Ni Made Sukaryati Karma
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan I Made Oka Sugiadnyana; I Made Sepud; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.188-194

Abstract

Penjatuhan hukuman pidana terhadap anak didasarkan pada nilai-nilai etika yang mencerminkan konsep kemanusiaan serta sesuai berdasar dengan apa yang diatur undang-undang yang telah berlaku. Hal ini menjadi lebih kritis ketika tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana berat, seperti pembunuhan. Permasalahan yang diangkat mengenai 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana oleh yang anak telah berbuat membunuh? dan 2) Bagaimana sanksi terkait pidana terhadap anak tersebut?. Metode yang digunakan yakni hukum normative. Penelitian ini menyimpulkan bahwa seorang anak yang melakukan suatu tindak dari pidana yang termasuk berat turut diberikan sanksi yang mengutamakan asas kepentingan terbaik anak, berdasarkan Pasal 338 KUHP yang menetapkan hukuman penjara maksimal 15 tahun untuk tindak pidana pembunuhan, sehingga untuk tindak pidana pembunuhan dengan pelaku anak dikenakan hukuman maksimal 7,5 tahun sebagaimana Pasal 81 SPPA yang menegaskan yaitu bahwa pada pidana penjara bagi anak diberikan setengah dari maksimal ancaman suatu pidana bagi orang yang dewasa, dan Pasal 79 SPPA
Inovasi Pelayanan Hukum Masyarakat Melalui Posbankum di Desa Apuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli Ni Made Sukaryati Karma; Simon Nahak; I Made Aditya Mantara Putra; Kade Richa Mulyawati; Luh Putu Puspa Yanti
Postgraduated Community Service Journal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pcsj.7.1.2026.44-48

Abstract

Akses terhadap layanan hukum yang adil dan merata masih menjadi persoalan pada tingkat masyarakat desa, termasuk di Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Hasil observasi awal dan wawancara dengan Perbekel Desa Apuan menunjukkan bahwa pemahaman perangkat desa dan masyarakat mengenai keberadaan, fungsi, ruang lingkup, serta mekanisme pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) masih belum optimal. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat desa dan masyarakat mengenai urgensi pembentukan Posbankum sebagai inovasi pelayanan hukum yang mudah dijangkau, sekaligus mendorong penyelesaian permasalahan hukum secara lebih awal melalui konsultasi, edukasi, musyawarah, atau mediasi sesuai kewenangan. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, wawancara, diskusi internal tim, sosialisasi dan penyuluhan hukum, serta pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman perangkat desa mengenai hak memperoleh bantuan hukum, fungsi Posbankum, peran perangkat desa sebagai pengarah awal bagi warga yang menghadapi persoalan hukum, serta ruang lingkup layanan yang dapat diberikan. Posbankum dipandang berpotensi menjadi sarana preventif untuk mencegah persoalan sederhana berkembang menjadi sengketa yang harus diselesaikan melalui litigasi. Kegiatan ini juga menghasilkan rekomendasi agar Desa Apuan menindaklanjuti pembentukan Posbankum melalui penguatan kapasitas perangkat desa, sinergi dengan lembaga bantuan hukum dan instansi pemerintah, serta evaluasi berkelanjutan.