<![CDATA[Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis kesiapan serta proses penyesuaian administrasi penanganan perkara pidana di Kejaksaan Tinggi Maluku sehubungan dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang secara resmi mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026. Kajian secara normatif menunjukkan bahwa pemberlakuan KUHP baru membawa perubahan mendasar pada aspek hukum materiil, sedangkan KUHAP baru membawa perubahan pada hukum formil, sehingga menuntut penyesuaian tata kelola administrasi perkara, mulai dari sistem pengarsipan, penyusunan surat dakwaan dan tuntutan, hingga pengelolaan data berbasis Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Dalam praktiknya, Kejaksaan Tinggi Maluku menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan pemahaman aparatur terhadap perubahan nomenklatur dan kualifikasi tindak pidana, belum meratanya sosialisasi ke jajaran Kejaksaan Negeri di wilayah kepulauan, serta kebutuhan penyesuaian sistem administrasi elektronik terhadap ketentuan hukum acara yang baru. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan, penyediaan petunjuk teknis yang aplikatif, serta optimalisasi sistem administrasi digital agar penanganan perkara tetap berjalan tertib, transparan, dan akuntabel selama masa transisi menuju penerapan penuh KUHP dan KUHAP Nasional.]]>
Copyrights © 2026
