Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Diponegoro Law Journal Jurnal Dinamika Hukum Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Suara Keadilan Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Legislasi Indonesia
Nur Rochaeti, Nur
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM PADA PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd) Febriyani, Devi; Rochaeti, Nur; Wijaningsih, Dyah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.287 KB)

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah fenomena universal yang dapat terjadi tanpa memandang usia, profesi, tingkat ekonomi maupun pendidikan dari individu yang mengalaminya. Data Komnas Perempuan pada tahun 2018 untuk periode tahun 2017 menyebutkan Jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling besar adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal (KDRT). Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi pada akhir tahun 2016 dan telah diputus oleh pengadilan pada pertengahan tahun 2017. Pelaku telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun oleh hakim, akibat perbuatannya menyebabkan matinya istri.Permasalahan yang akan diteliti adalah Kebijakan Kriminal berkaitan dengan Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd. Metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan.Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal pada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga telah di atur baik dalam Instrumen Hukum Internasional maupun Instrumen Hukum Nasional yaitu dengan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan terkait pertimbangan hakim dalam Putusan No. 6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd telah tepat berdasarkan fakta-fakta yuridis dalam persidangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Legal protection in restitution to the victims of human trafficking Novika, Giofanni Dian; Disemadi, Hari Sutra; Rochaeti, Nur
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 28, No 1 (2020): March
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.215 KB) | DOI: 10.22219/ljih.v28i1.10374

Abstract

The modus operandi offered by traffickers makes victims often deceived by these enticements. This phenomenon is caused by various social factors such as poverty. Reality like this is what makes them easily trapped in the world of slavery. The research method used in this paper is normative juridical research, using the statutory approach and the conceptual approach. Research shows an increase in cases of human trafficking is a serious problem that requires a quick reaction in handling. Legal protection for victims can be specifically protected by restitution or compensation given to the victim or family by the perpetrator.
Elimination of Sexual Violence in Feminist Legal Theory Widyawati, Anis; Pujiyono, Pujiyono; Rochaeti, Nur
JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Vol 6 No 2 (2021): Indonesian Legal Thoughts Amid Various World Legal Thoughts
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v6i2.48346

Abstract

The closeness of women to poverty shows that development still maintains women's subordination and places women in a marginal position. What is the analysis of the Feminist Legal Theorist (FLT) in the elimination of sexual violence? Feminist Legal Theory (FLT) as one of the streams in Philosophy of Law is one of the schools of thought that was born from the main philosophy of the paradigm of Critical Theory Feminist Legal Theory (FLT) as one of the streams in the paradigm of critical theory. It is used to analyze the complexity of the needs of victims, both women, girls, boys, and girls. The Bill on the Elimination of Sexual Violence uses the Feminist Legal Theory (FLT) as an analysis so that in every norm that is formulated this bill always considers what specific experiences of women, especially victims of sexual violence. Legal protection against the elimination of sexual violence is a form of implementation of the second principle of Pancasila, namely a just and civilized humanity.
A Juridical Analysis of the Comparison of Legality Principle in the Indonesian Criminal Code (WvS) and the Draft of New Indonesian Criminal Code (National Criminal Code) Wirabakti, Muhammad Zakaria; Rochaeti, Nur
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i1.3946

Abstract

The principle of legality in the current Indonesian Criminal Code (WvS) is a principle of formal legality. This principle is influenced by the positivist school which only considers law as written legislation/regulations. In contrast to the principle of legality in the current Indonesian Criminal Code, the principle of legality in the Draft of New Indonesian Criminal Code (Indonesia’s Original Criminal Code), or called National Criminal Code, is known as the principle of formal legality and the principle of material legality. The combination of these two principles does not only consider law as a written legislation/regulation but also provides space for customary law or law that exists in society as a basis for proper punishment for a crime as long as the crime has no similarities or is not regulated in the existing laws. This study was normative research, aiming at determining the juridical differences in the legality principle in the current Indonesian Criminal Code (WvS) and the Draft of New Indonesian Criminal Code (National Criminal Code). In this study, the researchers applied a qualitative analysis method.
IMPLEMENTASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI OVERCAPACITY NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG Arifin, Alif Wisuda; Pujiyono, Pujiyono; Rochaeti, Nur
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (809.748 KB)

