Garuda - Garba Rujukan Digital

Problematika Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dana Desa Suheflihusnaini Ashady; Aryadi Almau Dudy
Unizar Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i1.34

The implementation of regional authorities and the allocation of village funds that should be used for welfare and development at the village level have instead become new grounds for corruption for some elements. Law enforcement that is able to provide a deterrent effect on perpetrators is very important so that the idea and application of restorative justice to perpetrators of corruption in village funds needs to be studied further in terms of how the limitations of the application of restorative justice by law enforcement officials in a crime and whether the application of restorative justice against acts of corruption in village funds to fulfill the principle of legal certainty. This research is a normative research with a statutory approach (the statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results of the study show that law enforcement officials in implementing restorative justice for a crime must pay attention to the specified conditions, for corruption crimes cannot be applied to restorative justice based on the Head of Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice and the Prosecutor's Office Regulations of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice; Next, the application of law must not ignore the principle of legal certainty. Legal certainty also means the clarity of norms that become a reference for behavior, these norms contain consistency, both internally in the law and horizontal consistency with others or vertical consistency with higher laws and regulations. The application of restorative justice to criminal acts of corruption (including corruption in village funds) has violated the principle of legal certainty as well as ignoring the value of justice and the usefulness of law, so its application must be reviewed.

POLA DAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN TRAFFICKING IN PERSONS DI LOMBOK TIMUR Nunung Rahmania; Atika Zahra Nirmala; Zahratul'ain Taufik; Aryadi Almau Dudy; Suheflihusnaini Ashady
Dialogia Iuridica Vol. 15 No. 1 (2023): Dialogia Iuridica Journal Vol. 15 No. 1 Year 2023
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v15i1.7564

Human Trafficking is an iceberg phenomenon that is growing all over the world including in Indonesia. Indonesia is a tier 2 surveillance country because human trafficking cases are still high and one of the regions contributing to human trafficking cases is East Lombok Regency, West Nusa Tenggara. The purpose of this study is to analyze and find out how pattern of human trafficking in East Lombok and the role of the East Lombok Regency government in preventing human trafficking. The results showed that first, pattern human trafficking in East Lombok Regency which starts from the recruitment process carried out by neighbors, family, friends, and people who first go abroad, document forgery and manipulation of victims' data are made outside the East Lombok Regency area, and the departure process is relay and departure is not from East Lombok Regency but from the area where the documents are made. Second, the role of the East Lombok Regency Government for prevent human trafficking by conducting scheduled socialization in villages/villages that are vulnerable to human trafficking victims, forming Productive Migrant Villages, and providing training to retired migrant workers/families by forming novice business heroes. However, the Government's efforts to prevent human trafficking have not been maximized and effective due to the lack of coordination between related institutions and public awareness of the dangers of trafficking in persons.

Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berbasis Viktimologi Ruly Ardiansyah; Aryadi Almau Dudy; Suheflihusnaini Ashady
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.1062

Korban kejahatan memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam memberikan keterangan untuk mengungkap tindak pidana. Namun, sistem peradilan pidana di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pelaku, sehingga perlindungan terhadap korban belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan korban kejahatan dan bentuk perlindungan hukumnya dari perspektif viktimologi. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap UUD NRI Tahun 1945, KUHAP, KUHP Nasional, Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban masih lebih sering diposisikan sebagai saksi daripada subjek yang memiliki hak penuh dalam proses peradilan. Meski demikian, perkembangan regulasi telah memperkuat hak korban melalui perlindungan, restitusi, kompensasi, pendampingan, dan pemulihan. Perspektif viktimologi menegaskan pentingnya perlindungan korban untuk mencegah viktimisasi sekunder dan mewujudkan keadilan substantif.

