Ibnu Mas’ud
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum, Lampung Timur

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Legalitas dan Kepatuhan Syariah Aset Kripto sebagai Instrumen Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Wariadi; Isthi Kustia Rahman; Muhamad Suyatno; Ibnu Mas’ud
Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): September: Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/demokrasi.v1i3.404

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan global melalui hadirnya berbagai inovasi berbasis teknologi digital. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui legalitas dan kepatuhan syariah aset kripto sebagai instrumen investasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil penelitian yaitu yang pertama legalitas aset kripto dalam hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa aset kripto diakui sebagai aset digital atau komoditas yang dapat diperdagangkan, tetapi tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua kepatuhan syariah aset kripto harus dinilai berdasarkan prinsip fikih muamalah, seperti kejelasan objek transaksi, manfaat, transparansi, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Yang ketiga Aset kripto yang sesuai prinsip syariah harus memiliki manfaat nyata, nilai ekonomi yang jelas, mekanisme perdagangan yang transparan, dan tidak digunakan untuk spekulasi berlebihan.
Legalitas dan Kesesuaian Syariah Central Bank Digital Currency: Studi terhadap Implementasi Rupiah Digital sebagai Instrumen Transaksi Agung Hadi Wijanarko; Dhiwangkoro Aji Kadarmo; Ibnu Mas’ud; Arsyad Ali Fahmi
Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): September: Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/demokrasi.v1i3.405

Abstract

Penelitian ini mengkaji legalitas hukum positif dan kesesuaian syariah Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam konteks implementasi Rupiah Digital sebagai instrumen transaksi resmi di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan analisis hukum Islam komparatif, penelitian ini menganalisis kerangka regulasi Rupiah Digital pascaenaktmen UU P2SK Tahun 2023 serta mengevaluasi kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah dan maqashid al-syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU P2SK telah memberikan landasan yuridis bagi Rupiah Digital, namun masih memerlukan regulasi teknis derivatif yang komprehensif. Dari perspektif syariah, Rupiah Digital dinilai mubah dengan syarat eliminasi mekanisme remunerasi berbasis bunga, pembatasan programmability yang berpotensi melanggar kebebasan berakad, serta pelembagaan pengawasan syariah secara formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi legalitas hukum positif dan kesesuaian syariah merupakan keniscayaan strategis bagi keberhasilan implementasi Rupiah Digital secara inklusif dan bermartabat.