Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.573
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Clavia: Journal of Law
Abdurrifai Abdurrifai
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
KEKUATAN MENGIKAT AKTA VAN DADING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH Desy Destiyani Mangirik; Andi Tira; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8771

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis (1) kekuatan mengikat Akta Van Dading, (2) menganalisis efektivitas Akta Van Dading dalam penyelesaian sengketa tanah Putusan perkara perdata Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Tim. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif-empiris, yang mengkaji dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, Putusan pengadilan, dan pendapat sarjana, dan penelitian empiris bergantung pada pendapat hakim dan advokad. Data ini dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan wawancara terhadap hakim dan advokad. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) kekuatan mengikat Akta Van Dading memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan sifat putusan hakim yang menghukum (condemnatoir), serta sesuai prinsip hukum perjanjian merupakan perikatan bagi kedua belah pihak. (2) Efektivitas Akta Van Dading dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Mimika belum sepenuhnya efektif, dikarenakan belum terlaksana isi perjanjian yaitu penentuan nilai ganti rugi oleh tim appraisal, serta penyerahan ganti rugi kepada pihak penggugat paling lambat enam bulan setelah laporan appraisal diserahkan juga belum direalisasikan. Keberhasilan penerapan Akta Van Dading tetap bergantung pada itikad baik para pihak. This research was conducted to analyze (1) the binding legal force of the Van Dading Deed and (2) to assess its effectiveness in resolving land disputes in Civil Case Decision Number 102/Pdt.G/2024/PN Tim. The research method employed is a normative-empirical approach, which involves document analysis using various secondary data sources such as legislation, court decisions, scholarly opinions, and empirical research that relies on the perspectives of judges and legal advocates. The empirical data were collected through field research by conducting interviews with judges and lawyers. The findings indicate that the Van Dading Deed possesses legal force equivalent to a final and binding court decision, with the nature of a condemnatory judgment. In accordance with the principles of contract law, it constitutes a binding obligation for both parties. However, the effectiveness of the Van Dading Deed in resolving land disputes in Mimika Regency has not been fully realized, due to the unfulfilled terms of the agreement specifically, the determination of compensation value by an appraisal team and the delivery of compensation to the plaintiff within six months after the appraisal report is submitted, both of which have yet to be implemented. The success of the Van Dading Deed's application ultimately depends on the good faith of the parties involved.
WANPRESTASI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN: STUDI KASUS PT. MEGA FINANCE MAKASSAR Juli Mardiani; Abd. Haris Hamid; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8777

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Mega Finance Cabang Makassar, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Perjanjian pembiayaan kosumen merupakan perjanjian tidak bernama yang berlandaskan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Dalam praktiknya, seringkali terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, baik berupa keterlambatan pembayaran, pelanggaran klausul, hingga pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa PT. Mega Finance menerapkan penyelesaian melalui pendekatan non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan eksekusi jaminan fidusia. Namun, hambatan yang dihadapi meliputi kendala hukum, resistensi dari debitur, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi hukum dan perbaikan sistem internal perusahaan guna mengoptimalkan proses penyelesaian sengketa pembiayaan. This study aims to analyze the dispute resolution mechanisms for breaches of contract in consumer financing agreements at PT Mega Finance, Makassar Branch, as well as to identify the obstacles encountered during implementation. Consumer financing agreements are innominate contracts based on the principle of freedom of contract as regulated in the Indonesian Civil Code (KUH Perdata). In practice, breaches of contract often occur, such as late payments, violations of contractual clauses, or unauthorized transfer of collateral objects. This research employs a normative-empirical legal method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, literature review, and internal company documentation. The results indicate that PT. Mega Finance implements non-litigation approaches such as negotiation, mediation, and fiduciary collateral execution to resolve disputes. However, several challenges persist, including legal constraints, debtor resistance, and a lack of public understanding regarding their rights and obligations in financing agreements. This study recommends increased legal awareness and improvements to the company's internal systems to enhance dispute resolution effectiveness.
EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR Qinayah Dewita; Andi Tira; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8788

