Nuziana, Muhammad Ziad
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KOMERSIALISASI RESTORATIVE JUSTICE MELALUI TINJAUAN MORFOGENESIS SOSIAL DALAM PRAKTIK PENYELESAIAN PERKARA DI INDONESIA Nuziana, Muhammad Ziad; Amanatin, Elsa Lutmilarita
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 6, No 3 (2025): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v6i3.72202

Abstract

Artikel ini mengkaji fenomena komersialisasi restorative justice di Indonesia dengan menggunakan kerangka teori morfogenesis sosial Margaret Archer. Restorative justice yang semula lahir sebagai pendekatan penyelesaian perkara berbasis pemulihan dan keadilan komunal kini mengalami pergeseran makna akibat penetrasi logika pasar ke dalam sistem hukum. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana struktur, budaya, dan agen berinteraksi dalam proses komersialisasi praktik restorative justice serta implikasinya terhadap akses keadilan masyarakat. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka sistematis terhadap literatur sosiologi hukum dan kebijakan hukum pidana dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Temuan menunjukkan bahwa komersialisasi restorative justice merupakan hasil dari interaksi kompleks antara morfogenesis struktural berupa perubahan regulasi, morfogenesis kultural berupa pergeseran nilai keadilan, serta peran agen sebagai mediator dan advokat yang beroperasi dalam logika profit. Proses ini menghasilkan bentuk baru restorative justice yang semakin eksklusif dan tidak terjangkau oleh kelompok rentan. Artikel ini menyimpulkan bahwa tanpa regulasi yang ketat dan komitmen negara terhadap nilai keadilan restoratif yang autentik, komersialisasi akan terus memperlemah potensi transformatif dari pendekatan ini.
STATE-CORPORATE CRIME DAN EKOSIDA: TINJAUAN SOSIOLOGI AGRARIA TERHADAP MEGA-KORUPSI SEKTOR KEHUTANAN KASUS PT DUTA PALMA Nuziana, Muhammad Ziad; Santoso, Meilanny Budiarti
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 6, No 2 (2025): Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v6i2.72204

Abstract

Mega-korupsi sektor kehutanan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group merupakan salah satu kasus korupsi dan pencucian uang terbesar dalam sejarah penegakan hukum Indonesia, dengan total potensi kerugian perekonomian negara yang diestimasi mencapai lebih dari Rp78 triliun berdasarkan tuntutan Kejaksaan Agung. Kasus ini menandai perubahan paradigma dalam memahami korupsi di sektor agraria, di mana destruksi yang ditimbulkan tidak hanya sekadar diukur berdasarkan kerugian finansial negara, melainkan juga pada kerusakan ekologis (ekosida) dan perampasan ruang hidup masyarakat adat. Artikel ini bertujuan untuk menyintesis literatur ilmiah mengenai mekanisme state-corporate crime dan dampak sosiologis dari korupsi agraria tersebut menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Data diambil melalui penelusuran pustaka ilmiah bereputasi dalam rentang 2014-2024 di basis data Scopus, Google Scholar, Portal Garuda, dan INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, dengan protokol seleksi berbasis kriteria inklusi-eksklusi ketat yang menghasilkan 15 artikel final untuk dianalisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh PT Duta Palma difasilitasi oleh jaringan patronase transaksional antara elit politik lokal dan korporasi melalui manipulasi instrumen perizinan lahan hutan lindung, yang beroperasi secara sistematis sejak era desentralisasi. Secara sosiologis, alih fungsi lahan ilegal seluas 37.095 hektare ini memproduksi kemiskinan struktural, alienasi spasial masyarakat adat, dan konflik agraria berkepanjangan di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Studi ini menggarisbawahi pentingnya integrasi pendekatan kriminologi hijau dan sosiologi hukum dalam penegakan hukum anti-korupsi, serta perlunya perancangan ulang kebijakan agraria yang berfokus pada keadilan ekologis dan pengakuan penuh atas hak spasial komunitas lokal.