Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Reza Rahmawati
Universitas Indraprasta PGRI

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Nur Azizah; Retno Yulistin; Miftahul Zanna; Mega Anita Rizkia; Reza Rahmawati; Muzdalifah
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.209

Abstract

Koperasi memegang peranan krusial sebagai pilar perekonomian Indonesia yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses hukum pembentukan dan pembubaran koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan koperasi kini mengalami modernisasi regulasi pasca-UU Cipta Kerja melalui penyederhanaan syarat jumlah pendiri menjadi minimal 9 orang serta digitalisasi pengesahan badan hukum via Sistem Administrasi Badan Hukum Elektronik (SABH). Di sisi lain, proses pembubaran koperasi dapat dilakukan melalui rapat anggota maupun keputusan pemerintah berdasarkan asas contrarius actus. Pembubaran tersebut mewajibkan adanya proses likuidasi oleh Tim Likuidator untuk membereskan hak dan kewajiban badan usaha. Akibat hukum dari pembubaran ini meliputi berakhirnya status keanggotaan dan badan hukum, serta potensi perluasan tanggung jawab pengurus hingga ke harta pribadi melalui doktrin piercing the corporate veil apabila terbukti terjadi kelalaian berat (fraud). Kepatuhan terhadap prosedur penutupan formal dan jaminan perlindungan dana simpanan anggota menjadi kunci dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak.
Co-Authors Mega Anita Rizkia Miftahul Zanna Muzdalifah Nur Azizah Retno Yulistin