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Makassar; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam proses mediasi di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, Sumber data primer diperoleh melalui wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) mediasi telah diterapkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa tanah, namun pelaksanaannya belum berjalan secara efektif. Dari 21 kasus sengketa tanah yang tercatat selama periode 2022–2024, hanya 4 kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, sementara sisanya diselesaikan melalui jalur litigasi; (2) Faktor-faktor penyebab kegagalan mediasi antara lain: ketidakhadiran salah satu pihak dalam forum mediasi, ketidaklengkapan dokumen administratif, kesulitan menyatukan waktu kehadiran para pihak, ketidakpahaman terhadap prosedur mediasi, serta sikap tidak kooperatif dan merasa paling benar dari salah satu pihak yang menghambat proses kompromi. meskipun mediasi merupakan sarana penyelesaian sengketa yang murah dan cepat, efektivitasnya sangat bergantung pada kesediaan dan itikad baik para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. This study aims to (1). determine the effectiveness of land dispute resolution through mediation at the Makassar City Land Office. (2). identify factors that cause failure in the mediation process at the Makassar City Land Office. This study was conducted in Makassar City at the Makassar City Land Office. The research method used is empirical qualitative, Primary data sources were obtained through interviews. The data analysis technique used is qualitative descriptive. The results of the study indicate that (1). mediation has been implemented as an alternative resolution of land disputes, but its implementation has not been effective. Of the 21 land dispute cases recorded during the 2022–2024 period, only 4 cases were successfully resolved through mediation, while the rest were resolved through litigation. (2). Factors causing mediation failure include: the absence of one of the parties in the mediation forum, incomplete administrative documents, difficulty in unifying the attendance times of the parties, lack of understanding of mediation procedures, and an uncooperative attitude and feeling of being the most right from one of the parties that hinder the compromise process. Although mediation is a cheap and fast means of resolving disputes, its effectiveness depends heavily on the willingness and good faith of the parties to reach a mutual agreement.
ASPEK HUKUM JUAL BELI TANAH ADAT DI TONGKONAN BALIU’ TORAJA UTARA Vegi Vineria; Zulkifli Makkawaru; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8791

Abstract

Penelitian ini mengkaji masalah jual beli tanah adat di Tongkonan Baliu’, Toraja Utara, di mana sering terjadi konflik karena adanya penjualan tanah adat kepada pihak luar tanpa prosedur adat yang sah. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan studi lapangan di Desa Tadongkon (Tongkonan Baliu’) meliputi wawancara mendalam dengan pemangku adat dan tinjauan pustaka perundang-undangan. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa tanah adat Tongkonan Baliu’ bersifat milik bersama (komunal) dan tidak dapat diperjualbelikan sepihak tanpa persetujuan kolektif masyarakat adat. Bukti kepemilikan lebih mengedepankan legitimasi sosial-spiritual melalui saksi tetua adat daripada bukti tertulis semata. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran norma adat berdampak hukum nyata, yaitu transaksi batal secara adat dan penerapan sanksi sosial. Secara normatif, jual beli tanah adat hanya sah jika memenuhi ketentuan hukum adat sekaligus hukum positif. This study examines the issue of customary land sales in Tongkonan Baliu', North Toraja, where conflicts frequently arise due to the sale of customary land to outsiders without proper customary procedures. The method used is a qualitative normative approach, with fieldwork in Tadongkon Village (Tongkonan Baliu') involving in-depth interviews with customary leaders and a literature review of legislation. The main findings of the study indicate that customary land in Tongkonan Baliu' is communally owned and cannot be traded unilaterally without the collective consent of the customary community. Proof of ownership prioritizes socio-spiritual legitimacy through witnesses from customary elders rather than written evidence alone. The results show that violations of customary norms have real legal consequences, namely invalidating transactions according to customary law and imposing social sanctions. Normatively, customary land sales are only valid if they comply with both customary and positive law.
ANALISIS PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DENGAN PENGAMBILAN PAKSA DI KOTA PARE – PARE A. Nur Wahyuni Rivai; Kamsilaniah Kamsilaniah; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8800