Kritik Terhadap Aspek Prosedural dan Keadilan Penerapan Restitusi Dalam Putusan Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel Suheflihusnaini Ashady; Aryadi Almau Dudy
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.398

Isu yang diangkat adalah penalaran hakim dalam penjatuhan pidana restitusi terhadap Para Terdakwa. Korban dalam perkara ini adalah seorang Asisten Rumah Tangga dan Pelakunya terdiri dari beberapa orang yaitu Majikan beserta Para Asisten Rumah Tangga yang lainnya. Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun terhadap Terdakwa I dan 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa II, padahal ancaman pidana pada Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT yang dikenakan kepada Para Terdakwa adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun. Ringannya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut, salah satu dasarnya adalah pemberian restitusi oleh Para Terdakwa kepada Korban. Hasil anotasi menunjukkan bahwa Penalaran hakim terkait restitusi dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga pada putusan nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tentu merupakan terobosan yang patut untuk diapresiasi. Meskipun demikian, seyogyanya hakim tetap mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Kemudian, penjatuhan lamanya pidana tentu tidak hanya memperhatikan soal restitusi yang diberikan oleh Para Terdakwa, namun memperhatikan pula apakah jumlah tersebut memberatkan Para Terdakwa atau tidak. Pidana hendaknya dapat menjerakan pelaku sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perspektif Pemenuhan Hak Korban Kekerasan: (analisis konstruksi dakwaan dalam putusan nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel Suheflihusnaini Ashady; Aryadi Almau Dudy
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.349

Dengan berkembangnya undang-undang tindak pidana khusus saat ini, maka ketika terjadi suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut dapat saja memenuhi rumusan beberapa pasal sekaligus. Dalam kondisi demikian, maka kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam pengenaan pasal terhadap pelaku akan berdampak pula terhadap pemenuhan hak-hak korban. Penerapan pasal yang tidak berorientasi terhadap korban dalam dakwaan tentu saja mengakibatkan tidak terpenuhinya dengan maksimal segala hak-hak korban sehingga korban tidak merasa puas dengan hasil penanganan perkara tersebut. Disamping itu, penerapan pasal yang tidak tepat juga dapat mengakibatkan kerugian terhadap korban yang menginginkan keadilan. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan penerapan pasal terhadap pelaku dan penyusunan surat dakwaan sangat penting karena berkaitan dengan hak pelaku, korban, keluarga korban dan rasa keadilan masyarakat. Dalam putusan nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel, tidak diterapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengakibatkan kerugian bagi korban dan kerugian juga terhadap keluarga korban, meskipun pelaku tetap mendapatkan hukuman karena dakwaan yang dikenakan terbukti di Pengadilan

Penyebaran Konten Seksual di Ruang Digital: Kajian Perbandingan Pendekatan Hukum Indonesia dan Singapura Aryadi Almau Dudy; Suheflihusnaini Ashady
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.231

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang digital sebagai arena ekspresi sekaligus memunculkan tantangan hukum baru, terutama dalam hal penyebaran konten seksual. Indonesia dan Singapura, sebagai dua negara dengan tradisi hukum yang berbeda, sama-sama menghadapi persoalan ini dengan strategi dan struktur hukum yang kontras. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan hukum terhadap penyebaran konten seksual digital di kedua negara melalui pendekatan metodologi hukum perbandingan yang meliputi pendekatan historis, fungsional, struktural, analitis, dan law-in-context. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia cenderung menggunakan pendekatan normatif-kultural berbasis nilai sosial dan tafsir aparat, sedangkan Singapura mengandalkan sistem teknokratik yang rasional, administratif, dan preskriptif. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan variasi dalam norma hukum, tetapi juga dalam struktur kelembagaan dan orientasi ideologis terhadap moralitas digital. Penelitian ini diharapkan memberikan perspektif kritis terhadap pembentukan hukum pidana digital yang seimbang antara perlindungan kesusilaan dan kebebasan berekspresi.

