Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Punggawa Law Review
Felicia Clarissa Tania
Universitas Padjadjaran

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penguatan Pengawasan Perizinan Usaha Pertambangan Sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi Dalam Tata Kelola Pertambangan Indonesia Felicia Clarissa Tania; Maureen Arum Tiarma Ritonga
Punggawa Law Review Vol. 1 No. 4 (2026): Punggawa Law Review: October
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/plr.v1i4.226

Abstract

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor strategis dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, tetapi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi, khususnya dalam proses perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan dan mekanisme pengawasan perizinan usaha pertambangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji penguatan pengawasan perizinan sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan sifat deskriptif analitis dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan perizinan usaha pertambangan merupakan rangkaian yang mencakup pemberian izin, pemenuhan kewajiban, pemantauan, pemeriksaan, tindakan korektif, dan penegakan hukum. Penguatan pengawasan perlu dilakukan melalui perubahan pendekatan dari reaktif menjadi preventif dan berbasis risiko, yang didukung digitalisasi dan integrasi data, keterbukaan informasi, penguatan kapasitas dan independensi aparat pengawas, perlindungan pelapor, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan demikian, pengawasan perizinan yang efektif berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mempersempit ruang penyalahgunaan kewenangan dan memperkuat tata kelola pertambangan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.
Perlindungan Konsumen Terhadap Pembebanan Biaya Administrasi Oleh Pelaku Usaha Mikro Pada Transaksi Melalui Qris Maureen Arum Tiarma Ritonga; Felicia Clarissa Tania
Punggawa Law Review Vol. 1 No. 4 (2026): Punggawa Law Review: October
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/plr.v1i4.227

Abstract

Perkembangan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard memberikan kemudahan dalam transaksi, termasuk bagi pelaku usaha mikro. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pembebanan biaya tambahan kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pembebanan biaya administrasi oleh pelaku usaha mikro dengan ketentuan sistem pembayaran serta mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen yang dikenakan biaya tambahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebanan biaya tambahan kepada konsumen tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena Merchant Discount Rate merupakan beban pelaku usaha dan ketentuan Bank Indonesia melarang pembebanan surcharge kepada konsumen. Dari perspektif perlindungan hukum preventif dan represif, praktik tersebut bertentangan dengan pemenuhan hak konsumen atas kenyamanan serta informasi yang benar, jelas, dan jujur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen memerlukan kepatuhan pelaku usaha, pengawasan oleh Penyedia Jasa Pembayaran dan Bank Indonesia, serta peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen.
Co-Authors Maureen Arum Tiarma Ritonga