<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen perumahan yang telah memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli serta upaya pemenuhan hak konsumen ketika pengembang dinyatakan pailit. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus kepailitan PT Aero Multi Karya Makassar. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan kurator dan hakim pengawas, serta kuesioner kepada konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan melalui mekanisme pengecualian objek rumah dari boedel pailit bagi konsumen yang telah melunasi pembayaran, menguasai objek rumah, dan tidak terdapat klaim ganda. Pemenuhan hak konsumen dilakukan melalui pengakuan sebagai kreditur atau pembeli beritikad baik, verifikasi klaim oleh kurator, serta pemberian pilihan hukum kepada konsumen. Namun, pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi kendala berupa status aset, klaim ganda, serta keterbatasan pemahaman konsumen terhadap proses kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi dan pemahaman hukum agar hak konsumen dapat terpenuhi secara optimal. This study aims to analyze the forms of legal protection available to housing consumers who have fulfilled their obligations under sale and purchase agreements, as well as the efforts to fulfill consumer rights when a housing developer is declared bankrupt. The research applies a normative-empirical legal method through statutory and case study approaches concerning the bankruptcy of PT Aero Multi Karya Makassar. Data were obtained through literature review, interviews with the curator and supervisory judge, and questionnaires distributed to affected consumers. The results indicate that legal protection is provided through mechanisms allowing the exclusion of housing objects from the bankruptcy estate for consumers who have fully paid, occupied the property, and are free from double claims. Consumer rights fulfillment is conducted through recognition as creditors or good-faith buyers, claim verification by the curator, and provision of legal options for consumers. However, implementation still faces obstacles, including asset ownership status, double claims, and limited consumer understanding of bankruptcy procedures. Therefore, improved transparency and legal awareness are necessary to ensure optimal protection and fulfillment of consumer rights.]]>
