Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM PADA PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd) Febriyani, Devi; Rochaeti, Nur; Wijaningsih, Dyah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.287 KB)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah fenomena universal yang dapat terjadi tanpa memandang usia, profesi, tingkat ekonomi maupun pendidikan dari individu yang mengalaminya. Data Komnas Perempuan pada tahun 2018 untuk periode tahun 2017 menyebutkan Jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling besar adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal (KDRT). Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi pada akhir tahun 2016 dan telah diputus oleh pengadilan pada pertengahan tahun 2017. Pelaku telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun oleh hakim, akibat perbuatannya menyebabkan matinya istri.Permasalahan yang akan diteliti adalah Kebijakan Kriminal berkaitan dengan Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd. Metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan.Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal pada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga telah di atur baik dalam Instrumen Hukum Internasional maupun Instrumen Hukum Nasional yaitu dengan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan terkait pertimbangan hakim dalam Putusan No. 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd telah tepat berdasarkan fakta-fakta yuridis dalam persidangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Â

OPTIMALISASI PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI LEMBAGA LAYANAN RUJUKAN (RUMAH AMAN) DI KOTA SEMARANG Hardiyanti, Marzellina; Purwanti, Ani; Wijaningsih, Dyah
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.361 KB)

Kota Semarang memiliki persentase tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya untuk melakukan perlindungan hukum dan penanganan bagi korban kekerasan perempuan dan anak di Kota Semarang dilakukan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Pemerintah Daerah Kota Semarang memberikan upaya perlindungan bagi korban kekerasan perempuan dan anak dengan mengoptimalkan lembaga layanan rujukan berupa Rumah Aman di Kota Semarang sebagai tempat tinggal sementara korban kekerasan perempuan dan anak yang aman dan nyaman. Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui lembaga layanan rujukan berupa Rumah Aman di Kota Semarang telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada tetapi masih belum optimal. Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan Rumah Aman oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang di antaranya dengan memberikan tenaga konselor serta mulai menggerakkan ruang pemberdayaan bagi penghuni Rumah Aman di Kota Semarang sehingga kualitas layanan Rumah Aman dapat meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan korban kekerasan perempuan dan anak di dalamnya.

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERDA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN GALIAN C DI KABUPATEN BOYOLALI As Syihab, Muflikhuddin; Suteki, Suteki; Wijaningsih, Dyah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.681 KB)

Kabupaten Boyolali merupakan daerah yang kaya akan bahan tambang, terutama bahan tambang Galian Golongan C. Bahan-bahan tambang tersebut sangat potensial untuk diusahakan. Namun demikian, pengusahaan bahan-bahan tambang tersebut berpotensi dan terbukti menimbulkan dampak yang banyak dengan beberapa penyebabnya. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis empiris, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini merupakan tinjauan yuridis sosiologis. Proses pengelolaan galian golongan C oleh pemerintah Kabupaten Boyolali tidak melalui tahapan perencanaan karena usaha tersebut merupakan usaha turun temurun dan dikelola oleh perorangan.Penegakan hukum yang dilakukan yaitu dengan penerapan instrumen administratif, instrumen perdata dan juga instrumen pidana tetapi dalam mengatasi sengketa lingkungan hidup dan juga pertambangan lebih banyak dilakukan penyelesaian diluar pengadilan yaitu melalui negosiasi dan mediasi. Ada beberapa faktor pendorong yang menjadi penyebab suburnya kegiatan tambang illegal, mulai dari faktor ekonomi hingga masalah menghindar dari kewajiban bagi pengusaha pertambangan maupun pihak pemerintah dan penegak hukum. Sehingga pada akhirnya menghasilkan dampak yang buruk pada lingkungan alam & sosial.

PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUK UM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Studi Kasus Pelaku Poligami di Desa Paningkiran dan Desa Sepat Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka) Warni, Wulaning Tyas; Wijaningsih, Dyah; Setiawati, Tity Wahyu
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (818.421 KB)

Poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 khususnya pada pasal 3, dan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 55, pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Poligami.Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan pendalaman melalui observasi dan wawancara secara mendalam untuk mengali sebanyak mungkin data yang dibutuhkan. Terdapat banyak praktik poligami di 2 (dua) lokasi penelitian. Ternyata hasil menunjukkan bahwa praktik poligami diperbolehkan dalam Hukum Islam dalam batasan-batasan dan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan Undang-Undang di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974. Praktik poligami di Desa Paningkiran dan Desa Sepat masih banyak dilakukan, terungkap bahwa praktik perkawinan tersebut tidak memiliki banyak dampak buruk bagi kehidupan perkawinnya.Â

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENGENAI PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BIAS GENDER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Pratama, Galuh Prasetio; Purwanti, Ani; Wijaningsih, Dyah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu daerah yang memiliki otonomi khusus. Dimana otonomi khusus tersebut memberikan kewenangan suatu daerah untuk membuat kebijakan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya, khususnya norma adat Kraton Yogyakarta yang menjadi corak tersendiri bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus, Daerah Istimewa Yogyakarta tetap harus tunduk pada hukum yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia dan dasar negara. Dalam kebijakan yang mengatur mengenai pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dikatakan inkonstitusional dan menyimpang dari dasar negara. Hal ini dikarenakan adanya unsur diskriminatif gender dalam kebijakakan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan socio-legal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada para sumber dan didukung oleh studi kepustakaan. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa kebijakan yang mengatur mengenai pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai bias gender. Dimana suatu kebijakan seharusnya tidak boleh diskriminatif. Karena setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum.