Prinsip Plurium Litis Consortium: Bagaimana Parameternya Dalam Gugatan Wanprestasi: (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Sel.) Suheflihusnaini Ashady; Aryadi Almau Dudy
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.234

Gugatan Plurium Litis Consortium atau gugatan kurang pihak mengakibatkan putusan Niet Ontvankelijke verklaard (NO), padahal persidangan yang telah dilalui menguras biaya, waku dan tenaga. Ketiadaan parameter penerapan prinsip kurang pihak dalam bentuk undang-undang perdata mengakibatkan ketidakseragaman penerapan dalam praktik oleh Hakim. Prinsip ini berkembang dalam putusan-putusan hakim yang kemudian dijadikan sebagai yurisprudensi. Apabila putusan hakim adalah Niet Ontvankelijke verklaard maka tentu tidak sejalan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitupula dengan prinsip litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya. Penelitian ini dilakukan secara normative dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan kasuistis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam gugatan yang dasarnya adalah perjanjian, maka yang dapat menjadi para pihak ketika terjadi sengketa hanyalah pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, yang tertera didalam perjanjian tersebut. Selain itu, pada saat dibuatnya perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, hakim harus mempertimbangkan apakah prinsip pacta sun servanda dan itikad baik telah dilakukan oleh para pihak.

Ketidakpastian Hukum Lembaga Jaminan Fidusia dalam Perspektif Kreditur yang Beritikad Baik di Indonesia Allan Mustafa Umami; Aryadi Almau Dudy
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Security Institution is a means to provide legal protection for creditors in order to obtain debt repayment from debtors. Fiduciary Guarantee is a material guarantee in the form of movable and immovable objects that are not included in the objects of Mortgage and Mortgage. Fiduciary guarantees are characterised by the transfer of ownership rights from the fiduciary grantor to the fiduciary recipient. The control of the object of fiduciary guarantee is vested in the fiduciary. Law No. 42/1999 on Fiduciary Guarantee grants preferential rights. The fiduciary beneficiary also has the right to execute the object of the fiduciary guarantee if the debtor defaults. Starting from the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 18/PUU-XVII/2019 which interprets Article 15 of Law Number 42 of 1999 that if the debtor defaults, the creditor has no right without a court decision to execute the object of fiduciary security. The problem in this research is what causes legal uncertainty of fiduciary security institutions in Indonesia in the perspective of good faith creditors? The result of this research is the cause of legal uncertainty is the implementation in the field is not in accordance with Law Number 42 Year 1999. The decision of the Constitutional Court (MK) Number 18 / PUU-XVII / 2019 further complicates good faith creditors to obtain rights in the form of returning their debts from debtors.

Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dengan China Nyi Ayu Najma Bulan Iskandar; Aryadi Almau Dudy
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 3 No. 2 (2026)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65945/juridische.v3i2.71

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi antara Indonesia dan China. Melalui pendekatan yuridis normatif dan metode perbandingan hukum, penelitian ini mengeksplorasi perbedaan dalam penerapan sanksi pidana, kebijakan kriminal, serta komitmen politik kedua negara dalam pemberantasan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan China sama-sama memiliki regulasi mengenai pidana mati dan hukuman berat bagi koruptor, implementasi di lapangan sangat berbeda. China cenderung lebih tegas dan konsisten dalam menindak pelaku korupsi, termasuk dengan penerapan hukuman mati, sementara di Indonesia masih terjadi kelemahan dalam eksekusi hukuman maksimal. Selain itu, sistem hukum China juga telah mengatur sanksi terhadap perusahaan swasta dan pemanfaatan jabatan oleh kerabat pejabat negara, hal yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia. Penelitian ini menyarankan agar Indonesia memperkuat sistem hukum dengan menegaskan ancaman pidana, memperluas ruang lingkup hukum terhadap pelaku non-individu, dan memperbaiki celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku korupsi.

Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polresta Mataram) Lusi Ilantika; Nanda Ivan Natsir; Aryadi Almau Dudy
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65945/juridische.v3i1.88

Penelitian ini bertujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis upaya preventif Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Mataram, mengetahui dan menganalisis peran penegakan hukum Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Mataram. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat akademis, manfaat teoritis, serta manfaat praktis. Metode pendekatan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran Kepolisian Mataram dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika oleh anak sangat penting, Upaya preventif Kepolisian Resort Mataram dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di kalangan anak melibatkan edukasi di sekolah, sosialisasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Penegakan hukum dilakukan melalui penyidikan, pencegahan, dan koordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan perlindungan anak. Secara keseluruhan, upaya Kepolisian efektif dengan pendekatan keadilan restoratif yang fokus pada rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search