<![CDATA[Penelitian ini menganalisis urgensi redistribusi kewenangan administrasi kewarganegaraan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) kepada Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) dengan menempatkan redistribusi sebagai usulan kebijakan kelembagaan, bukan sebagai kewenangan yang telah berlaku. Dasar analisis utamanya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum dan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier ditelusuri melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, sinkronisasi, dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa redistribusi berpotensi menyederhanakan rantai layanan dan memperkuat interoperabilitas data karena fungsi kewarganegaraan memiliki keterkaitan erat dengan status hukum dan mobilitas lintas negara. Namun, redistribusi tidak dapat dilakukan hanya melalui perubahan struktur organisasi karena kewenangan kewarganegaraan ditetapkan oleh undang-undang. Diperlukan perubahan atau penyesuaian regulasi, desain kelembagaan, kesiapan sumber daya manusia, interoperabilitas AHU Online-SIMKIM-SIAK, serta mekanisme transisi yang menjamin kepastian hukum. Istilah one gate immigration policy dalam penelitian ini diposisikan sebagai pendekatan kebijakan integrasi layanan, bukan sebagai asas hukum positif yang secara eksplisit ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.]]>
