Kade Richa Mulyawati
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Dengan Modus Investasi No Hoax (INOX) Kadek Andika Setya Putra; I. B. Gede Agustya Mahaputra; Kade Richa Mulyawati
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.2.2026.202-209

Abstract

Maraknya kasus investasi bodong atau literasi keuangan yang masih rendah dapat membuat masyarakat mudah tertipu dan tergiur akan keuntungan besar yang dihasilkan dari investasi tersebut. tidak hanya membutuhkan peran masyarakat, tetapi juga dibutuhkan peran lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai platform atau pihak-pihak penyelenggara investasi agar permasalahan dapat diatasi secara menyeluruh. Dalam penelitian ini membahas permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan investasi no hoax di Indonesia? dan 2) Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus investasi no hoax?. Tipe penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Pengaturan investasi No Hoax sudah diatur oleh pemerintah. Pelaku penipuan dengan modus investasi no hoax dikenakan sanksi, namun penerapan sanksinya tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Inovasi Pelayanan Hukum Masyarakat Melalui Posbankum di Desa Apuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli Ni Made Sukaryati Karma; Simon Nahak; I Made Aditya Mantara Putra; Kade Richa Mulyawati; Luh Putu Puspa Yanti
Postgraduated Community Service Journal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pcsj.7.1.2026.44-48

Abstract

Akses terhadap layanan hukum yang adil dan merata masih menjadi persoalan pada tingkat masyarakat desa, termasuk di Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Hasil observasi awal dan wawancara dengan Perbekel Desa Apuan menunjukkan bahwa pemahaman perangkat desa dan masyarakat mengenai keberadaan, fungsi, ruang lingkup, serta mekanisme pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) masih belum optimal. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat desa dan masyarakat mengenai urgensi pembentukan Posbankum sebagai inovasi pelayanan hukum yang mudah dijangkau, sekaligus mendorong penyelesaian permasalahan hukum secara lebih awal melalui konsultasi, edukasi, musyawarah, atau mediasi sesuai kewenangan. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, wawancara, diskusi internal tim, sosialisasi dan penyuluhan hukum, serta pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman perangkat desa mengenai hak memperoleh bantuan hukum, fungsi Posbankum, peran perangkat desa sebagai pengarah awal bagi warga yang menghadapi persoalan hukum, serta ruang lingkup layanan yang dapat diberikan. Posbankum dipandang berpotensi menjadi sarana preventif untuk mencegah persoalan sederhana berkembang menjadi sengketa yang harus diselesaikan melalui litigasi. Kegiatan ini juga menghasilkan rekomendasi agar Desa Apuan menindaklanjuti pembentukan Posbankum melalui penguatan kapasitas perangkat desa, sinergi dengan lembaga bantuan hukum dan instansi pemerintah, serta evaluasi berkelanjutan.