<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor penyebab keterlambatan pembangunan Rumah Sakit Batua Raya serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum kontraktor terhadap kerugian yang timbul. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan Perundang-undangan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penyelesaian proyek RS Batua dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kelemahan dalam perencanaan proyek, ketidak sesuaian spesifikasi teknis bangunan dengan standar rumah sakit tipe c, serta lemahnya sistem pengendalian mutu dan verifikasi progres pekerjaan yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara nilai pembayaran dan capaian fisik di lapangan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan seperti cuaca yang sempat menghambat proses konstruksi, serta intervensi hukum yang muncul setelah adanya temuan audit terkait dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan. Proses hukum tersebut menyebabkan proyek dihentikan dan dinilai sebagai total loss, sehingga seluruh aktivitas pembangunan tidak dapat dilanjutkan sebelum adanya kepastian hukum dan hasil audit lanjutan mengenai kelayakan bangunan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tanggung jawab kontraktor dalam proyek konstruksi pemerintah tidak hanya terbatas pada sanksi administratif berupa denda keterlambatan, tetapi dapat berkembang menjadi tanggung jawab hukum yang lebih luas. Bentuk tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab atas kegagalan bangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, tanggung jawab kontraktual berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta potensi tanggung jawab perdata atas kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual. Dampak keterlambatan proyek ini juga menimbulkan kerugian tidak langsung bagi pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk beban anggaran tambahan untuk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sementara. Dengan demikian, permasalahan keterlambatan proyek konstruksi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga menyangkut tata kelola proyek, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan publik. The purpose of this study is to analyze the factors causing delays in the construction of Batua Raya Hospital and to examine the form of legal responsibility of the contractor for the resulting losses. The method used is empirical juridical research with a statutory approach and field studies. The research results show that the delay in the completion of the Batua Hospital project is influenced by a combination of internal and external factors. Internal factors include weaknesses in project planning, discrepancies between the building’s technical specifications and type C hospital standards, as well as a weak quality control system and work progress verification, which result in mismatches between payment amounts and physical achievements in the field. Meanwhile, external factors include environmental conditions such as weather, which temporarily hindered the construction process, as well as legal interventions arising after audit findings regarding alleged non-compliance in the execution of work. The legal process caused the project to be halted and was considered a total loss, so all construction activities could not continue until there was legal certainty and the results of a further audit on the building’s feasibility. In addition, this study also shows that the contractor’s responsibility in government construction projects is not only limited to administrative sanctions in the form of delay fines, but can develop into broader legal liabilities. These forms of responsibility include liability for building failures as regulated in Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, contractual liability based on government procurement of goods and services provisions, as well as potential civil liability for losses arising from the non-Jujillment of contractual obligations. The impact of this project’s delay also causes indirect losses for the local government and the community, including additional budget burdens for providing temporary healthcare facilities. Thus, the issue of construction project delays is not only related to the technical aspects of work implementation, but also concerns project governance, legal certainty, and the protection of public interests.]]>
