Garuda - Garba Rujukan Digital

Komparasi Asean Sme Policy Index Dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Riyadi, Sayed Fauzan; Pratama, Ryan Anggria
Kemudi Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (722.646 KB)

This article compares two documents, ASEAN SMEs Policy Index 2014 with 2016-2021 Strategic Planning of Industrian dan Trade Office of Riau Islands Province. The aims is to see wether Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) policy, especially for Small and Medium Industries, has been aligned with ASEAN Economic Community framework for SMEs development. From the analysis, it can be found that there are three field of comparison which show that those two documents aren not yet alligned: definition, informality and High-Growth Entrepreneurship orientation.

Komparasi Asean Sme Policy Index Dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Sayed Fauzan Riyadi; Ryan Anggria Pratama
Kemudi Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (722.646 KB)

This article compares two documents, ASEAN SMEs Policy Index 2014 with 2016-2021 Strategic Planning of Industrian dan Trade Office of Riau Islands Province. The aims is to see wether Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) policy, especially for Small and Medium Industries, has been aligned with ASEAN Economic Community framework for SMEs development. From the analysis, it can be found that there are three field of comparison which show that those two documents aren not yet alligned: definition, informality and High-Growth Entrepreneurship orientation.

Tata Kelola Pelabuhan di Indonesia: Studi Kota Tanjungpinang Sayed Fauzan Riyadi; Ady Muzwardi; Eki Darmawan
Kemudi Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Kepelabuhanan merupakan salah satu bagian dari tata kelola maritim. Karena itu, dalam dokumen ini pembahasan mengenai tata Kelola kepelabuhanan diletakkan sebagai bagian dari maritime governance. ada beberapa masalah yang dihadapi tata kelola maritim dewasa ini. Penelitian Tata Kelola Pelabuhan Kota Tanjungpinang bertujuan untuk melihat melihat kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengoptimalkan potensi jasa kepelabuhanan untuk mendorong perekonomian daerah Kota Tanjungpinang. Selain karena Kota Tanjungpinang memiliki 28 buah pelabuhan yang berada di dalam wilayah administratifnya, juga karena pelabuhan memainkan peran fundamental dalam struktur perekonomian Kota Tanjungpinang sebagai kota perdagangan dan jasa. Metode yang digunakan dalam Kajian ini adalah metode kualitatif. Hasil kajian ini memperlihatkan masih lemahnya praktek Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengelola pelabuhan yang ada. Lemahnya tata kelola pelabuhhan tersebut akibat memiliki kekuatan dan peluang untuk merubah kelemahan dan ancaman yang hadir akibat tidak harmonisnya collaborative governance dengan melandaskan pada azas-azas pelaksanaan otonomi daerah yang disinergikan dengan tatanan kepelabuhanan nasional.

Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dalam Perwujudan Good Order At Sea: Studi Kasus Alur Laut Kepulauan Indonesia II I Gde Padang Suryawan; Suharto Ladjide; Sayed Fauzan Riyadi
Jurnal Selat Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Selat
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Status Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam UNCLOS 1982 memberikan hak sekaligus kewajiban. Salah satu kewajiban tersebut adalah menyediakan jalur navigasi untuk lintas damai yang berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Dalam perkembangannya Indonesia sebagai negara pantai juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan good order at sea, terutama disepanjang ALKI. Tulisan ini melihat bagaimana peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), khususnya Komando Armada II dalam melaksanakan pengamanan di ALKI II. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa TNI AL memiliki dasar hukum yang memadai untuk melaksanakan perwujudan good order at sea. Selain itu Komando Armada II telah membuktikan komitmennya untuk mewujudkan good order at sea secara komprehensif, sistematis dan rutin di sepanjang ALKI II.

Social Mapping in the Development of Border Area: Case Study of Batu Ampar Village Sayed Fauzan Riyadi
Kemudi Vol 7 No 2 (2023): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/kemudi.v7i2.5623

Social mapping is something important to do before empowering society. The activities of dedication to society are identified with various potential and problems that exist in society. The purpose of this service activity is to map the actors, potential and problems that exist in the village of Batu Ampar in the Anambas Islands. The results of the dedication, based on the data obtained on social maps in the village of Batu Ampar, are analyzed on the interaction between actors involved both individuals and sufficiently good organizational groups that are dominated by interactions that are associative or relationships that potentially produce cooperation and synergies.

Peran United Nations Development Programme dalam Membantu Pemerintah Myanmar Menanggulangi Kemiskinan Tahun 2020-2022 Dwiki Prakarsya; Anastasia Wiwik Swastiwi; Sayed Fauzan Riyadi
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i2.527

This study describes the role of UNDP in the country of Myanmar in an effort to help overcome the problem of poverty. By providing various assistance in terms of economic, social, and political. In accordance with UNDP's goal of focusing on sustainable development. The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Secondary Data Sources data collection techniques with observation. In this research, the parties involved are UNDP and the state of Myanmar through humanitarian organization relations. The results of this study indicate that the role played by UNDP is to support the recovery of micro and small businesses, rebuild local village infrastructure including water and energy, provide individual skills especially to improve the quality of human resources.

