Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.623
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Edusoshum: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Humaniora Jurnal Iman dan Spiritualitas QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies PESHUM Anthroposia: Journal of Social and Human Development Sapientia Diversalis: Journal of Human Interaction and Social Studies
Taufiq Alamsyah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Peningkatan Sertifikat Halal UMKM Kecamatan Cileunyi oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Perspektif Siyasah Dusturiyah Nurul Fuadha Siregar; Chaerul Shaleh; Taufiq Alamsyah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 2 (2025): Tema Hukum Islam
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i2.1676

Abstract

 The enhancement of halal product assurance for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) has become one of the strategic national agendas in realizing consumer protection for Muslims, as stipulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. This study aims to analyze the role of the Halal Inspection Agency (LPH) of UIN Sunan Gunung Djati Bandung in facilitating halal certification for MSMEs in Cileunyi Subdistrict, as well as to examine its implementation from the perspective of Siyasah Dusturiyah. This research employs a juridical-empirical approach using a descriptive-analytical method, supported by primary data obtained through observation and interviews, and secondary data from literature studies and official documents. The results of the study show that the LPH plays an active role in providing education, technical assistance, and conducting halal audits, which have a positive impact on increasing the number of certified MSMEs, enhancing the sharia awareness of business actors, and improving product competitiveness. The challenges encountered include low halal literacy and a limited number of auditors. From the Siyasah Dusturiyah perspective, the implementation of halal inspections reflects the state's role in ensuring public welfare through synergy between religious institutions, the government, and society. This activity also serves as a concrete form of integration of the functions of Islamic higher education in socio-economic development based on sharia values.
Limitasi Hak Mengundurkan Diri Calon Anggota Legislatif Terpilih Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah Rama Raihan Faturrohman; Chaerul Shaleh; Taufiq Alamsyah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 2 (2025): Tema Hukum Islam
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i2.1681

Abstract

The Constitutional Court Decision Number 176/PUU-XXII/2024 is a judicial response to the normative vacuum regarding the right of elected legislative candidates to resign, as previously unregulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The right to resign, which was previously not strictly limited, has created a loophole for abuse of power that negatively impacts the integrity of elections and the sovereignty of the people. This study aims to analyze the limitation of this right through three main approaches: constitutional-legal analysis, legal implications, and the perspective of siyasah dusturiyah. The research method used is a normative and conceptual legal approach, strengthened by analysis of Constitutional Court decisions, scholarly articles, and Qur'anic interpretation. The findings indicate that restricting the right to resign aligns not only with the principles of constitutional democracy and legal justice but also with the principles of trust (amanah) and justice in Islamic political jurisprudence. The verse QS Al-Ahzab [33]:72 provides a normative basis affirming the importance of exercising entrusted power with justice. Therefore, the state is obligated to formulate technical regulations as an implementation of the decision to ensure the protection of the people's votes and to prevent the manipulation of legislative power by political actors.
PENGAWASAN PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PASAL 26 AYAT (2) HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 PERPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Gaffar Ally Zulfikar; Ridwan Eko Prasetyo; Taufiq Alamsyah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.782

Abstract

Sistem merit merupakan prinsip fundamental dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan menjamin pengelolaan aparatur berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara objektif. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan pentingnya penerapan sistem merit melalui pengaturan fungsi pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian pengawasan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN berdasarkan ketentuan tersebut dengan menggunakan perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan penerapan sistem merit merupakan perwujudan prinsip supremasi hukum dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pengawasan tersebut sejalan dengan prinsip ketatanegaraan Islam yang menekankan keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum sebagai landasan penyelenggaraan kekuasaan. Oleh karena itu, pengawasan penerapan sistem merit memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen hukum untuk menjamin profesionalitas ASN serta mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam manajemen aparatur negara.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 150/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMBATALAN LARANGAN DOSEN PNS SEBAGAI ADVOKAT DALAM PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH Fathan Nabiel; Chaerul Shaleh; Taufiq Alamsyah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.799

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kebijakan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang membatalkan larangan dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) berprofesi sebagai advokat; implikasi hukum dari putusan ini terhadap profesi dosen advokat, serta hubungannya dengan politik dusturiyah. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Bahan hukum sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, dipelajari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menerapkan penafsiran konstitusional bersyarat, atau penafsiran konstitusional berdasarkan kondisi, dengan menegaskan bahwa larangan dosen PNS menjadi advokat bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, kebebasan akademik, dan hak untuk mengembangkan diri yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan keputusan ini, dosen PNS dapat berpraktik sebagai advokat secara terbatas dalam kerangka pengabdian masyarakat melalui layanan bantuan hukum pro bono, sambil mempertahankan netralitas ASN dan akuntabilitas kelembagaan. Menurut perspektif siyasah dusturiyah, keputusan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan (al-‘adalah), kemaslahatan umum (maslahah "ammah), dan amanah kekuasaan. Ini menunjukkan keselarasan antara nilai-nilai politik Islam dan konstitusi kontemporer. Namun demikian, pengaturan turunan yang komprehensif diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari konflik kepentingan selama pelaksanaannya.
Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 15/Puu-Xxiii/2025 Tentang Penghapusan Hak Imunitas Jaksa Dalam Penangkapan Jaksa Prespektif Siyasah Dusturiah Salma Alfia Widjana; Ija Suntana; Taufiq Alamsyah
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16912