REKOGNISI SETENGAH HATI: PROBLEM PENGATURAN HAK PARTISIPASI ANAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Sodik, Muhammad Fajar; Wijaningsih, Dyah; Suparno, Suparno
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.42527

Pasal 12 Konvensi Hak Anak (KHA) yang mengatur hak partisipasi anak telah mengakui anak sebagai manusia seutuhnya yang berkapasitas untuk berpartisipasi di masyarakat. Pasal tersebut mewajibkan negara penandatangan KHA untuk menjamin hak partisipasi anak. Di Indonesia, Pasal tersebut diadopsi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada gilirannya, partisipasi anak dilembagakan secara formal melalui Forum Anak dan pelibatan anak dalam kebijakan publik. Namun, secara faktual, partisipasi anak dihadapkan pada sejumlah tantangan yang dipengaruhi berbagai aspek, termasuk aspek hukum. Bertolak dari hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab satu pertanyaan penelitian, yakni bagaimana problem pengaturan partisipasi anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian yuridis-normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data sekunder (bahan hukum) bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekognisi hak partisipasi anak di Indonesia masih dilakukan setengah hati karena masih terdapat beberapa problem, meliputi problem ratifikasi Konvensi Hak Anak, problem pengaturan hak partisipasi anak dalam konstitusi Indonesia, dan problem pengaturan hak partisipasi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

PENGARUH KEBIJAKAN KENAIKAN SEWA TANAH TERHADAP WARGA PENYEWA TANAH PT. KERETA API INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOCIO-LEGAL Suprianto, Krisna Danang; Wijaningsih, Dyah; Sulistyawan, Aditya Yuli
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.40063

Tanah-tanah aset PT. Kereta Api yang berada di Kelurahan Sokanandi telah dimanfaatkan oleh warga sekitar sejak jalur kereta api Purwokerto-Wonosobo dimatikan, alhasil banyak didirikan bangunan maupun ditanami tanaman diatas tanah bekas rel jalur tersebut. Adanya pemanfaatan tanh tersebut mendatangkan berbagai manfaat, serta masalah. Adanya problematika yang timbul dari pemanfaatan tanah-tanah di bawah rel kereta api di Sokanandi tidak lepas dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini mengulas: a) bagaimana pengaturan tarif sewa tanah tersebut; b) bagaimana pengaruh sewa tarif tanah tersebut dalam kehidupan mansyarakat apabila ditinjau dari perspektif sosiolegal. Penelitian ini merupakan penelitian empirik sosiologis yang ingin mengkaji bagaimana suatu kebijakan bekerja di masyarakat dan pengaruhnya bagi masyarakat tersebut.

GENDER INEQUALITY AGAINST WOMEN FISHERS IN INDONESIA Purwanti, Ani; Wijaningsih, Dyah; Mahfud, Muh. Afif; Natalis, Aga
Indonesia Law Review Vol. 12, No. 3
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study explores whether or not Law No. 7 of 2016 for the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators, and Salt Farmers discriminates against women. This law supports small fishermen since it requires the government to provide them with financial stability through harvest season output guarantees. On the other hand, we discovered that Law No. 7 of 2016, about the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators, and Salt Farmers, has discriminatory consequences damaging the welfare of female fishermen. Because of sociological and cultural bias, female fishermen are the most neglected segment in the fishing sector. This is in comparison to other individuals employed in the fishing industry. The Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators, and Salt Farmers Act of 2016 do not recognise or compel affirmative action for women fishermen to have equal access to protection and empowerment programmes. Because the law seeks to protect and empower fishermen, fish farmers, and salt producers, this is the case. This makes it exceedingly challenging for female fishermen, who are already socially expected to remain at home and away from the fishing industry. This type of research is qualitative and collects data using a socio-legal methodology. This approach blends legal research with other types of research, including language and contextual research. People feel that patriarchal societies significantly impact the research topic, despite the fact that this is not a legal issue. The results of this study indicate that Law No. 7 of 2016, Concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators, and Salt Farmers, Does Not Adequately Regulate the Fulfillment of the Rights of Women Fishermen. This is because the law only addresses the topic of empowerment and does not address the aspect of protection. Because Maritime Affairs and Fisheries Service employees consider fishermen to be ship owners and crews, women in Kendal Regency, who are equivalent to men in the fishermen's insurance plan, are not eligible for fishermen's insurance and hence cannot obtain it.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search