Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Binamulia Hukum
Putri Eka Ramadhani Batubara
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran dan Fungsi Dewan Pers dalam Menjamin Kebebasan Pers di Indonesia dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 Akhyar Al Khoir; Putri Eka Ramadhani Batubara
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 2 (2026): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i2.1479

Abstract

Kebebasan pers merupakan salah satu elemen fundamental demokrasi yang dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, dalam praktiknya, wartawan masih menghadapi proses hukum pidana atau perdata tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi Dewan Pers dalam melindungi kebebasan pers berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 serta mengkajinya dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah (kebijakan peradilan Islam). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal, dan dokumen terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut menegaskan kedudukan Dewan Pers dalam mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui hak jawab, hak koreksi, dan penilaian berdasarkan Kode Etik Jurnalistik sebelum ditempuh proses hukum pidana atau perdata sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Ditinjau dari perspektif Siyasah Qadhaiyyah, pertimbangan mengenai kepentingan umum, independensi peradilan, kepastian hukum, penegakan keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat memiliki keselarasan dengan substansi putusan tersebut. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memperkuat perlindungan terhadap kebebasan pers sekaligus mencerminkan nilai keadilan dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah.
Implementasi Pengawasan Perikanan Berdasarkan Permen KP Nomor 47 Tahun 2020 Perspektif Siyasah Dusturiyah di Serdang Bedagai Arya Syahdanu; Putri Eka Ramadhani Batubara
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 2 (2026): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i2.1486

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan alat tangkap destruktif berupa pukat trawl di perairan Kabupaten Serdang Bedagai yang mengancam mata pencaharian nelayan tradisional. Secara das sollen, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 memberikan kewenangan pengawasan yang luas untuk menindak pelanggaran tersebut. Namun, secara das sein, pelaksanaan pengawasan di daerah mengalami perubahan fungsi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengalihkan kewenangan pengawasan kepada Pemerintah Provinsi sejak 2016. Pengalihan kewenangan tersebut berimplikasi pada pergeseran peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai yang tidak lagi memiliki kewenangan penindakan langsung dan alokasi anggaran untuk patroli mandiri. Dengan demikian, perannya bertransformasi menjadi fasilitator dalam meneruskan pengaduan masyarakat nelayan kepada pemerintah provinsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pergeseran kewenangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (lapangan) dengan pendekatan yuridis empiris (sosiologi hukum) yang bersifat deskriptif analitis. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai serta observasi lapangan. Data tersebut didukung oleh data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan dan dokumentasi pemberitaan media massa kredibel mengenai aspirasi nelayan lokal. Hasil penelitian diharapkan dapat mengungkap hambatan struktural kelembagaan dan keterbatasan anggaran yang dihadapi instansi daerah pascapengalihan kewenangan pengawasan perikanan. Selanjutnya, realitas empiris tersebut dianalisis menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah dan konsep Maslahah untuk mengevaluasi tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan keadilan dan perlindungan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan nelayan tradisional di Kabupaten Serdang Bedagai.
Co-Authors Akhyar Al Khoir Arya Syahdanu