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia melalui pengambilan paksa di Kota Pare–Pare serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam praktiknya. Jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan kebendaan yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, mekanisme eksekusi fidusia mengalami perubahan, terutama terkait pembatasan parate eksekusi dan perlunya keterlibatan pengadilan apabila tidak terdapat penyerahan sukarela dari debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan di Kota Pare–Pare dengan melibatkan lembaga pembiayaan, aparat penegak hukum, dan pihak debitur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Kota Pare–Pare masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek yuridis, teknis, maupun sosial. Hambatan utama meliputi penolakan debitur, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, serta koordinasi yang belum optimal antara lembaga pembiayaan dan aparat penegak hukum. Selain itu, keterlibatan pihak ketiga dalam proses eksekusi berpotensi menimbulkan konflik hukum. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia memerlukan kepastian hukum, prosedur yang jelas, dan pengawasan yang efektif guna menjamin perlindungan hukum bagi para pihak. This study aims to analyze the implementation of fiduciary collateral execution through forced repossession in Pare–Pare City and to identify the challenges encountered in practice. Fiduciary security is a form of proprietary guarantee that grants creditors the right to execute collateral when the debtor defaults. However, following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, the mechanism of fiduciary execution has undergone significant changes, particularly regarding the limitation of parate execution and the requirement of court involvement when there is no voluntary surrender from the debtor. The research employs an empirical legal method with a qualitative approach. Data were obtained through literature review and field research conducted in Pare–Pare City involving financing institutions, law enforcement authorities, and debtors. The findings indicate that the implementation of fiduciary collateral execution in Pare–Pare still faces various obstacles from legal, technical, and social aspects. The main challenges include debtor resistance, low public legal awareness, and suboptimal coordination between financing institutions and law enforcement agencies. In addition, the involvement of third parties in the execution process has the potential to create legal conflicts. Therefore, the execution of fiduciary collateral requires legal certainty, clear procedures, and effective supervision to ensure legal protection for all parties involved.
PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS Dita Natalia Patiung; Almusawir Almusawir; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8806

Abstract

Doktrin Piercing the Corporate Veil digunakan untuk menembus prinsip tanggung jawab terbatas. Perseroan Terbatas menganut prinsip pemisahan kepribadian hukum dan tanggung jawab terbatas yang melindungi direksi dalam pengurusan Perseroan. Perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak apabila Perseroan disalahgunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan doktrin Piercing the Corporate Veil terhadap pertanggungjawaban direksi dalam kasus PT Bank Global Internasional, Tbk, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863/PK/Pdt/2019 serta menganalisis akibat dari penerapan doktrin Piering the Corporate Veil dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menembus tanggung jawab terbatas direksi karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum melalui penyampaian informasi yang menyesatkan, sehingga direksi dapat dimintai pertanggungjawaban. The Piercing the Corporate Veil doctrine is used to penetrate the principle of limited liability. Limited Liability Companies adhere to the principle of separation of legal personality and limited liability, which protects directors in managing the company. This protection is not absolute if the company is misused to commit unlawful acts. This study aims to analyze the application of the Piercing the Corporate Veil doctrine to the liability of directors in the case of PT Bank Global Internasional, Tbk, based on Supreme Court Decision Number 863/PK/Pdt/2019 and analyze the consequences of the application of the Piercing the Corporate Veil doctrine in that decision. This study uses a normative legal research method with a statutory and case-based approach. The results show that the Supreme Court penetrated the limited liability of directors because they were proven to have comitted unlawful acts through the provision of misleading information, thus making the directors accoutable
ANALISIS AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG TIDAK MELALUI PROSEDUR DI KABUPATEN BULUKUMBA Herniwati Herniwati; Andi Tira; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8814

