Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MAREN: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Cendekia Ilmiah
Adolof Seleky
Universitas Kristen Indonesia Maluku
Religion Humanities Education Engineering Health Professions Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pergeseran Orientasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dalam Praktik Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Adolof Seleky; Eivandro Wattimury
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 2 No. 6: Oktober 2023
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.5296

Abstract

Elections are a means of exercising popular sovereignty guaranteed in the constitution. Constitutionally, the legislative election system adopted by Indonesia is a proportional representation system variant of the "list proportional reprecentation" (LPR) with an open list model. However, the Supreme Court Decision Number 57/P/HUM/2019 has changed the paradigm of election. The purpose of this study was to determine the implications of the Supreme Court's Decision Number 57/P/HUM/2019 on the electoral system in Indonesia. The research method is normative by using the statutory approach and conceptual approach to analyze qualitatively. The results showed that, a constitutional election system based on the mandate of the Constitutional Court Decree Number 22-24/PUU-VI/2008 is a proportional election system with an open list model, where the vote acquisition is based on the principle of "most votes" meaning that if the candidate wins the most votes the first cannot be inaugurated for some reason, it is automatically replaced by the second most votes winner, and so on. However the Supreme Court Decree Number 57/P/HUM/2019 states that the replacement of legislative candidates who are unable to remain remains the discretionary authority of the leadership of political parties. To avoid confusion in understanding the electoral system paradigm, in the future the Indonesian state must have the courage to apply the latest variant, "mixed member proportional" (MMP).
Rekonstruksi Hak Konstitusional Partai Politik Dalam Mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Madaskolay Viktoris Dahoklory; Adolof Seleky
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i2.6517

Abstract

Substansi pelaksanaan pemilu adalah wujud pelaksanaan hak konstitusional warga negara sekaligus hak konstitusional partai politik yang dijamin oleh UUD 1945. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 memberikan hak konstitusional bagi partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, namun hak tersebut tidak bisa digunakan sebab terhalang dengan persyaratan ambang batas pencalonan presiden (Presidential threshold). Penelitian ini memfokuskan pada hak konstitusional partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan menggunakan metode penelitian normatif serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna menganalisis permasalahan yang hendak dikaji. Hasil dan pembahasan menyimpulkan bahwa Partai politik peserta pemilu berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara sendiri-sendiri (independent) tanpa presidential threshold. Hal itu merupakan jaminan konstitusional Pasal 6A ayat (2) berbunyi: “pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Sebab norma presidential threshold bukan merupakan persyaratan konstitusional yang dikehendaki oleh para pemurus konstitusi. Sebaliknya keberlakuan norma presidential threshold hanya dilandasi basis argumentasi politik.
IMPLEMENTASI KUHP BARU DALAM PENANGANAN ADMINISTRASI DI KEJAKSAAN TINGGI MALUKU Firlly Maail; Julianty Timisela; Hiralius Ratuanik; Adolof Seleky
MAREN: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026): September
Publisher : Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69765/mjppm.v7i2.2033

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis kesiapan serta proses penyesuaian administrasi penanganan perkara pidana di Kejaksaan Tinggi Maluku sehubungan dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang secara resmi mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026. Kajian secara normatif menunjukkan bahwa pemberlakuan KUHP baru membawa perubahan mendasar pada aspek hukum materiil, sedangkan KUHAP baru membawa perubahan pada hukum formil, sehingga menuntut penyesuaian tata kelola administrasi perkara, mulai dari sistem pengarsipan, penyusunan surat dakwaan dan tuntutan, hingga pengelolaan data berbasis Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Dalam praktiknya, Kejaksaan Tinggi Maluku menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan pemahaman aparatur terhadap perubahan nomenklatur dan kualifikasi tindak pidana, belum meratanya sosialisasi ke jajaran Kejaksaan Negeri di wilayah kepulauan, serta kebutuhan penyesuaian sistem administrasi elektronik terhadap ketentuan hukum acara yang baru. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan, penyediaan petunjuk teknis yang aplikatif, serta optimalisasi sistem administrasi digital agar penanganan perkara tetap berjalan tertib, transparan, dan akuntabel selama masa transisi menuju penerapan penuh KUHP dan KUHAP Nasional.
Co-Authors Eivandro Wattimury Firlly Maail Hiralius Ratuanik Hukunala, Sandy Victor Julianty Timisela Madaskolay Viktoris Dahoklory