Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal RUMI
Muthiara Angraeni
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Tumpang Tindih Kewenangan antara LMKN dan LMK dalam Penegakan Hak Cipta di Indonesia Alif Marta Nurhadi; Muthiara Angraeni; Wardatul Azizah; Ikhwan Aulia Fatahillah
RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2026): RUMI (Rumah Ilmiah Jurnal Multidisiplin) (April)
Publisher : RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the position and authority of copyright management institutions and to identify the factors causing and forms of overlapping authority in royalty management in Indonesia. The research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches through library research. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed using descriptive qualitative techniques. The results show that there is a lack of clarity in the division of authority between managing institutions, leading to overlaps in practice, both in the collection and distribution of royalties. This condition is influenced by unclear regulations, weak institutional coordination, the absence of an integrated data system, and the presence of economic interests among the institutions involved. As a result, royalty management has not been carried out optimally and creates legal uncertainty for the parties concerned. Therefore, regulatory harmonization, clearer division of authority, and the development of an integrated management system are necessary to achieve legal certainty, fairness, and effectiveness in copyright protection in Indonesia.
Tinjauan Hukum Terhadap Tahapan dan Syarat Pengajuan Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serta Kendala Praktiknya Muthiara Angraeni; Teti Saputri; Wardatul Azizah; Edward Rifaldy Solehudin; Lufti Hasbullah; Taufiq Alamsyah
RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2026): RUMI (Rumah Ilmiah Jurnal Multidisiplin) (Juni)
Publisher : RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan dan syarat pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta mengkaji berbagai kendala yang muncul dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan gugatan di PTUN harus melalui tahapan administratif yang sistematis, mulai dari pengajuan gugatan hingga pendaftaran perkara melalui sistem elektronik, serta harus memenuhi syarat formal dan material, seperti kejelasan identitas para pihak, adanya objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara, dan pemenuhan tenggang waktu pengajuan gugatan. Selain itu, perkembangan hukum administrasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah mempengaruhi pola beracara di PTUN, terutama melalui kewajiban upaya administratif dan perluasan objek sengketa. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, antara lain kompleksitas prosedur, rendahnya pemahaman masyarakat, ketidaksinkronan norma antar peraturan, serta kesulitan dalam penerapan konsep fiktif positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pengaturan normatif telah cukup komprehensif, implementasinya belum sepenuhnya efektif, sehingga diperlukan upaya penyederhanaan prosedur, peningkatan literasi hukum, dan harmonisasi regulasi guna mewujudkan peradilan tata usaha negara yang lebih efektif dan berkeadilan.
Co-Authors Alif Marta Nurhadi Edward Rifaldy Solehudin Ikhwan Aulia Fatahillah Lufti Hasbullah Taufiq Alamsyah Teti Saputri Wardatul Azizah