Abstract

Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-XXIII/2025, yang menghapuskan hak imunitas jaksa dalam penangkapan, membawa perubahan mendalam dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi keputusan tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis hukum normatif, penelitian ini mengandalkan sumber data utama berupa teks putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait, serta literatur sekunder yang membahas konsep siyasah dusturiyah dan relevansinya terhadap sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapuskan hak imunitas jaksa karena dianggap dapat menciptakan ketidaksetaraan serta potensi impunitas, sementara prinsip akuntabilitas pejabat negara yang tercermin dalam keputusan ini menegaskan bahwa jaksa tetap harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Meskipun hak imunitas dihapuskan, Mahkamah memberikan pengecualian dalam dua kondisi, yaitu saat jaksa tertangkap tangan atau terlibat dalam tindak pidana yang sangat serius. Dari perspektif siyasah dusturiyah, keputusan ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap pejabat negara harus dipertanggungjawabkan atas tindakannya, serta menekankan pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan untuk menjaga integritas sistem hukum. Keputusan ini diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan Indonesia tanpa mengurangi perlindungan yang diperlukan bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya.
A Legal Analysis of Citizens’ Legal Protection Against Adverse Administrative Decisions from the Perspective of Administrative Courts Revameila Susanti; Zulfi Ashari; Ahmad Ramdani; Nila Syahfitri Hasibuan; Tierra Kresna; Taufiq Alamsyah
Anthroposia: Journal of Social and Human Development Vol. 1 No. 2 (2026): June: Anthroposia: Journal of Social and Human Development
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/9vf5mf29

Abstract

The increasing complexity of public administration and the expansion of digital governance have intensified the need for effective legal protection against adverse administrative decisions. This study examines the juridical framework of citizens’ legal protection within the Administrative Court system in Indonesia. The research employs a normative legal method based on a doctrinal approach using statutory, conceptual, and doctrinal analysis. Primary legal materials consist of the 1945 Constitution, the State Administrative Court Law, the Government Administration Law, Government Regulation Number 48 of 2016, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2019. These materials are complemented by scholarly literature concerning administrative law, judicial review, and administrative accountability. The findings indicate that legal standing constitutes the principal mechanism enabling citizens to challenge governmental actions before Administrative Courts. Judicial review has evolved beyond formal legality assessment toward broader scrutiny of governmental conduct and administrative accountability. The study also reveals that the effectiveness of legal protection depends not only on judicial accessibility and legality review but also on the implementation of court decisions and institutional compliance by administrative authorities. Administrative Courts therefore function as essential instruments for safeguarding citizens’ rights, maintaining legality, strengthening accountability, and reinforcing the rule of law within contemporary governance.  
The Effectiveness of Administrative Dispute Resolution Through the Administrative Court and the Ombudsman in Administrative Disputes Dea Puspitasari; Restu Ramania; Santana Suryapringgana; Teguh Abdurrohman Shodiq; Taufiq Alamsyah
Journal of Human Interaction and Social Studies Vol. 1 No. 2 (2026): : May: Sapientia Diversalis: Journal of Human Interaction and Social Studies
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/bvt2z498

Abstract

This study examines the effectiveness of administrative dispute resolution through the State Administrative Court (PTUN) and the Ombudsman of the Republic of Indonesia within Indonesia’s administrative law system. It employs a normative-doctrinal legal research design supported by comparative analysis of statutory instruments, doctrinal literature, and institutional frameworks governing administrative justice. The findings indicate a structural dichotomy between PTUN as a judicial body producing binding decisions and the Ombudsman as a supervisory institution issuing non-binding recommendations. This divergence generates an enforcement gap, particularly in the execution of PTUN judgments and the voluntary nature of Ombudsman compliance. The study further reveals fragmented coordination between both institutions, despite overlapping jurisdictional objects in administrative disputes. Such fragmentation reduces the overall effectiveness of administrative justice in ensuring legal certainty, accessibility, and substantive fairness. The research concludes that neither mechanism independently achieves optimal effectiveness without institutional integration. Strengthening normative harmonization, improving enforcement mechanisms, and clarifying procedural linkages are necessary to enhance system performance and public legal protection. The study contributes to administrative law discourse by proposing a conceptual framework for integrated administrative justice combining adjudicative and supervisory functions.  
Indonesia’s Economic Cooperation with BRICS: A Siyasah Maliyah Perspective Aliyah Nur Alip; Beni Ahmad Saebani; Taufiq Alamsyah
Edusoshum : Journal of Islamic Education and Social Humanities Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Ikatan Cendikiawan Ilmu Pendidikan Islam (ICIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52366/edusoshum.v6i2.382

