Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Legalis : Journal of Law Review
Alice Ance Bonggoibo
STIH Manokwari
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Harmonisasi Living Law Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional: Problematika Penegakan Hukum Pidana Adat Di Papua Barat Donny Eddy Sam Karauwan; Nurjanna Lahangatubun; Alice Ance Bonggoibo
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3705

Abstract

Pengakuan living law melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang mengakomodasi pluralisme hukum dan keberadaan hukum pidana adat. Meskipun telah diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025, penerapannya di Papua Barat masih menghadapi persoalan harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi hukum yang hidup dalam pembaruan hukum pidana nasional, mengidentifikasi problematika penegakan hukum pidana adat di Papua Barat, serta menyusun formulasi harmonisasi yang mampu mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan normatif terhadap living law belum diikuti oleh harmonisasi kelembagaan, prosedural, danimplementatif. Dualisme penyelesaian perkara, pengaturan dalam hukum acara pidana, ketidaksinkronan antara KUHP, KUHAP, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta belum adanya pedoman operasional aparat penegak hukum menyebabkan penyelesaian perkara melalui hukum adat belum memberikan kepastian hukum secara optimal. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pengakuan hukum yang hidup memerlukan integrasi regulasi, penguatan kewenangan lembaga adat, dan sinkronisasi antarpenegak hukum. Sebagai kontribusi, penelitian menawarkan Model Harmonisasi Integratif yang memadukan harmonisasi vertikal, horizontal, dan sosiologis untuk memperkuat integrasi hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana nasional guna menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Papua Barat.
Cohabitation in the Penal Code Reform in Relation to Religious and Customary Laws Muhammad Zul; Andi Mulyono; Alice Ance Bonggoibo
Legalis : Journal of Law Review Vol. 2 No. 3 (2024): July 2024
Publisher : PT Penerbit Ilmiah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61978/legalis.v2i3.253

Abstract

The main purpose of this research is to prevent vigilantism, integrate customary law with positive law, and protect the values of decency and morals of Indonesian society. The formulation of the problem includes how customary law and religion affect the view and handling of cohabitation, and how the reform of the Criminal Code can provide solutions to this phenomenon. The research method used is a normative approach, with analysis of relevant literature, laws and regulations, and field data. The contribution of this research lies in filling the void of previous studies that have not specifically examined cohabitation in the reformation of the Criminal Code in relation to religious law and customary law. The novelty of this research is that there is a solution to prevent cohabitation through the approach of customary law and religious law. The findings show that criminalisation of cohabitation is necessary to maintain moral values and prevent further criminal acts. The research also found that the implementation of the new Criminal Code that regulates cohabitation can provide effective protection and prevent vigilantism.
Co-Authors Andi Mulyono Donny Eddy Sam Karauwan Muhammad Zul Nurjanna Lahangatubun