Ni Luh Titi Inda Yani
Universitas Tompotika Luwuk

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI SEKTOR PERIZINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN: EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE ONE-STOP INTEGRATED SERVICE SYSTEM (PTSP) IN THE LOCAL PERMIT SECTOR OF BANGGAI ISLANDS REGENCY Istiqamah Bungana; Ni Luh Titi Inda Yani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 14 No. 2 (2026): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v14i2.1513

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif efektivitas implementasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) dalam sektor perizinan daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan. Sebagai daerah kepulauan yang memilikikarakteristik geografis unik dan keterbatasan infrastruktur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta dokumentasi regulasi dan laporan kinerja operasional. Evaluasi efektivitas dilakukan dengan mengacu pada model evaluasi organisasi Dunker yang mencakup indikator pencapaian target,kejelasan tujuan, kepuasan pengguna layanan, dan penyesuaian program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PTSP di Banggai Kepulauan telah berhasil meningkatkan efisiensi waktu pemrosesan izin usaha standar dan efisiensi biaya administrasi. Namun demikian, efektivitas sistem mengalami hambatan signifikan pada aspek integrasi teknologi Online Single Submission (OSS), ketersediaan jaringan internet di wilayah pesisir terpencil, serta keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia teknis. Ditemukan pula tantangan koordinasi inter-organisasional dengan instansi teknis penanggung jawab rekomendasi teknis. Penelitian ini merekomendasikan strategi penguatan infrastruktur digital berbasis satelit, pelatihan berkelanjutan bagi aparatur pelayan publik, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu lintas sektor guna mewujudkan tata kelola perizinan yang responsif dan inklusif di wilayah kepulauan.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI KECAMATAN KINTOM KABUPATEN BANGGAI: QUALITY OF PUBLIC SERVICES AND PUBLIC SATISFACTION IN THE DELIVERY OF GOVERNMENT ADMINISTRATION IN THE KINTOM SUBDISTRICT, BANGGAI REGENCY Sri Lestari; Ni Luh Titi Inda Yani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 14 No. 2 (2026): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v14i2.1514

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Kantor Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang dikombinasikan dengan pembobotan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017, penelitian ini mengevaluasi sembilan unsur pelayanan: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana prasarana. Sample penelitian mencakup 120 responden yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling dari masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan dan perizinan mikro. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur, observasi lapangan, serta wawancara mendalam dengan aparat kecamatan. Hasil analisis deskriptif statistik menunjukkan bahwa nilai IKM Kecamatan Kintom mencapai angka 78.45 yang berada pada kategori "Baik" (B). Namun demikian, analisis per unsur menunjukkan disparitas yang signifikan: unsur Perilaku Pelaksana (3.42) dan Kompetensi Pelaksana (3.35) memperoleh skor tertinggi, sementara Sarana Prasarana (2.65) dan Waktu Pelayanan (2.78) memperoleh skor terendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun keramahan dan kepatuhan staf tergolong tinggi, hambatan struktural seperti keterbatasan fasilitas komputasi, konektivitas internet yang kurang stabil, serta birokrasi legalisasi berjenjang masih menjadi faktor penghambat utama. Penelitian ini merekomendasikan modernisasi infrastruktur digital perdesaan dan restrukturisasi standar pelayanan operasional (SOP) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan tingkat kecamatan yang efisien dan responsif.