Abstract

The shift toward a multipolar global order has encouraged Indonesia to join BRICS as a full member to strengthen its strategic position and expand international economic cooperation. This study examines the strategic considerations behind Indonesia’s BRICS membership, its implications for national economic development, and its assessment from the perspective of siyāsah māliyah. This study contributes to the literature by analyzing Indonesia’s BRICS membership through the framework of siyāsah māliyah, which remains rarely discussed in previous studies. This study employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach based on library research. The findings indicate that Indonesia’s membership in BRICS is driven by the need to diversify economic partners, strengthen economic resilience, and expand access to development financing through the New Development Bank (NDB). BRICS membership potentially provides opportunities for financing strategic sectors such as infrastructure and renewable energy. However, the study also identifies risks, including economic dependence and geopolitical tensions. From the perspective of siyāsah māliyah, Indonesia’s cooperation with BRICS may be justified as long as it is directed toward al-maṣlaḥah al-‘āmmah, distributive justice, and economic welfare. Nevertheless, the benefits of such cooperation remain largely prospective, as no NDB-funded projects have yet been implemented in Indonesia.
Surau-Empowered Islamic Character Formation for Children: Darussalam's Model in Sumedang, Indonesia Beni Ahmad Saebani; Taufiq Alamsyah
Jurnal Iman dan Spiritualitas Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Iman dan Spiritualitas
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jis.v6i1.54107

Abstract

Darussalam Islamic Boarding School in Sumedang Regency empowers local surau (prayer houses) to cultivate noble morals in children, preparing them for religious, national, and civic roles. Inappropriate guidance risks impeding comprehension and character formation; thus, drawing on Muhammad Utsman Khusyah's framework, efforts target personality development, monotheism, worship, muamalah, and Islamic culture, with surau as hubs for activity and internalization. Employing Participatory Action Research (PAR), the author co-designed and evaluated surau empowerment programs. Primary data derive from empowered surau teachers and child mentors. Findings reveal: (1) extensive surau development led by boarding school alumni trained as local educators; (2) multifaceted strategies, including Islamic Character Classes (honesty, discipline, responsibility, cooperation, politeness via lectures, discussions, games, modeling, simulations), integrated worship, moral fostering, social initiatives, and administrator training; and (3) enhanced surau functions yielding stronger Islamic character in children, revitalizing surau as centers for worship, ethics, and community engagement.
KONSEP FAST TRACK LEGISLATION DALAM PEMBENTUKAN PERPPU SEBAGAI MEKANISME PENANGANAN KEADAAN DARURAT YANG LEBIH DEMOKRATIS DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Muhammad Adam Ilhamsyah; Lutfi Fahrul Rizal; Taufiq Alamsyah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1299

Abstract

Penelitian ini berangkat dari problematika penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) di Indonesia yang kerap menimbulkan polemik, terutama terkait minimnya deliberasi, lemahnya mekanisme Check and Balances serta potensi dominasi kekuasaan eksekutif dalam situasi darurat. Praktik penerbitan Perppu pada beberapa kasus menunjukan pergeseran fungsi dari instrument konstitusional darurat menuju instrumen kebijakan politik yang rentan mengabaikan legitimasi demokratis, termasuk tidak konsisten dengan parameter objektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009. Penelitian ini juga menekankan pembeda dengan penelitian lain, dengan menghadirkan rekonstruksi mekanisme legislasi darurat melalui integrasi Fast Track Legislation (FTL) sebagai kanal legislasi cepat yang diprioritaskan ketika kondisi mendesak masih memungkinkan pelibatan DPR, sementara Perppu ditempatkan sebagai last resort untuk situasi ultra-darurat. Metode yang digunakan ialah yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, berbasis studi dokumen terhadap sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Temuan menunjukkan, FTL berpotensi memperkuat demokrasi deliberatif jika disertai kriteria darurat yang ketat, sunset clause, partisipasi publik minimum, dan pengawasan legislatif-yudisial. Kesimpulan menegaskan, bahwa perspektif Siyasah Dusturiyah melalui kaidah darurat juga memperkuat legitimasi etis-konstitusional desain legislasi darurat yang proporsional dan akuntabel.
Co-Authors Ahmad Ramdani Aliyah Nur Alip Chaerul Shaleh Dea Puspitasari Fathan Nabiel Gaffar Ally Zulfikar Lutfi Fahrul Rizal, Lutfi Fahrul Muhammad Adam Ilhamsyah Nila Syahfitri Hasibuan Nurul Fuadha Siregar Rama Raihan Faturrohman Restu Ramania Revameila Susanti Ridwan Eko Prasetyo Saebani, Beni Ahmad Salma Alfia Widjana Santana Suryapringgana Soraya Salimah Suntana, Ija Teguh Abdurrohman Shodiq Tierra Kresna Zulfi Ashari