Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan
Nadea Lathifah Nugraheni
Unknown Affiliation
Arts Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementation of the Strict Liability Principle in Civil Liability for Industrial Waste Pollution Lutviana Arifatul Ramadhina; Wahyu Widodo; Nadea Lathifah Nugraheni
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3662

Abstract

This study examines the implementation of the strict liability principle under Article 88 of Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management in civil liability for industrial waste pollution in Rembang Regency. Using an empirical descriptive-analytical legal research method with statutory and fact approaches, data were collected through semi-structured interviews and document study. The results show that the implementation of strict liability is not optimal. Environmental dispute resolution is still dominated by administrative mechanisms such as coaching and warning letters, while civil lawsuits are almost never used. The main obstacles do not lie in the weakness of the norm, but rather in the limited scientific evidence to prove causation, low public understanding of the right to sue, the dominance of administrative approaches, and the absence of technical guidelines for implementing Article 88 at the regional level. Changes to the phrasing in the Job Creation Law also create interpretive uncertainty. In conclusion, the effectiveness of the strict liability principle requires strengthening institutional capacity, supporting scientific evidence, increasing public legal awareness, and progressive regional policies in order to function optimally as an instrument for environmental recovery and protection of pollution victims.
Urgensi Akta Notaris Pada Pendirian Usaha Dagang di Indonesia Victor Yoga Widiyanto; Wahyu Widodo; Nadea Lathifah Nugraheni
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 3 (2026): September : Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/inovasi.v5i3.7967

Abstract

Abstrak . Usaha Dagang (UD) merupakan salah satu entitas bisnis yang paling banyak digunakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia, namun kedudukannya dalam sistem hukum nasional masih menyimpan berbagai permasalahan yuridis yang mendasar. Penelitian ini mengkaji urgensi akta notaris dalam proses pendirian Usaha Dagang, dengan menitikberatkan pada aspek kepastian hukum, perlindungan pihak ketiga, dan kesesuaian regulasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, pendekatan kontekstual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan-peraturan-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari doktrin, literatur hukum, dan jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan Indonesia tidak secara eksplisit mewajibkan akta notaris bagi pendirian Usaha Dagang, ketiadaan akta autentik tersebut menimbulkan kerentanan hukum yang signifikan dalam aspek pembuktian, kredibilitas usaha, akses permodalan, dan perlindungan hak pelaku usaha. Urgensi akta notaris juga diperkuat oleh dinamika regulasi terkini, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yang menekankan pentingnya legalitas formal bagi seluruh entitas usaha. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi yang secara tegas mengintegrasikan kewajiban pembuatan akta notaris dalam mekanisme pendirian Usaha Dagang sebagai instrumen independensi hukum. Kata kunci : Akta Notaris; Usaha Dagang; Kepastian Hukum .
Co-Authors Lutviana Arifatul Ramadhina Victor Yoga Widiyanto Wahyu Widodo