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum prosedur pembuatan akta peralihan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan prosedur, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan akta peralihan hak atas tanah yang tidak melalui prosedur di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data dikumpulkan dengan wawancara dengan Staff Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bulukumba, PPAT Bulukumba, PPATS Kecamatan Gantarang Kabupaten, PPATS Kecamatan Ujung Loe Bulukumba, PPATS Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba serta masyarakat yang pernah menggunakan jasa PPAT dalam pembuatan akta. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur pembuatan akta peralihan hak atas tanah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus melalui PPAT sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik peralihan hak atas tanah melalui 3 (tiga) tahap yakni pra pembuatan akta, pada saat pembuatan akta dan setelah pembuatan akta. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pembuatan akta peralihan hak atas tanah yang tidak melalui prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu akan berakibat pada objek perjanjian yakni penurunan degradasi pembuktian dan akta dapat batal demi hukum, dan berimplikasi terhadap pihak-pihak (para penghadap). Faktor-faktor yang menyebabkan pembuatan akta peralihan hak atas tanah tidak sesuai prosedur di Kabupaten Bulukumba yakni faktor Masyarakat, Faktor PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan Faktor biaya dan prosedur. This study aims to the procedure for making land rights transfer deeds that do not comply with procedures, and the factors influencing the making of land rights transfer deeds that are not conducted through proper procedures in Bulukumba Regency. This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach. Data were collected through interviews with the Bulukumba Regency National Land Agency Office, PPAT Bulukumba as well as PPATS (Sub-district Land Deed Official) of Gantarang District Bulukumba Regency and PPATS of Ujung Loe District Bulukumba Andi Ridwan, as well as community members who have utilized PPAT services for deed preparation. The research results indicate that the procedure for making land rights transfer deeds based on the applicable statutory regulations in Indonesia must be conducted through a PPAT as the authorized official to make authentic deeds for land rights transfer through 3 (three) stages, namely pre-deed preparation, during deed preparation, and after deed preparation. The legal consequences arising from the making of land rights transfer deeds that are not conducted through proper procedures based on the applicable statutory regulations in Indonesia will result in the object of the agreement, namely degradation of proof, and the deed may be void ab initio (batal demi hukum), and will have implications for the parties (the signatories). The factors causing the making of land rights transfer deeds to not comply with procedures in Bulukumba Regency are Community Factors, PPAT (Land Deed Official) Factors, and Cost and Procedure Factors.
PENERAPAN KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ANALISIS PUTUSAN NOMOR 273/PDT.G/2025/PA.MKS DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR: Analisis Putusan Nomor 273/PDT.G/2025/PA.MKS Di Pengadilan Agama Makassar Nurismi Nurismi; Waspada Santing; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8817

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Mks serta menilai penerapan keadilan substantif dalam pembagian harta bersama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan dan wawancara hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan pembuktian formal dan alat bukti materiil, sehingga keadilan substantif belum terwujud secara optimal karena kontribusi non-materiil istri belum dinilai secara proporsional. Kendala utama terletak pada keterbatasan pembuktian kontribusi non-materiil serta keterikatan hakim pada hukum acara perdata dan ketentuan formal, sehingga diperlukan penafsiran hukum yang lebih progresif untuk mewujudkan keadilan substantif yang seimbang. This study aims to analyze the legal considerations of the judges of the Makassar Class 1A Religious Court in Decision Number 273/Pdt.G/2025/PA. Mks and assess the application of substantive justice in the distribution of common property. This research is a normative legal research with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach through literature studies and interviews with judges. The results of the study show that the judge emphasizes more on formal evidence and material evidence, so that substantive justice has not been optimally realized because the wife's non-material contribution has not been assessed proportionally. The main obstacle lies in the limitation of proving non-material contributions and the attachment of judges to civil procedural law and formal provisions, so that a more progressive interpretation of the law is needed to realize balanced substantive justice.
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN Muh. Fathur Rahman Yusuf; Zulkifli Makkawaru; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8821