Abstract

Konsep restorative Justice sebagai bentuk upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan overcapacity narapidana di lembaga pemasyarakatan. Overcapacity pada Lembaga Pemasyarakatan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya tingginya presentase penggunaan pidana penjara pada peraturan yang berlaku. Penerapan konsep restorative justice dapat meminimalisir penggunaan pidana penjara sehingga permasalahan overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan dapat diselesaikan. Metode penelitian pada penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris. Kebijakan restorative justice diatur dalam instrumen hukum internasional dan hukum nasional. Hasil penelitian bahwa Kebijakan formulasi restorative justice dalam menanggulangi overcapacity narapidana telah diatur melalui Vienna Declaration 2000, Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners,Uu No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019, Perjak No. 15 Tahun 2020, Kepdir Badilum MARI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020). Implementasi Konsep Restorative Justice Dalam Upaya Menanggulangi Overcapacity Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh beberapa lembaga seperti: Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan.
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DI TINGKAT KEPOLISIAN DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP DIVERSI YANG BERORIENTASI PADA KORBAN Wibowo, Eko Ari; Rochaeti, Nur
Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v25i1.13352

Abstract

Anak adalah pribadi yang wajib dilindungi hak-haknya, terutama anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi. Diversi sebagai sarana penyelesaian tindak pidana anak melalui proses di luar peradilan merupakan salah satu upaya positif untuk mendapatkan keputusan terbaik bagi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi diatur dalam formulasi hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelesaian tindak pidana anak dengan konsep diversi dapat mengalihkan persepsi negatif masyarakat terhadap juvenile delinquency. Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak diterapkan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan korban tindak pidana. Sehingga dapat tercapai sebuah permaafan dari korban kepada juvenile delinquency.
Implementing of Restorative Justice to Build the Criminal Justice System in Indonesia: A Study of the Batak Toba Justice System Rochaeti, Nur; Prasetyo, Mujiono Hafidh; Park, Ji Hyun
LAW REFORM Vol 19, No 2 (2023)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v19i2.53184

Abstract

The pursuit of fairness and harmony between the realization of rights and duties is a cornerstone of human progress. Restorative justice case resolution represents an endeavor to introduce a non-punitive procedure into Indonesia's criminal justice system as part of its ongoing effort to modernize its legal framework. Restorative justice focuses on healing criminal behavior's harm and shattered relationships. This study examined the feasibility of implementing restorative justice aspects into a national criminal justice system, gaining inspiration from the Toba Batak Indigenous People. The methodology was socio-legal. Dalihan Natolu is recognized as an alternative conflict settlement method for Toba Batak. The traditional leader mediates in this conflict resolution. By Batak customary law, the imposition of sanctions is decided by customary judges or kings. Dalihan Natolu then tells the culprit not to repeat his behavior. Dalihan Natolu involves offenders, victims, families of offenders and victims, and other parties in seeking a fair settlement that emphasizes repair above retribution. This helps Dalihan Natolu solve criminal concerns. In indigenous cultures, customary institutions convene the parties engaged in a crime to provide counsel and find solutions that do not harm or profit only one side. Justice is served, and the victim is not harmed.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TRADING BINARY OPTION DALAM KAJIAN VIKTIMOLOGI (ANALISIS STUDI PUTUSAN NOMOR: 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG) Adli, Muhammad Haidar; Rochaeti, Nur; Sutanti, Rahmi Dwi
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.44479

Abstract

Perkembangan teknologi mempermudah dunia keuangan digital, termasuk trading binary option yang merupakan jenis trading ilegal di Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan banyak publik figur mempromosikannya, menyebabkan kerugian bagi korban. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.sus/2022/PN.Tng, pelaku dijerat dengan Pasal penyebaran berita bohong dan pencucian uang, namun korban tidak mendapat pengembalian kerugian, mengabaikan perlindungan hukum yang seharusnya diterima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan. Perlindungan bagi korban diatur secara tidak langsung dalam KUHP dan KUHAP, secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kajian viktimologi menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang layak bagi korban, menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi. Perlindungan dapat berupa restitusi, serta penggabungan tuntutan ganti kerugian dan gugatan perdata. Memahami konteks dan dampak tindak pidana serta memberikan perlindungan memadai mencerminkan keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan bagi masyarakat.
Politics and Green Financial Crime: Envisioning a Sustainable Democratic Future in Indonesia Putra, Yagie Sagita; Pujiyono, Pujiyono; Rochaeti, Nur; Fernando, Zico Junius
Jurnal Dinamika Hukum Vol 24, No 3 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2024.24.3.4569

