Randi Febriandi
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

DINAMIKA INVESTASI ASING DAN PENGEMBANGAN KONSEP TRANSMIGRASI DI INDONESIA: STUDI KASUS INVESTASI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Randi Febriandi; Sayed Fauzan Riyadi; Azrul Asyikin
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 4 (2026): August 2026 (1)
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i4.7091

Abstract

Abstrak: Investasi asing merupakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan industri, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan pusat pertumbuhan baru melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Provinsi Kepulauan Riau menjadi wilayah strategis dalam pengembangan KEK karena posisi geografis dan potensi ekonominya. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika investasi asing dan pengembangan konsep transmigrasi serta keterkaitannya dengan pengembangan KEK di Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, studi dokumen, serta penelusuran arsip online dan offline. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi asing melalui KEK mendorong pembangunan ekonomi, pengembangan industri, dan perubahan tata ruang yang berdampak pada masyarakat lokal. Perubahan tersebut turut mendorong berkembangnya konsep transmigrasi lokal sebagai bagian dari pembangunan kawasan. Hubungan investasi dan transmigrasi bersifat tidak langsung dan struktural, melalui tahapan pengembangan kawasan, kebutuhan lahan, perubahan tata ruang, serta penataan masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa transmigrasi lokal mengalami pergeseran dari instrumen redistribusi penduduk menjadi instrumen pembangunan kawasan, dengan syarat menjamin hak masyarakat, keberlanjutan mata pencaharian, dan partisipasi dalam pembangunan.