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi. Mediasi merupakan prosedur wajib dalam perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dengan hakim mediator, panitera, serta para pihak yang berperkara, dan didukung studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta data perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih relatif rendah dibandingkan jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya, yang dipengaruhi oleh kurangnya itikad baik para pihak, konflik berkepanjangan, faktor ekonomi, perselingkuhan, serta dominasi emosi yang tinggi. Meskipun demikian, mediasi tetap memiliki peran strategis dalam memberikan ruang dialog dan kesempatan perdamaian sebelum perkara diputus melalui persidangan, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi mediator dan pendekatan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mencegah perceraian. This study aims to analyze the effectiveness of mediation in divorce cases at the Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A and to identify the factors that hinder its success. Mediation is a mandatory procedure in civil cases based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach, collecting data through interviews with judge-mediators, court clerks, and disputing parties, supported by documentation studies of statutory regulations and case records. The findings reveal that the success rate of mediation in divorce cases remains relatively low compared to the number of cases filed annually, influenced by factors such as lack of good faith, prolonged conflicts, economic problems, infidelity, and strong emotional tensions. Nevertheless, mediation plays a strategic role in providing opportunities for dialogue and reconciliation before litigation proceeds, indicating the need to enhance mediator competence and apply more comprehensive approaches to improve its effectiveness in preventing divorce.
PENERAPAN SANKSI PERDATA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA KOPERASI OLEH PEGAWAI KOPERASI SIMPAN PIJAM BERKAT BULUKUMBA Nurul Aulia Ramadhani Mappatunru; Andi Tira; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8826

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penerapan sanksi perdata kepada pegawai koperasi simpan pinjam Berkat Bulukumba yang melakukan penyalahgunaan dana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus koperasi, khususnya Ketua KSP Berkat Bulukumba, dan tim Pengawas internal Koperasi Berkat Bulukumba serta didukung oleh studi dokumen dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan Bentuk penerapan sanksi perdata terhadap pegawai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Bulukumba yang melakukan penyalahgunaan dana untuk cabang Lamasih adalah penyelesaian sengketa melalui proses litigasi dan pemecatan secara tidak hormat hal ini di sebabkan karena kategori pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku masuk kedalam kategori pelanggaran berat dan pelaku tidak menunjukkan iktikad baik dalam memenuhi sanksi pengembalian kerugian yang di jatuhkan oleh pengurus koperasi. kedua, pelanggaran Hukum di cabang Jeneponto bentuk sanksi perdata yang di berikan adalah mekanisme skorsing dan pengembalian kerugian secara bertahap, dimana pelaku mengembalikan 50% dari total kerugian lalu 50% di lakukan melalui pemotongan gaji saat ia kembali bekerja. This study aims to analyze the form of implementation of civil sanctions imposed on employees of Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Bulukumba who commit fund misappropriation. The research method used is normative-empirical legal research with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews with the cooperative management, particularly the Chairperson of KSP Berkat Bulukumba and the internal supervisory team, and were supported by document studies and relevant statutory regulations.. The results of the study indicate that the form of civil sanctions imposed on employees of KSP Berkat Bulukumba who committed fund misappropriation in the Lamasih branch was dispute resolution through litigation, namely settlement through formal court proceedings, along with dismissal with dishonor. This was due to the fact that the violation committed fell into the category of a serious offense, and the perpetrator did not demonstrate good faith in fulfilling the obligation to compensate for losses imposed by the cooperative management. Secondly, in the Jeneponto branch, the form of civil sanctions imposed consisted of a suspension mechanism and gradual compensation for losses, whereby the perpetrator repaid 50% of the total loss, while the remaining 50% was recovered through salary deductions after returning to work.
Co-Authors A. Nur Wahyuni Rivai Almusawir, Almusawir Andi Tira, Andi Desy Destiyani Mangirik Dita Natalia Patiung Hamid, Abd. Haris Herniwati Herniwati Juli Mardiani Kamsilaniah Kamsilaniah Muh. Fathur Rahman Yusuf Nurismi Nurismi Nurul Aulia Ramadhani Mappatunru Qinayah Dewita Vegi Vineria Waspada Santing Zulkifli Makkawaru