Modality of Strengthening Cooperation Relationship Riau Island (Indonesia) with Terengganu (Malaysia) Anastasia Wiwik Swastiwi; Herry Wahyudi; Rizqi Apriani Putri; Sayed Fauzan Riyadi; Wanofri Samry; Vioni Dwi Saswi; Linggo Prabowo
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v12i3.66000

Historical and cultural backgrounds mutually influence the cooperation between the Riau Islands (Indonesia) and Terengganu (Malaysia). The relationship between the Riau Islands (Indonesia) and Terengganu (Malaysia) leaves cultural heritage such as manto hoods, copper household items, gamelan, and others. Close relations between the two can be enhanced in cooperation through cultural diplomacy and public diplomacy. This research uses historical research methods with cultural and public diplomacy theories. The study results show that the modality for strengthening the cooperation relations between the Riau Islands (Indonesia) and Terengganu (Malaysia) is in the socio-cultural and economic field. Therefore, each country always has the same socio-cultural strength and the opportunity to develop the economic potential of the existing historical and cultural heritage.

Faktor Penghambat dan Solusi Peningkatan Efektivitas Kebijakan Pembangunan Industri dan Jasa Maritim di Provinsi Kepulauan Riau Putra, Ardi; Eki Darmawan; Sayed Fauzan Riyadi
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v5i2.152

Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi maritim yang besar. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pembangunan industri dan jasa maritim di wilayah ini. Namun, masih terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan solusi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim di Kepulauan Riau. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber penelitian terdahulu dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat utama meliputi kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan. Solusi yang diusulkan meliputi pengembangan infrastruktur, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, diharapkan efektivitas kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim di Kepulauan Riau dapat meningkat, sehingga potensi maritim yang dimiliki wilayah ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

SOSIALISASI PENCEGAHAN HUMAN TRAFFICKING ATAU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI KECAMATAN BELAKANG PADANG KOTA BATAM Riyadi, Sayed Fauzan; Chairin, Rizky Octa Putri; Sholeh, Chaereyranba; Efritadewi, Ayu
Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE) Vol. 4 No. 2 (2023): Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE)
Publisher : Divisi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2M) UNIKOM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/icomse.v5i1.10732

Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) makin hari makin meningkat jumlahnya. Bahkan korbannya tidak hanya warga negara Indonesia saja, melainkan dari negara lain di sekitar Indonesia seperti Asia Tenggara Kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi saat ini, sama seperti tumpukkan gunung es yang tinggi. Hanya sedikit yang terlihat di atas permukaan, bahkan masih banyak kasus tindak pidana perdagangan orang yang belum terungkap. Kementerian Luar Negeri RI mengatakan bahwa kasus tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia memiliki lonjakan yang sangat tinggi dengan rentang periode tahun 2020 hingga tahun 2023, yaitu sebanyak 1.800 kasus dan kasus ini dapat dilihat kenaikan yang terjadi hingga tujuh kali lipat. Mengingat posisi strategisnya yang berbatasan dengan negara lain, tindak pidana perdagangan orang di Kepulauan Riau juga terjadi dalam jumlah yang tidak sedikit. Adapun data terbaru untuk bulan Juni, Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) Polda Kepri menangani 14 laporan kasus PMI ilegal hanya dalam 10 hari, yaitu pada tanggal 5 hingga 15 Juni. Dalam praktiknya terdapat dua modus pemberangkatan ilegal calon pekerja migran yang digunakan para tersangka. Modus pertama, mereka berangkat dari pelabuhan tidak resmi menggunakan perahu motor cepat (speedboat) untuk menyeberangkan calon pekerja migran dari Batam ke Malaysia. Cara kedua yang digunakan para tersangka adalah memberangkatkan pekerja migran secara ilegal dari pelabuhan resmi. Mengingat daruratnya kasus perdagangan orang yang terjadi di Kepulauan Riau khususnya Kota Batam, Tim Pengabdian berinisiatif untuk melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang kepada Siswa di MA Amanatul Ummah, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juli 2023 di MA Amanatul Ummah, Belakang Padang. Segmentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah pelajar atau siswa yang berada pada rentang usia 15 hingga 20 tahun. Kegiatan pengabdian kepada masayarakat dilakukan dengan pendekatan sosialisasi, meliputi: ceramah, tanya jawab, dan forum group discussion (FGD).

Malaysia-Indonesia Cross Border Governance Policy in Accelerating Economic Development Darmawan, Wawan Budi; Riyadi, Sayed Fauzan
Journal of Governance Volume 9 Issue 4: (2024)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v9i4.29878

The regulation of the movement of people and goods across the border that separates Indonesia and Malaysia is of critical significance to the expeditious growth of each nation's economy. In light of this, the purpose of the study is to investigate the role that cross-border management policies have in fostering accelerated economic growth between Indonesia and Malaysia. The research makes use of a technique called a literature study, which entails collecting data from various articles, books, and papers that are associated with cross-border policy and governance between Indonesia and Malaysia. The findings of the study indicate that the policy and management of cross-border traffic between Indonesia and Malaysia still possess a very complicated character, and as a result, the two nations need to work together effectively. Its cross-border policy and governance are still deemed successful in that they have improved economic cooperation between the two nations, despite the fact that its execution faces various hurdles and problems. Larger and more synergistic efforts from both countries are required to be made in order to address the outstanding issues and improve the well-being of communities in border regions. As a result, the application of international law and strategies that span borders might provide an alternative to the utilization of policy models that are more efficient in the development of border regions.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search