Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Risalah Kenotariatan Unizar Law Review
Ahwan
Universitas Mataram
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Studi Komparatif Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Mutual Legal Assistance Australia Dan Asean Ika Yuliana Susilawati; Ahwan
Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v8i1.93

Abstract

Mutual Legal Assistance merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian Indonesia tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi melalui Mutual Legal Assistance secara Bilateral dengan Australia dan secara Multilateral dengan ASEAN. Metode yang digunakan yaitu Yuridis Normatif dengan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan norma-norma yang berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri melalui Mutual Legal Assistance. Bentuk dan isi perjanjian Indonesia baik dengan Australia maupun ASEAN sama-sama mengatur mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, namun perjanjian Mutual Legal Assistance dengan Australia hanya korupsi dengan jenis suap saja yang dapat dimintakan Bantuan perampasan dan pada perjanjian dengan ASEAN, perampasan asset hasil tindak pidana korupsi tidak berlaku untuk putusan pengadilan yang terjadi sebelum berlakunya perjanjian.
Perbandingan Sanksi Pidana Pada Kuhp Lama, Kuhp Nasional Dan Criminal Code Romania 2017 Yuni Ristanti; Ahwan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.403

Abstract

Penelitian ini membahas perbandingan sistem sanksi pidana antara KUHP Lama, KUHP Nasional 2023 Indonesia, dan Criminal Code Romania 2017. Tujuan makalah ini adalah untuk mengkaji perbedaan dan persamaan filosofi, struktur, serta mekanisme pemidanaan pada masing-masing sistem hukum, serta dampaknya terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-komparatif dengan pendekatan mazhab hukum dan analisis pasal-pasal yang berlaku di ketiga kode pidana tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Lama masih berorientasi pada keadilan retributif klasik dengan dominasi pidana penjara dan pidana mati, sedangkan KUHP 2023 mengusung paradigma utilitarian dan restoratif dengan perluasan jenis pidana dan penguatan prinsip proporsionalitas. Criminal Code Romania 2017 menampilkan sistem yang lebih modern dan humanis, menghapus pidana mati, mengedepankan individualisasi hukuman, serta mengadopsi mekanisme pengawasan dan denda yang lebih adil. Pembaruan KUHP 2023 menempatkan Indonesia pada jalur harmonisasi dengan standar global dan sekaligus mempertahankan karakteristik lokal dalam sistem pemidanaan nasional.
Keamanan Siber Sebagai Bagian Dari Due Process of Law Dalam Penegakan Hukum Pidana Ahwan; Ufran
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v7i1.432

Abstract

Digitalisasi penegakan hukum pidana telah menjadikan data pribadi dan bukti digital sebagai fondasi utama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Ponsel, metadata komunikasi, rekaman elektronik, serta basis data perkara kini berfungsi sebagai “bahan bakar” proses pidana modern. Namun, kerangka hukum acara dan praktik penegakan hukum masih kerap memposisikan keamanan siber sebagai urusan administratif atau teknis, bukan sebagai bagian dari jaminan prosedural. Akibatnya, kebocoran, manipulasi, dan penyalahgunaan data berpotensi menggerus hak privasi, merusak integritas pembuktian, melemahkan prinsip fair trial, serta memicu reviktimisasi korban. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta ditopang kajian perbandingan dan kebijakan internasional. Artikel ini berargumen bahwa keamanan siber merupakan prasyarat esensial due process of law dalam penegakan hukum pidana berbasis data. Pemenuhan due process tidak cukup dinilai dari legalitas pengumpulan data, tetapi harus mencakup tata kelola keamanan sepanjang siklus hidup data dan bukti digital. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan parameter operasional due process digital yang menekankan akuntabilitas, auditabilitas, pembatasan akses, perlindungan korban dan saksi, serta mekanisme pemulihan yang efektif.
Co-Authors Ika Yuliana Susilawati Ristanti, Yuni Ufran