Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

CRIMINAL LAW PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS AGAINST HUMAN TRAFFICKING: A NORMATIVE ANALYSIS Taufan
istinbath Vol. 25 No. 1 (2026): Contextualizing Islamic Law and Economics
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v25i1.1249

Abstract

Human trafficking remains a serious threat to Indonesian migrant workers, and Indonesia stayed in Tier 2 of the US Trafficking in Persons Report throughout 2015–2024. This article examines how criminal law protects Indonesian migrant workers against trafficking and where that protection falls short. It asks (1) how national legislation protects migrant workers from prevention before and during work through to the criminal justice process, and (2) what gaps separate the norms from their implementation and how those gaps can be closed, including in light of maqasid al-shariah. Using normative legal research with statute and conceptual approaches, the study analyzes the Anti-Trafficking Law (Law No. 21 of 2007), the Migrant Worker Law (Law No. 18 of 2017), the witness and victim protection legislation, and the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023, in force since 2 January 2026), and compares these norms with implementation data reported by the U.S. Department of State and Indonesian sources. The findings show that the normative framework is largely adequate: it defines the offense, extends liability to corporations and organized groups, and recognizes victims’ rights to restitution, compensation and rehabilitation. The main weaknesses lie in implementation: complaints showing trafficking indicators are rarely referred to law enforcement, oversight of recruitment is weak, restitution is seldom pursued, and data are fragmented. Maqasid al-shariah, through the protection of religion, life, intellect, family and property, supports treating these gaps as failures to protect basic human interests. The article closes with recommendations on referral, recruitment oversight, restitution, data integration and legal harmonization.
Penegakan Kejahatan Lingkungan Melalui Fungsi PerangkatPeradilan Pidana dan Lembaga Adat (Studi Pada Majelis KramaDesa Kabupaten Lombok Utara) Taufan; Aryadi Almau Dudy; Ahwan; Ruli Ardiansyah
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.673

Abstract

Kejahatan lingkungan hidup di daerah menghadapi keterbatasan pendekatan peradilan pidana formal yang cenderung berorientasi pada pemidanaan pelaku dibandingkan pemulihan kerusakan ekologis. Di Kabupaten Lombok Utara, Majelis Krama Desa (MKD) merupakan lembaga kemasyarakatan berbasis adat yang memiliki legitimasi sosial dalam menjaga keseimbangan hubungan masyarakat dan lingkungan melalui norma awig-awig. Penelitian ini bertujuan, pertama, menganalisis eksistensi MKD dalam penyelesaian masalah hukum di Kabupaten Lombok Utara; dan kedua, menganalisis bentuk serta potensi penegakan kejahatan lingkungan melalui fungsi MKD dalam hubungannya dengan sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan sosiologis (sociological approach). Data diperoleh melalui penelitian lapangan, wawancara, serta studi terhadap peraturan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MKD memiliki kedudukan kelembagaan yang nyata dan telah terbentuk di 34 dari 43 desa di Kabupaten Lombok Utara sampai dengan tahun 2025. Ruang penyelesaian MKD meliputi tindak pidana ringan dan delik aduan, perkara perdata, serta sengketa adat yang difasilitasi melalui perundingan, mediasi, dan mekanisme penyelesaian berbasis adat. Dalam konteks lingkungan, MKD berpotensi memperkuat pencegahan dan pemulihan ekologis melalui awig-awig, musyawarah adat, dan sanksi yang berorientasi pada pemulihan. Namun, belum terdapat mekanisme integrasi yang jelas antara penyelesaian adat dan sistem peradilan pidana formal. Oleh karena itu, diperlukan model integrasi komplementer berbasis restorative justice yang mempertahankan kewenangan formal negara sekaligus memperkuat peran MKD dalam pemulihan ekologis dan ketertiban sosial di tingkat lokal.