Abstract

This research investigates the link between environmental crimes and political corruption in Indonesia, focusing on findings by the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). PPATK reported that approximately 1 trillion Rupiah, derived from green financial crimes such as illegal logging and environmental exploitation, has been funneled into political campaigns ahead of the 2024 elections. These illicit financial flows threaten electoral integrity, environmental sustainability, and democratic governance. Utilizing a normative legal research method with legislative, conceptual, comparative, and futuristic approaches, this study identifies gaps in existing political funding regulations and oversight mechanisms. The findings reveal that the lack of transparency and accountability in campaign financing allows environmental criminals to influence policymaking, thereby weakening green policies and governance. To address this issue, the study proposes actionable solutions: strengthening independent oversight institutions, enforcing strict political financing transparency, adopting a risk-based approach to financial regulations, increasing public participation, and enhancing international cooperation. Collective action from civil society, policymakers, and global partners is imperative to safeguard Indonesia’s democratic values and environmental heritage.Keywords: Environmental Crimes; Green Financial Crime; Indonesia; Politics.
Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana Fernando, Zico Junius; Pujiyono, Pujiyono; Rochaeti, Nur
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2022
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Efforts to recover assets from crime is one of the studies of anti-corruption communities in the world. Through the Draft Law on Asset Confiscation which has been initiated by the government, it is hoped that activities/efforts to recover assets resulting from crimes can be streamlined for the benefit of law enforcement. The concept adopted in the Draft Law on Asset Confiscation is actually very well-founded and also has a very clear purpose, but of course in its presentation there are still gaps that can be criticized and debated, for example related to human rights and principles in law. Criminal acts are nothing but all of this intended for the common good, both for the community as subjects who are subject to the law and also law enforcement officers as implementers of the rules made. The research method used is the normative legal method in the form of library research which is carried out by collecting legal materials, both primary, secondary and/or tertiary. The technique of collecting materials used in this research is literature study. The collected materials were analyzed qualitatively and to classify legal materials, the authors used content analysis.Keywords: Asset Confiscation, Human Rights, Principles of Criminal Law. ABSTRAKUpaya-upaya dalam pemulihan aset dari kejahatan merupakan salah satu kajian dari komunitas-komunitas anti korupsi di dunia. Melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah, diharapkan kegiatan/upaya pemulihan aset hasil kejahatan dapat diefektifkan untuk kepentingan penegakan hukum. Konsep yang diadopsi dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini sesungguhnya telah amat berdasar dan juga memiliki tujuan yang sangat jelas, namun tentu dalam penyajiannya masih saja ada celah yang dapat dikritik dan diperdebatkan, misalnya dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia dan Prinsip-Prinsip di dalam Hukum pidana, tidak lain dan tidak bukan semua itu dimaksudkan untuk kebaikan bersama, baik masyarakat sebagai subjek yang dikenai hukum dan juga aparat penegak hukum sebagai pelaksana dari aturan yang dibuat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier. Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan-bahan yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dan untuk melakukan klasifikasi bahan-bahan hukum, penulis menggunakan analisis isi (content analysis).Kata Kunci: Perampasan Aset, HAM, Prinsip Hukum Pidana.
Co-Authors Adli, Muhammad Haidar Anis Widyawati Arifin, Alif Wisuda Disemadi, Hari Sutra Febriyani, Devi Fernando, Zico Junius Novika, Giofanni Dian Park, Ji Hyun Prasetyo, Mujiono Hafidh Pujiyono Pujiyono Putra, Yagie Sagita Rahmi Dwi Sutanti Wibowo, Eko Ari Wijaningsih, Dyah Wirabakti, Muhammad Zakaria