Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MAREN: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Julianty Timisela
Universitas Kristen Indonesia Maluku
Religion Humanities Education Engineering Health Professions Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KUHP BARU DALAM PENANGANAN ADMINISTRASI DI KEJAKSAAN TINGGI MALUKU Firlly Maail; Julianty Timisela; Hiralius Ratuanik; Adolof Seleky
MAREN: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026): September
Publisher : Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69765/mjppm.v7i2.2033

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis kesiapan serta proses penyesuaian administrasi penanganan perkara pidana di Kejaksaan Tinggi Maluku sehubungan dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang secara resmi mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026. Kajian secara normatif menunjukkan bahwa pemberlakuan KUHP baru membawa perubahan mendasar pada aspek hukum materiil, sedangkan KUHAP baru membawa perubahan pada hukum formil, sehingga menuntut penyesuaian tata kelola administrasi perkara, mulai dari sistem pengarsipan, penyusunan surat dakwaan dan tuntutan, hingga pengelolaan data berbasis Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Dalam praktiknya, Kejaksaan Tinggi Maluku menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan pemahaman aparatur terhadap perubahan nomenklatur dan kualifikasi tindak pidana, belum meratanya sosialisasi ke jajaran Kejaksaan Negeri di wilayah kepulauan, serta kebutuhan penyesuaian sistem administrasi elektronik terhadap ketentuan hukum acara yang baru. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan, penyediaan petunjuk teknis yang aplikatif, serta optimalisasi sistem administrasi digital agar penanganan perkara tetap berjalan tertib, transparan, dan akuntabel selama masa transisi menuju penerapan penuh KUHP dan KUHAP Nasional.
Co-Authors Adolof Seleky Firlly Maail Hiralius Ratuanik