Garuda - Garba Rujukan Digital

OPTIMALISASI PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI LEMBAGA LAYANAN RUJUKAN (RUMAH AMAN) DI KOTA SEMARANG Hardiyanti, Marzellina; Purwanti, Ani; Wijaningsih, Dyah
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.361 KB)

Kota Semarang memiliki persentase tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya untuk melakukan perlindungan hukum dan penanganan bagi korban kekerasan perempuan dan anak di Kota Semarang dilakukan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Pemerintah Daerah Kota Semarang memberikan upaya perlindungan bagi korban kekerasan perempuan dan anak dengan mengoptimalkan lembaga layanan rujukan berupa Rumah Aman di Kota Semarang sebagai tempat tinggal sementara korban kekerasan perempuan dan anak yang aman dan nyaman. Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui lembaga layanan rujukan berupa Rumah Aman di Kota Semarang telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada tetapi masih belum optimal. Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan Rumah Aman oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang di antaranya dengan memberikan tenaga konselor serta mulai menggerakkan ruang pemberdayaan bagi penghuni Rumah Aman di Kota Semarang sehingga kualitas layanan Rumah Aman dapat meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan korban kekerasan perempuan dan anak di dalamnya.

IMPLEMENTASI PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN SEMUNYING DAN KAITANNYA DALAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS CHRISTMAS, SANDY KURNIA; Hardiyanti, Marzellina
Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v3i2.5739

Lemahnya implementasi pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying menjadi persoalan terkait adanya praktek-praktek diskriminasi didalam menjalankan suatu kebijakan pemerintah. Mengapa implementasi pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat Dayak Iban Semunying masih lemah serta bagaimanakah prinsip-prinsip hak asasi manusia dan Sustainable Development Goals merupakan dua permasalahan yang diangkat dalam artikel ini. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan apa saja hal-hal yang menjadi dasar lemahnya perlindungan terhadap masyarakat adat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat yang berperspektif tujuan pembangunan berkelanjutan

URGENSI OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Hardiyanti, Marzellina; Diamantina, Amalia
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44410

Keberadaan Desa semakin diakui sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan Desa pada sektor pariwisata dikembangkan melalui konsep â€œdesa wisataâ€. Fokus permasalahan pengelolaan desa wisata yang terjadi di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro yaitu belum adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan non doktrinal atau metode yuridis-empiris yang diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder yang dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan diperlukan adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro yaitu sudah ada dasar pengaturan hukum yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perda Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan yang memberikan kewenangan Pemerintah Desa dalam mengelola potensi wisata desa namun belum ada pelaksanaan yang berlanjut dari Pemerintah Desa Wonocolo serta ancaman kerusakan lingkungan hidup terhadap kegiatan penambangan pada sumur-sumur tua yang dilakukan secara terus menerus. Upaya mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan di antaranya dengan membangun sinergitas antara Pemerintah DesaÂ dengan masyarakat setempat agar dapat diberdayakan dalam pengembangan potensi desa wisata yang berkelanjutan.

THE URGENCY OF ENFORCING THE TEACHER'S CODE OF ETHICS IN CREATING CHILD-FRIENDLY SCHOOLS IN THE PURWOREJO DISTRICT Budoyo, Sapto; Widodo, Wahyu; Hardiyanti, Marzellina
Jurnal Meta-Yuridis Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v7i2.19644

Children are the nation's next generation with the right to receive a proper education. Educational services are provided by teachers to children as students based on the teacher's duties and responsibilities. Still, violations often occur by teachers and fellow students in the implementation of education in schools, such as bullying, discrimination, or intolerance. The problem in this article is the need to enforce a teacher code of ethics in assisting child-friendly schools in Purworejo Regency and efforts to encourage the optimization of child-friendly schools in Purworejo Regency. This article uses a juridical-empirical approach which utilizes primary data sources and secondary data which is then analyzed using a descriptive-analytical approach. The results and discussion in this article show that Purworejo Regency needs assistance with a teacher's code of ethics in implementing safe home-based schools because in several schools there are still violations by educators and students in terms of bullying and discriminatory acts so that the implementation of child-friendly based schools is not yet ideal. Efforts to create an ideal child-friendly school in Purworejo Regency are by integrating the roles of stakeholders namely teachers, Regional Apparatus Organizations (Education Service), and the Republic of Indonesia Teachers Association (PGRI) in Purworejo Regency so that child-friendly education in Purworejo can be realized optimally.Â Mentoring, Teachers, Child-Friendly Schools.

URGENSI OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Hardiyanti, Marzellina; Diamantina, Amalia
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44410

Keberadaan Desa semakin diakui sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan Desa pada sektor pariwisata dikembangkan melalui konsep “desa wisata”. Fokus permasalahan pengelolaan desa wisata yang terjadi di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro yaitu belum adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan non doktrinal atau metode yuridis-empiris yang diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder yang dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan diperlukan adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro yaitu sudah ada dasar pengaturan hukum yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perda Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan yang memberikan kewenangan Pemerintah Desa dalam mengelola potensi wisata desa namun belum ada pelaksanaan yang berlanjut dari Pemerintah Desa Wonocolo serta ancaman kerusakan lingkungan hidup terhadap kegiatan penambangan pada sumur-sumur tua yang dilakukan secara terus menerus. Upaya mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan di antaranya dengan membangun sinergitas antara Pemerintah Desa dengan masyarakat setempat agar dapat diberdayakan dalam pengembangan potensi desa wisata yang berkelanjutan.

Strategies for Achieving Gender Justice in Overcoming Multiple Layers of Marginalization Faced by Women Working in the Shallot Industry from an Existentialist Feminist Perspective Hardiyanti, Marzellina; Natalis, Aga; Claude Geofrey Mahoro, Jean
Jurnal Meta-Yuridis Vol 8, No 2 (2025)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v8i2.25044

Women who work as shallot sellers are vulnerable to the non-fulfillment of their fundamental labor rights, ranging from the right to receive fair wages to the right to protection from discrimination at work. This study focuses on understanding and analyzing the reasons for the need to protect and fulfill the rights of female shallot harvesters. It examines the reality of female shallot harvesters through an intersectional feminist approach, as outlined by Simone De Beauvoir, and proposes strategies for fulfilling the rights of female shallot harvesters based on gender justice and sustainability. This research employs a non-doctrinal research approach, utilizing a socio-legal perspective that combines primary and secondary data through descriptive-analytical and socio-cultural methods. The results of this research and discussion show that female shallot harvesters need protection and fulfillment of their rights because their welfare and wages are still below the regional minimum wage standard, and their working hours are unlimited as stipulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, as well as gender bias issues for female shallot harvesters. The relevance of gender bias and the fulfillment of the rights of female onion peeling workers can be linked to the multiple vulnerabilities faced by women. The position of women, who are often placed after men, is highlighted in Simone de Beauvoir's work The Second Sex with an intersectional approach. This intersectional approach sees the multiple vulnerabilities faced by female shallot peeling workers, not only in terms of unmet decent wage standards but also in terms of gender bias issues. The strategy to fulfill the rights of female shallot sellers needs to be pursued through gender-responsive policies that guarantee the sustainability of their economy in terms of fair wages, appropriate working hours, and employment agreements in accordance with applicable regulations, as well as the right to protection from discrimination at work.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search