sistem, serta rendahnya literasi digital sebagian masyarakat dalam memanfaatkan layanan berbasis teknologi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem digital (E-Government) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe telah berjalan dan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada masyarakat agar penerapan sistem digital dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Strategi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Program Keluarga Harapan (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe) Junarty Iswari; Jabal Arfah; Jefry Crisbiantoro
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 04 (2026): AGUSTUS - SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan kesejahteraan sosial melalui Program Keluarga Harapan pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka kemiskinan dan banyaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Konawe sehingga diperlukan strategi yang efektif dalam pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan ditentukan secara purposive, terdiri atas unsur Dinas Sosial, pendamping PKH, dan KPM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan PKH telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai pedoman yang berlaku, mencerminkan dimensi strategi Mintzberg (plan, pattern, position, perspective, dan ploy). Strategi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan dan kesehatan KPM, meskipun kemandirian ekonomi belum optimal. Faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah daerah, peran pendamping, dan kerja sama lintas sektor, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan pendamping, permasalahan data, kendala teknis, serta kondisi geografis wilayah.

Strategi Pengembangan Wisata Kuliner di Inolobunggadue Central Park (ICP) dalam Menggunakan Media Sosial Facebook sebagai Sarana Promosi Wisata di Kabupaten Konawe Sendy Felisyah Rande; Nartin Nartin; Muhamad Irfan Rama; Jefry Crisbiantoro
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 04 (2026): AGUSTUS - SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan wisata kuliner di Inolobunggadue Central Park dalam memanfaatkan media sosial Facebook sebagai sarana promosi wisata di Kabupaten Konawe. Penelitian ini dilator belakangi oleh pentingnya pemanfaatan media social sebagai media promosi digital dalam meningkatkan daya tarik dan jumlah kunjungan wisatawan pada destinasi wisata kuliner. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pengelola ICP, pelaku UMKM kuliner, dan pengunjung Kawasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Facebook sebagai media promosi telah memberikan kontribusi dalam membangun citra dan memperkenalkan ICP sebagai destinasi wisata kuliner yang nyaman dan cocok untuk keluarga. Faktor pendukung dalam pemanfaatan Facebook meliputi kemudahan akses dan biaya promosi yang relative rendah. Sementaraitu, factor penghambat yang ditemukan adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan konten digital, kondisi infrastruktur internet yang belum sepenuhnya stabil, serta persaingan konten di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan strategi promosi yang lebih terencana, peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan kualitas konten agar pemanfaatan Facebook dapat lebih optimal dalam mendukung pengembangan wisata kuliner di Kabupaten Konawe.

Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Manajemen Pelayanan Kependudukan (Studi Pada Desa Wunduongohi Kecamatan Anggaberi Kabupaten Konawe) Marwanti Marwanti; Sitti Rahmatyah; Jefry Crisbiantoro
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 04 (2026): AGUSTUS - SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan kemampuan pemerintah desa dalam manajemen pelayanan kependudukan di Desa Wunduongohi, Kecamatan Anggaberi, Kabupaten Konawe, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan tersebut. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya kendala dalam pelayanan administrasi kependudukan, seperti terbatasnya kemampuan aparatur desa, sistem pelayanan yang belum berjalan maksimal, serta kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan informan meliputi Kepala Desa, aparat desa, dan masyarakat penerima layanan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah desa dalam manajemen pelayanan kependudukan secara umum sudah berjalan cukup baik, terutama dalam memberikan penjelasan prosedur pelayanan, membantu pengurusan administrasi, dan bersikap ramah kepada masyarakat. Namun demikian, pelayanan belum optimal karena keterbatasan kemampuan teknis aparatur, minimnya sarana dan prasarana, serta sistem pelayanan yang masih sederhana sehingga sebagian besar pengurusan tetap dilanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan pemerintah desa meliputi kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, disiplin dan kondisi kerja aparatur, profesionalisme aparatur, partisipasi masyarakat, serta kekompakan dan koordinasi antaraparatur. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, pembenahan sistem pelayanan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar pelayanan administrasi kependudukan dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan responsif.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search