Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Haris Fadhillah
IAIN Langsa

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Transformasi Akad Syariah dalam Financial Technology: Analisis Hybrid Contract pada Layanan Buy Now Pay Later (BNPL) Syariah di Indonesia Muhammad Raisul Chair; Dini Najla Rafifah; Haris Fadhillah
AL - BAY' : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 2 (2022): Al-Bay': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/albay.v2i2.15805

Abstract

Pertumbuhan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) telah merambah sektor keuangan syariah melalui produk berlabel syariah yang menggunakan hybrid contract. Namun, penggabungan akad seperti wakalah bil ujrah, qardh, kafalah, dan ijarah berpotensi menimbulkan persoalan kesesuaian dengan prinsip syariah, khususnya terkait unsur riba, gharar, dan ta'alluq. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum hybrid contract pada layanan BNPL syariah di Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan fiqh muamalah, Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan regulasi OJK, termasuk POJK Nomor 32 Tahun 2025. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis bahan hukum primer serta simulasi transaksi yang disusun secara realistis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar skema BNPL syariah masih menggabungkan beberapa akad tanpa pemisahan kontraktual yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan gharar dan ta'alluq, terutama ketika akad qardh dikaitkan dengan biaya layanan komersial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi hybrid contract perlu dilakukan dengan memisahkan secara tegas fungsi pembiayaan dan jasa, memperkuat pengawasan Dewan Pengawas Syariah, serta meningkatkan transparansi sesuai maqashid syariah guna mewujudkan kepastian hukum, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen.
Pinjaman Online: Solusi Keuangan atau Jerat Riba? Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Haris Fadhillah; Andrian Syahputra; Muammar Qhalis
AL - BAY' : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 2 (2022): Al-Bay': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/albay.v2i2.15877

Abstract

Perkembangan financial technology (fintech) telah melahirkan berbagai inovasi dalam sektor jasa keuangan, salah satunya adalah layanan pinjaman online (peer-to-peer lending) yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan secara cepat, praktis, dan berbasis digital. Meskipun memberikan manfaat dalam meningkatkan inklusi keuangan, praktik pinjaman online juga menimbulkan berbagai persoalan, seperti penerapan bunga, ketidakjelasan akad, serta praktik penagihan yang berpotensi merugikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan mekanisme pinjaman online serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta peraturan perundang-undangan, kemudian didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah konsep, akad, serta implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik pinjaman online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam layanan pembiayaan pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan kemaslahatan. Namun, praktik pinjaman online yang masih mengandung unsur riba, gharar, dan zalim bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, pengembangan layanan pinjaman online perlu mengedepankan akad yang sesuai syariah, perlindungan konsumen, serta tata kelola yang transparan agar mampu mendukung terwujudnya sistem keuangan digital yang adil dan berkelanjutan.  
Analisis Fiqih Muamalah terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Akad Digital Muammar Qhalis; Haris Fadhillah
AL - BAY' : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No 2 (2023): Al-Bay': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/albay.v3i2.15892

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) idealnya mampu meningkatkan efisiensi, kepastian, dan keamanan dalam pelaksanaan akad digital. Namun, realitasnya pemanfaatan AI masih menimbulkan perdebatan mengenai kedudukannya dalam akad, keabsahan akad digital yang difasilitasinya, validitas transformasi akad, serta tanggung jawab hukum ketika AI berperan sebagai smart agent menurut perspektif fiqih muamalah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan Artificial Intelligence dalam akad digital berdasarkan prinsip-prinsip fiqih muamalah kontemporer. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan fiqih melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, Hadis, kitab fiqih, fatwa DSN-MUI, regulasi, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI berkedudukan sebagai sarana (wasilah) atau smart agent, bukan sebagai subjek hukum, sehingga keabsahan akad tetap bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat akad serta prinsip kerelaan, keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur yang dilarang syariah. Tanggung jawab hukum tetap berada pada pihak yang mengembangkan, mengoperasikan, atau memberikan otorisasi kepada AI. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat landasan konseptual fiqih muamalah terhadap pemanfaatan AI sebagai inovasi teknologi yang selaras dengan prinsip syariah dalam transaksi digital.
Co-Authors Andrian Syahputra Dini Najla Rafifah Muammar Qhalis Muhammad Raisul Chair